Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) antara Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tengah terhadap Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

pendapat berbeda (dissenting opinion) dari Prof. H.A. Mukthie Fadjar, S.H.,M.S., bahwa “Pemohon, yaitu Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Bekasi adalah termasuk lembaga negara yang namanya disebut dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 sebagai kepala pemerintahan daerah dan mempunyai kewenangan konstitusional sebagaimana ditentukan oleh Pasal 18 ayat (2), ayat (5), dan ayat (6) UUD 1945…”. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 UU No. 32 Tahun 2004, Pemerintah Daerah menyelenggarakan pemerintahan didasarkan pada semangat otonomi, yang lengkapnya menyatakan : 6 "Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak: a. mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya; b. memilih pimpinan daerah; c. mengelola aparatur daerah; d. mengelola kekayaan daerah; e. memungut pajak daerah dan retribusi daerah; f. mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah; g. mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah; dan h. mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam Peraturan perundangundangan. Dalam kaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, maka Pemohon I (Bupati Maluku Tengah) melaksanakan kegiatan pemerintahan dengan semangat otonomi dalam batas-batas wilayah yang telah ditetapkan dengan UU No. 40 Tahun 2003 yang sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PUU- VIII/2009 tanggal 2 Februari 2010. Batas wilayah ditentukan berdasarkan Undang-Undang sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004, bukan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri, di mana lengkapnya Pasal 4 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004 berbunyi: “(2) Undang- undang pembentukan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain mencakup nama, cakupan wilayah, batas ibukota, kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan, penunjukan penjabat kepala daerah, pengisian keanggotaan DPRD, pengalihan kepegawaian, pendanaan, peralatan, dan dokumen, serta perangkat daerah.” Dan sebagaimana dinyatakan Pasal 7 ayat (5) UU No. 40 Tahun 2003, bahwa Menteri Dalam Negeri hanya berwenang secara teknis untuk menunjuk “Penentuan batas wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru secara pasti di lapangan, sebagaiamana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri” Dengan merujuk pada ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004 juncto Pasal 7 ayat (5) UU No. 40 Tahun 2003, maka Menteri Dalam Negeri tidak memiliki kewenangan untuk menentukan batas wilayah suatu daerah, 7 melainkan hanya menunjuk batas secara pasti wilayah suatu daerah yang bersifat teknis. Dengan demikian, tindakan Menteri Dalam Negeri menerbitkan Permendagri No. 29 Tahun 2010 melampaui kewenangannya terkait dengan tidak diterapkannya UU No. 40 Tahun 2003 setelah perubahan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PUU-VIII/2009 tanggal 2 Februari 2010. 4. Bahwa sesuai dengan Pasal 17 ayat (3) UUD 1945, diatur sebagai berikut: “(3)Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan” Terkait dengan posisi jabatan Termohon sebagai Menteri Dalam Negeri, maka menurut pemahaman secara teknis Pasal 17 ayat (3) UUD 1945 adalah lembaga negara yang secara khusus membidangi persoalan terkait dengan, antara lain pelaksanaan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) juncto Pasal 5 ayat (1) UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Bahwa Pasal 5 ayat (1) UU No. 39 Tahun 2008 menyatakan : “Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan.” 5. Dengan dilandaskan pada pemahaman tersebut, sehingga yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 bukanlah terhadap lembaga negara yang disebut secara tertulis dalam Undang-undang Dasar, melainkan terhadap kewenangan yang dipersengketakan tersebut. Mahkamah Konstitusi telah berpendirian bahwa “Dalam menentukan isi dan batas kewenangan yang menjadi objectum litis suatu sengketa kewenangan lembaga negara, Mahkamah tidak hanya semata- mata menafsirkan secara tekstual bunyi dari ketentuan undang-undang dasar yang memberikan kewenangan kepada lembaga negara tertentu, tetapi juga melihat kemungkinan adanya kewenangan-kewenangan implisit yang terdapat dalam suatu kewenangan pokok serta kewenangan yang diperlukan (necessary and proper) guna menjalankan kewenangan pokok tertentu tersebut. Kewenangan-kewenangan tersebut dapat saja dimuat dalam sebuah undang- undang.” (vide Putusan MK Nomor 004/SKLN-IV/2006 halaman 90). 