Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama dari permohonan Pemohon adalah menguji konstitusionalitas Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) terhadap Pasal 28 dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945); [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan: a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; dan b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon; Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), selanjutnya disebut UU MK juncto Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final antara lain untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; [3.4] Menimbang bahwa karena yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon adalah Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP terhadap Pasal 28 dan 13 Pasal 28F UUD 1945, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang menjadi Ketua DPRD Kabupaten Lingga untuk Periode 2004 – 2009. [3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan- putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; 14 e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.7] Menimbang bahwa menurut Pemohon, sebagai warga negara ketika menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Lingga Periode 2004-2009 Pemohon mempunyai hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945, yaitu: - Pasal 28 menyatakan, Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang; - Pasal 28F menyatakan, ”Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”; Hak konstitusional tersebut, menurut Pemohon, telah dirugikan akibat berlakunya ketentuan Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP yang menyatakan: “(1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”. “(2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”. [3.8] Menimbang bahwa alasan Pemohon telah dirugikan hak konstitusionalnya oleh berlakunya Pasal a quo adalah sebagai berikut: a. Bahwa Pemohon ketika menjadi Ketua DPRD Kabupaten Lingga periode 2004 – 2009 pada tanggal 26 Februari 2008 menerima surat dari Ketua DPC PNBK Kabupaten Lingga yang mempertanyakan kinerja Anggota DPRD Kabupaten Lingga dari DPC PNBK Kabupaten Lingga, periode 2004-2009 atas nama Hj. Vonny EL, SE; b. Bahwa terhadap surat tersebut, Pemohon menjawab yang pada pokoknya menerangkan bahwa Hj. Vonny EL, SE, tidak pernah mengikuti rapat-rapat di DPRD Kabupaten Lingga yang dipimpin oleh Pemohon; 15 c. Bahwa terhadap surat jawaban tersebut, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang telah mendakwa Pemohon karena telah melanggar Pasal 310 ayat (2) KUHP kepada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang; d. Bahwa Pengadilan telah menjatuhkan putusan kepada Pemohon, yang pada pokoknya menyatakan Pemohon telah terbukti dan meyakinkan telah melakukan perbuatan tindak pidana menista dengan tulisan dan menghukum Pemohon dengan pidana penjara selama 3 bulan dengan masa percobaan selama lima bulan; e. Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tersebut, Pemohon telah melakukan upaya hukum banding melalui Pengadilan Tinggi Pekanbaru, Riau, yang putusannya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, yang selanjutnya Pemohon melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung; [3.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia secara prima facie memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing), selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan; Pendapat Mahkamah Pokok Permohonan [3.11] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, “Mahkamah konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden”. Karena pasal tersebut menggunakan kata “dapat” maka Mahkamah tidak harus mendengar keterangan DPR, DPD, dan/atau Presiden dalam melakukan pengujian atas suatu 16 Undang-Undang. Dengan kata lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantun