Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) antara Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Periode 2007 - 2012 Terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali (tentang Pilkada Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Morowali )

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas; [3.2] Menimbang bahwa ada tiga permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan dalam permohonan ini, yaitu: a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; b. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon; c. Pokok permohonan; 25 KEWENANGAN MAHKAMAH DAN KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON [3.3] Menimbang bahwa salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah berdasarkan Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) adalah memutus sengketa kewenangan lembaga negara (disingkat SKLN) yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; [3.4] Menimbang bahwa Pasal 61 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) telah menentukan hal-hal yang berkaitan dengan SKLN tersebut sebagai berikut: a. Bahwa Pemohon SKLN adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; b. Bahwa Pemohon mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan dan menguraikan dengan jelas dalam permohonannya; c. Bahwa Pemohon harus menguraikan kewenangan yang dipersengketakan; d. Bahwa Pemohon harus menyebutkan dengan jelas lembaga negara yang menjadi Termohon; [3.5] Menimbang bahwa Pemohon yakni Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten (selanjutnya disebut Panwas Pilkada) mendalilkan telah terjadi SKLN dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali (selanjutnya disebut KPUD) sebagai Termohon dengan argumentasi sebagai berikut: 1. Bahwa menurut Pemohon, baik Panwas Pilkada sebagai Pemohon, maupun KPU Kabupaten Morowali (KPUD) sebagai Termohon, meskipun sebagai lembaga negara tidak secara tekstual disebut dalam UUD 1945, namun hanya disebut dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (selanjutnya disebut UU Pemda), kewenangan Pemohon dan Termohon secara implisit merupakan kewenangan pokok yang diamanatkan oleh UUD 1945 atau setidak-tidaknya merupakan kewenangan yang diperlukan (necessary and proper) guna menjalankan kewenangan pokok tersebut, yakni melaksanakan pemilihan 26 kepala daerah secara demokratis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 juncto Pasal 56 Ayat (1) UU Pemda; 2. Bahwa kewenangan Pemohon (Panwas Pilkada) berdasarkan Pasal 66 Ayat (4) UU Pemda juncto Pasal 108 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut: a. Mengawasi semua tahapan penyelenggaraan kepala daerah dan wakil kepala daerah; b. Menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah; c. Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah; d. Meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang; dan e. Mengatur hubungan koordinasi antarpanitia pengawasan pada semua tingkatan; 3. Bahwa kewenangan Termohon (KPUD) berdasarkan Pasal 66 Ayat (1) UU Pemda adalah sebagai berikut: a. merencanakan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah; b. menetapkan tata cara pelaksanaaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; c. mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah; d. menetapkan tanggal dan tata cara pelaksanaan kampanye, serta pemungutan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah; e. meneliti persyaratan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan calon; f. meneliti persyaratan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diusulkan; g. menetapkan pasangan calon yang telah memenuhi persyaratan; h. menerima pendaftaran dan mengumumkan tim kampanye; i. mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye; 27 j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah; k. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah; l. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur oleh peraturan perundang-undangan; m. menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye dan mengumumkan hasil audit; 4. Bahwa menurut Pemohon, Termohon telah menghalang-halangi pelaksanaan tugas dan wewenang, serta mengurangi dan merampas wewenang Pemohon sebagai Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali, yaitu: a. Dalam penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati telah melanggar batas waktu tujuh hari (Bukti P-3), telah salah menerapkan dasar hukum untuk tindakan menggugurkan pasangan calon (Bukti P-4), dan tidak melakukan klarifikasi terkait tentang benar tidaknya surat dukungan yang ditandatangani partai politik (Bukti P-6); b. Dalam proses pendaftaran pemilih, KPUD (Termohon) telah mengabaikan surat Panwaslih (Pemohon) bahwa pendaftaran yang dilakukan Termohon tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Bukti P-7); c. Dalam kampanye, Termohon tidak menindaklanjuti surat-surat Pemohon mengenai adanya pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon (Bukti P-8, P-9, P-10, dan P-11); d. Dalam pemungutan suara, dengan alasan banyak wajib pilih yang tidak terdaftar, KPUD menerbitkan surat edaran yang mengijinkan wajib pilih yang tak terdaftar menggunakan KTP atau surat keterangan kepala desa/lurah (Bukti P-12), sehingga di beberapa TPS terjadi banyak pelanggaran berupa penggelembungan suara (Bukti P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, dan P-20); e. Dalam rekapitulasi penghitungan suara, KPUD telah mengabaikan surat Panwaslih (Pemohon) untuk menunda rekapitulasi penghitungan suara (Bukti P-21) dan mengabaikan laporan Pemohon tentang telah terjadinya berbagai pelanggaran dalam Pilkada (Bukti P-22, P-23, P-24, P-25, P-26, P-27, P-28, dan P-29); 28 [3.6] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: 1. Bahwa memang benar menurut Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 kepala daerah harus dipilih secara demokratis. Akan tetapi, pemilihan secara demokratis dimaksud tidak selalu harus dilakukan melalui pemilihan kepala daerah secara langsung sebagaimana dianut oleh UU Pemda, melainkan dapat juga dilakukan pemilihan secara tidak langsung oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagaimana yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Kedua cara tersebut tetap konstitusional dan demokratis, sedangkan yang tidak konstitusional adalah apabila kepala daerah tidak dipilih secara demokratis yaitu dengan cara penunjukan; 2. Bahwa keberadaan KPUD dan Panwaslih dalam Pilkada hanya dimungkinkan apabila Pilkada dilakukan secara langsung berdasarkan suatu undang-undang, sedangkan apabila undang-undang menentukan bahwa Pilkada dilakukan secara tidak langsung, maka keberadaan KPUD dan Panwaslih dalam Pilkada tidak diperlukan; 3. Bahwa berdasarkan Pasal 22E Ayat (5) UUD 1945, tugas Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri adalah menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan DPRD. Sedangkan wewenang KPUD dalam Pilkada bukan atas perintah UUD 1945, melainkan atas perintah UU Pemda juncto Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, sehingga KPUD tidak dapat dikualifikasikan sebagai lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; 4. Bahwa berdasarkan Pasal 109 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, Panwaslih merupakan lembaga ad hoc yang tugasnya berakhir 30 (tiga puluh) hari setelah p