Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah memohon pengujian materiil Pasal 1 angka 29 sepanjang frasa “dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan”, Pasal 6 ayat (1) huruf e, Pasal 9 ayat (2), Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 17 serta Pasal 171 ayat (1) sepanjang frasa “untuk mendapatkan persetujuan pemerintah” Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959, selanjutnya disebut UU 4/2009) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945); [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal berikut: a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo; b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon; Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: 74 Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; [3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon mengenai pengujian materiil Undang-Undang, in casu UU 4/2009, terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia, termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: 75 a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; [3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak putusan Nomor 006/PUU- III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.7] Menimbang bahwa Pemohon adalah Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kutai Timur yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya, karena berlakunya Pasal 1 angka 29 sepanjang frasa “dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan”, Pasal 6 ayat (1) huruf e, Pasal 9 ayat (2), Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 17, serta Pasal 171 ayat (1) sepanjang frasa “untuk mendapatkan persetujuan pemerintah” UU 4/2009; Bahwa Pemohon selaku Kepala Daerah Kabupaten Kutai Timur merasa dirugikan hak konstitusionalnya untuk menjalankan otonomi seluas-luasnya serta tidak mendapatkan keadilan dalam pemanfaatan sumber daya alam bagi kemakmuran masyarakat Kabupaten Kutai Timur, sebagaimana dijamin dalam Pasal 18 ayat (5), Pasal 18A ayat (2), Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. 76 Secara konkrit kerugian tersebut diakibatkan adanya pasal-pasal dalam UU a quo yang telah memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat untuk menetapkan WP dan WUP serta untuk menetapkan luas dan batas WIUP mineral logam dan batubara di wilayah pemerintah daerah kabupaten/kota, sehingga Pemohon tidak memiliki kewenangan secara utuh dan menyeluruh sebagaimana telah diberikan oleh UUD 1945. Norma penetapan WP dan WUP serta norma penetapan luas dan batas WIUP di wilayah pemerintahan kabupaten/kota yang meletakkan kewenangannya semata-mata pada Pemerintah, bukan pada pemerintah daerah, telah menunjukkan bahwa ketentuan a quo sebagai hukum yang tidak terarah pada rechtsidee dalam pemanfaatan sumber daya mineral dan batubara yang adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang, sehingga merugikan hak-hak konstitusional Pemohon; [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, Pemohon, berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 32/2004) memiliki wewenang bertindak mewakili untuk dan atas nama Pemerintahan Daerah Kutai Timur untuk mengajukan Permohonan a quo ke hadapan Mahkamah. Berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas, menurut Mahkamah, terdapat kerugian konstitusional Pemohon, yaitu, hilang atau berkurangnya hak-hak dan kewenangan Pemohon serta adanya ketidak-adilan dan ketidakpastian hukum dalam pengelolaan dan pemanfatan sumber daya alam minerba yang apabila permohonan dikabulkan, hak konstitusional Pemohon terpulihkan, sehingga Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, serta Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan; Pokok Permohonan [3.10] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya memohon pengujian Pasal 1 angka 29 sepanjang frasa “dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan”, Pasal 6 ayat (1) huruf e, Pasal 9 ayat (2), Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 17 serta Pasal 171 ayat (1) sepanjang frasa “untuk mendapatkan 77 persetujuan pemerintah” UU 4/2009 terhadap UUD 1945, yang masing-masing menyatakan: Pasal 1 angka 29 : “Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional”, sepanjang frasa, “dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan”; Pasal 6 ayat (1) huruf e: “Kewenangan Pernerintah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain, adalah: ... e. penetapan WP yang dilakukan setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”; Pasal 9 ay