Permohonan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memohon putusan mengenai sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar [selanjutnya disebut Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN)] antara Advokat dengan Kementerian Hukum dan HAM in casu Badan Pembinaan Hukum Nasional. SKLN dimaksud adalah mengenai kewenangan verifikasi pemberi bantuan hukum serta merekrut advokat yang menurut para Pemohon, Termohon tidak memiliki kewenangan untuk melakukan verifikasi pemberi bantuan hukum dan merekrut advokat; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 1. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo; 2. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dan Termohon; Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah memberikan pertimbangan dan penilaian sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), 13 salah satu kewenangan Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; [3.4] Menimbang bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menentukan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenanganya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, ...”. Pasal 61 UU MK menentukan sebagai berikut: (1) Pemohon adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan; (2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang kepentingan langsung pemohon dan menguraikan kewenangan yang dipersengketakan serta menyebutkan dengan jelas lembaga negara yang menjadi termohon. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam permohonan SKLN diperlukan syarat-syarat sebagai berikut: a) Pemohon maupun Termohon harus merupakan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; b) Harus ada kewenangan konstitusional yang dipersengketakan oleh Pemohon dan Termohon, dimana kewenangan konstitusional Pemohon tersebut diambil alih dan/atau terganggu oleh tindakan Termohon; c) Pemohon harus mempunyai kepentingan langsung dengan kewenangan konstitusional yang dipersengketakan; Dengan demikian, antara kewenangan Mahkamah dan kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon tidak dapat dipisahkan sehingga Mahkamah akan 14 mempertimbangkan kewenangan Mahkamah tersebut bersamaan dengan pertimbangan mengenai kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 027/SKLN-IV/2006, tanggal 12 Maret 2007); Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.5] Menimbang bahwa untuk menentukan kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan para Pemohon, serta apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut: [3.5.1] Menimbang, berdasarkan uraian pada paragraf [3.4] bahwa dalam sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 harus dipenuhi syarat-syarat kedudukan hukum sebagai berikut: a. Para pihak yang bersengketa (subjectum litis), yaitu Pemohon dan Termohon, kedua-duanya harus merupakan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; b. Kewenangan yang dipersengketakan (objectum litis) harus merupakan kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945; c. Pemohon harus mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945 yang dipersengketakan; Berdasarkan ketiga ketentuan di atas maka dalam memeriksa permohonan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, Mahkamah harus memastikan secara kumulatif hal-hal sebagai berikut: a. Apakah para Pemohon adalah lembaga negara? b. Apakah lembaga negara tersebut kewenangannya diberikan oleh UUD 1945? c. Apakah kewenangan tersebut dipersengketakan antar lembaga negara? Tidak terpenuhinya salah satu dari tiga syarat tersebut di atas dalam suatu permohonan menyebabkan Mahkamah tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili; 15 [3.5.2] Menimbang bahwa Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang. Memang benar bahwa badan-badan lain yang dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 tersebut adalah badan-badan lain yang menyelenggarakan fungsi kekuasaan kehakiman selain pengadilan yang diatur dalam undang-undang, dalam hal ini termasuk antara lain Kepolisian, Kejaksaan, dan Advokat. Walaupun demikian tidak berarti bahwa badan-badan lain tersebut serta merta merupakan lembaga negara yang dapat bersengketa di Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Sebagaimana diuraikan dalam paragraf [3.5.1] di atas, lembaga negara baik Pemohon maupun Termohon yang dapat bersengketa di Mahkamah Konstitusi harus memenuhi syarat tertentu. Menurut Mahkamah, baik Advokat sebagai Pemohon dalam perkara a quo maupun Kementerian Hukum dan HAM in casu Badan Pembinaan Hukum Nasional sebagai Termohon, bukanlah lembaga negara yang dapat bersengketa di Mahkamah Konstitusi. Pemohon bukanlah lembaga negara yang dibentuk atau disebut dalam UUD 1945 karena itu tidak pula memiliki kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945. Demikian pula Termohon bukanlah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Dengan demikian berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 61 ayat (1) UU MK, Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan a quo; [3.6] Menimbang oleh karena Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan a quo dan sekaligus para pihak tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sengketa a quo maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan. 4.