Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI terhadap Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengenai sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar [selanjutnya disebut sengketa kewenangan lembaga negara (SKLN)] antara Menteri Dalam Negeri dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh. SKLN dimaksud menurut Pemohon adalah Menteri Dalam Negeri (Pemohon) berwenang melakukan penundaan tahapan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di wilayah Provinsi Aceh dan membuka kembali pendaftaran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota di wilayah Provinsi Aceh; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan Pokok Permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 1. Mahkamah telah menjatuhkan putusan sela Mahkamah Konstitusi Nomor 1/SKLN-X/2012, tanggal 16 Januari 2012; 2. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo; 3. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dan Termohon; Terhadap ketiga hal tersebut, Mahkamah memberikan pertimbangan dan penilaian sebagai berikut: 18 [3.3] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai putusan sela Mahkamah Konstitusi Nomor 1/SKLN-X/2012, tanggal 16 Januari 2012 dan eksepsi dari Termohon II serta eksepsi Pihak Terkait, sebagai berikut: Mengenai Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 1/SKLN-X/2012, tanggal 16 Januari 2012 [3.4] Menimbang bahwa pascaputusan sela Nomor 1/SKLN-X/2012, tanggal 16 Januari 2012 KIP Aceh kemudian melaksanakan putusan sela tersebut dengan membuka kembali pendaftaran bakal pasangan calon bagi pihak-pihak yang belum mendaftar; [3.5] Menimbang bahwa dalam sidang tanggal 27 Januari 2012 KIP Aceh menyampaikan keterangan dan permohonannya kepada Mahkamah dalam surat bertanggal 20 Januari 2012 yang pada pokoknya berisi hal-hal: - KIP Aceh menerbitkan Keputusan Nomor 30 Tahun 2012 tentang perubahan Jadwal Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota di wilayah Provinsi Aceh dan telah menetapkan jadwal pendaftaran dimulai tanggal 17 Januari 2012 sampai dengan tanggal 24 Januari 2012; - KIP Aceh menerima pendaftaran bakal pasangan calon baru dalam Pemilukada Aceh, dimana selain bakal pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik terdapat juga pasangan calon perseorangan; - KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh pada tanggal 19 Januari 2012 melaksanakan rapat koordinasi yang keputusannya adalah menindaklanjuti putusan sela Mahkamah Konstitusi Nomor 1/SKLN-X/2012, tanggal 16 Januari 2012 dengan mengubah jadwal hari pemungutan suara dan penghitungan suara yang semula dijadwalkan pada tanggal 16 Februari 2012 menjadi tanggal 9 April 2012, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Nomor 30/BA/I/2012, tanggal 19 Januari 2012; - Berdasarkan pertimbangan teknis batas waktu tujuh hari untuk pandaftaran bakal pasangan calon, melakukan verifikasi, dan penetapan pasangan calon sebagaimana diperintahkan dalam