Pengujian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah menguji konstitusionalitas Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958, selanjutnya disebut UU 3/2009), Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209, selanjutnya disebut UU 8/1981) terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), 54 Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi selanjutnya disebut Mahkamah, akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: 1. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; 2. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan a quo; Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; [3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah menguji konstitusionalitas norma Pasal 24 ayat (2) UU 48/2009, Pasal 66 ayat (1) UU 14/1985 juncto UU 5/2004 juncto UU 3/2009, Pasal 268 ayat (3) UU 8/1981 terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.5] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan dengan adanya ketentuan Pasal 24 ayat (2) UU 48/2009, Pasal 66 ayat (1) UU 14/1985 juncto UU 5/2004 juncto UU 55 3/2009, Pasal 268 ayat (3) UU 8/1981, sebagai perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat dirugikan hak konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 yaitu: • Pasal 1 ayat (3), “Negara Indonesia adalah negara hukum”; • Pasal 24 ayat (1), “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”; • Pasal 27 ayat (1), “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya”; • Pasal 28D ayat (1), “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”; • Pasal 28H ayat (2), “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”; • Pasal 28J ayat (2), “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib untuk tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang- undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”; [3.6] Menimbang bahwa menurut Pemohon adanya ketentuan Undang-Undang yang menentukan permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan sekali saja, membatasi serta mengganggu hak dan kepentingan advokat sebagaimana sumpah jabatannya untuk menjalankan profesi dengan bebas dan bertanggung jawab untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan. Menurut Pemohon, menjadi tanggung jawab profesi advokat untuk berbuat sesuatu terhadap hukum yang ada termasuk meninjau asas/norma, doktrin, substansi, serta prosedur yang berlaku termasuk dalam hal ini norma mengenai permohonan peninjauan kembali; 56 [3.7] Menimbang bahwa terhadap masalah kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, Pemerintah dalam keterangan lisan dan tertulisnya di persidangan Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2010 menyatakan pada pokoknya tidak terdapat dan/atau timbul kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon atas pengujian pasal-pasal a quo, karena itu Pemohon tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum pada Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pemohon telah tegas menyatakan dalam permohonannya pada angka 2.16 dan angka 2.17 halaman 8, “Permohonan diajukan atas nama kepentingan publik”, sehingga Pemohon tidak mempunyai legal standing; [3.8] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat dalam keterangan lisan dan tertulisnya juga mempersoalkan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon pada pokoknya: - Pemohon tidak secara jelas dan konkrit menyebutkan kerugian konstitusional yang secara aktual dialami langsung oleh Pemohon; - Pemohon sebagai advokat tidak memiliki kepentingan hukum yang secara langsung terkait dengan ketentuan pasal-pasal a quo dan tidak terdapat kerugian konstitusional yang langsung secara aktual dialami oleh Pemohon serta tidak terdapat relevansinya antara pasal-pasal a quo yang dimohonkan pengujian dengan ketentuan pasal-pasal UUD 1945 yang dijadikan batu uji; - Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) yang disyaratkan dalam Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan UU MK dan batasan kerugian konstitusional yang harus dipenuhi sesuai dengan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga permohonan Pemohon tidak dapat diterima; [3.9] Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan permohonan Pemohon beserta alat-alat bukti yang diajukan, keterangan lisan dan tertulis Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat mengenai kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: [3.10] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap Undang- Undang Dasar adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan 57 konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; [3.11] Menimbang bahwa mengenai kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK, Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-IlI/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian adanya 5 (lima) syarat yang harus dipenuhi, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional terse