8 Dengan konstruksi pemikiran dalam peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II serta Termohon adalah lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk menjadi pihak dalam perkara a quo. C. FAKTA-FAKTA YANG DIALAMI OLEH PEMOHON 1. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 123/PUU-VII/2009 tanggal 2 Februari 2010 telah mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya dan menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (4) UU No. 40 Tahun 2003 berikut penjelasannya dan lampiran II tentang batas wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat sepanjang menyangkut Pasal 7 ayat (2) huruf b bertentangan dengan UUD 1945 dan oleh karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 2. Bahwa dengan telah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PUU-VII/2009 tanggal 2 Februari 2010, maka kontradiksi batas daerah antara Kabupaten Maluku Tengah dengan Kabupaten Seram Bagian Barat secara normatif telah mendapatkan “Keputusan Final” sebagaimana dimaksud Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 10 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003, yang menyatakan bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final.” 3. Bahwa pada bagian menimbang, Mahkamah Konstitusi menyatakan, yang dimaksud oleh Pasal 7 ayat (2) huruf b UU No. 40 Tahun 2003 yang menyatakan, “Kabupaten Seram Bagian Barat mempunyai Batas Wilayah… sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Seram Utara dan Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah dan Selat Seram,” khususnya yang menyangkut Kecamatan Amahai, menurut Mahkamah Konstitusi harus dimaknai Kecamatan Amahai sebelum adanya pemekaran wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat, karena Kabupaten Seram Bagian Barat saat itu belum ada, maka Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa batas wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat adalah Sungai Tala atau Sungai Wai Tala (vide Putusan Nomor 123/PUU-VII/2009, halaman 100). 4. Bahwa akan tetapi Menteri Dalam Negeri menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PUU-VII/2009 tanggal 2 Februari 2010 dengan 9 menerbitkan Permendagri Nomor 29 Tahun 2010 tanggal 13 April 2010 a quo yang dalam konsideran mengingatnya disebutkan UU No. 40 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PUU- VII/2009 tanggal 2 Februari 2010, tetapi dalam Permendagri Nomor 29 Tahun 2010 tanggal 13 April 2010 bertolak belakang dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PUU-VII/2009 tanggal 2 Februari 2010 dan masih merujuk pada lampiran II UU No. 40 Tahun 2003 sebelum adanya Putusan Mahkamah Kontitusi a quo. 5. Bahwa Para Pemohon (Bupati dan DPRD Kabupaten Maluku Tengah telah menulis surat [Bukti P-7 dan Bukti P-8] dan beberapa kali mengadakan pertemuan dengan Kementerian Dalam Negeri terkait pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PUU-VII/2009 tanggal 2 Februari 2010, namun Kemendagri masih tetap menafsirkan Putusan Mahkamah Konstitusi a quo dengan tetap mengacu pada pada Lampiran II UU No. 40 Tahun 2003. 6. Bahwa upaya agar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PUU-VII/2009 tanggal 2 Februari 2010 dilaksanakan, maka Gubernur Maluku menulis surat kepada Menteri Dalam Negeri [Bukti P-9], yang mengingatkan ada pontensi instablitas keamanan dan ketertiban dalam penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Maluku akibat inkonsisten pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi a quo yang dapat mendorong reaksi negatif dari para tokoh masyarakat, tokoh adat dan komponen masyarakat pasca dikeluarkannya Permendagri No. 29 Tahun 2010 tanggal 13 April 2010 yang dinilai tidak konsisten dengan Putusan Mahkamah Nomor 123/PUU-VII/2009 tanggal 2 Februari 2010. 7. Bahwa akibat lahirnya Permendagri No. 29 Tahun 2010 tanggal 13 April 2010 yang dinilai tidak konsisten dengan Putusan Mahkamah Nomor 123/PUU- VII/2009 tanggal 2 Februari 2010, maka Para Pemohon tidak dapat menjalankan kewenangan konstitusional dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Maluku Tengah sebagaimana dijamin dalam UUD 1945. D. KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DILANGGAR 1. Bahwa sesuai Pasal 61 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003, menyatakan ”Pemohon adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan Undang- 10 Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan”. 2. Bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006, maka Para Pemohon dalam hal ini merupakan pihak yang menganggap kewenangan konstitusionalnya diambil, dikurangi, dihalangi, diabaikan, dan/atau dirugikan oleh Termohon, sedangkan Termohon adalah merupakan pihak yang dianggap telah mengambil, mengurangi, menghalangi, mengabaikan, dan/atau merugikan Para Pemohon. 3. Bahwa Permendagri yang dinilai tidak konsisten dengan Putusan Mahkamah Nomor 123/PUU-VII/2009 tanggal 2 Februari 2010, maka Para Pemohon tidak dapat menjalankan kewenangan konstitusional dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Maluku Tengah, yang dapat diartikan sebagai pelanggaran : a) Pasal 18 ayat (1) UUD 1945, yang menjamin pembagian wilayah pemerintahan; b) Pasal 25A UUD 1945, yang menjamin batas wilayah dan hak-haknya; c) Pasal 27 UUD 1945, yang menjamin persamaan di muka hukum dan pemerintahan; d) Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang memberi “jaminan kepastian hukum yang adil” E. KEWENANGAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON DIAMBIL ALIH OLEH TERMOHON 1. Bahwa tindakan Menteri Dalam Negeri menerbitkan Permendagri No. 29 Tahun 2010 tanggal 13 April 2010 telah mengurangi wilayah kerja pemerintahan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah (Pemohon) dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Maluku Tengah. 2. Bahwa tindakan Menteri Dalam Negeri menerbitkan Permendagri No. 29 Tahun 2010 tanggal 13 April 2010 telah menghambat pelaksanaan kewenangan konstitusional Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah (Pemohon) dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Maluku Tengah. 11 3. Bahwa tindakan Menteri Dalam Negeri menerbitkan Permendagri No. 29 Tahun 2010 tanggal 13 April 2010 telah menghalangi dan menghilangkan hak-hak konstitusional Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah (Pemohon) untuk mengatur jalannya pemerintahan dan kewenangannya untuk mengelola seluruh potensi daerah yang ada dalam wilayah Kabupaten Maluku Tengah yang secara jelas dan tegas telah ditentukan oleh UU No. 40 Tahun 2003, khususnya Pasal 6 ayat (1). Dengan demikian secara nyata bahwa tindakan Menteri Dalam Negeri (Termohon) menerbitkan Permendagri No. 29 Tahun 2010 tanggal 13 April 2010 telah menghambat, mengurangi dan menghilangkan pelaksanaan kewenangan Pemohon dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Maluku Tengah dalam batas wilayah pemerintahan Kabupaten Maluku Tengah sebagaimana ditetapkan dalam UU No. 40 Tahun 2003 yang sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PUU-VII/2009 tanggal 2 Februari 2010. F. KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON 1. Bahwa dalam kenyataannya maksud dan tujuan diundangkannya UU No. 40 Tahun 2003, terutama menyangkut masalah kewilayahan, kependudukan, anggaran dan administrasi telah memberikan ketidakpastian secara hukum dan mengganggu perasaan keadilan yang ada dan hidup di dalam masyarakat Kabupaten Maluku Tengah umumnya, Kecamatan Teluk Elpaputih, Kecamatan Leihitu, dan Kecamatan Leihitu Barat khususnya, sehingga merugikan para Pemohon; 2. Bahwa ketidakpastian secara hukum pada akhirnya menimbulkan masalah- masalah dalam kehidupan bermasyarakat yang akibatnya merugikan para Pemohon secara Konstitusional, yang secara lengkap dapat para Pemohon uraikan sebagai berikut: 1). Bahwa di wilayah Kecamatan Teluk Elpaputih Kabupaten Maluku Tengah, tepatnya di Negeri Sapaloni berdiri kantor kecamatan Elpaputih (tanpa kata Teluk), Dinas Pendidikan dan Puskesmas Elpaputih yang dibentuk dan didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat, padahal kegiatan pemberian pelayanan kepada masyarakat oleh dan dari 3 (tiga) instansi 12 tersebut dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Teluk Elpaputih, Dinas Pendidikan dan Puskesmas Teluk Elpaputih yang berada di bawah koordinasi Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, sehingga dapat disimpulkan bahwa pendirian Kantor Kecamatan Elpaputih, Dinas Pendidikan dan Puskesmas Elpaputih yang dibentuk dan didirikan oleh Pemerintah 27 Kabupaten Seram Bagian Barat tersebut adalah intervensi pemerintahan dari Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Terhadap Kabupaten Maluku Tengah; 2). Bahwa telah terjadi ketidaktertiban administrasi dan pencatatan kependudukan, karena baik Kecamatan Teluk Elpaputih maupun Kecamatan Elpaputih, sama-sama menerbitkan Kartu Tanda Penduduk, sehingga dimungkinkan satu orang penduduk memiliki 2 (dua) KTP; 3). Bahwa Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat tidak memberikan pelayanan publik kepada masyarakat yang berada di sebagian Negeri Larike dan Negeri Wakasihu (kecamatan Leihitu Barat), Negeri Ureng dan Negeri Asilulu (Kecamatan Leihitu), tetapi penduduk yang berada di wilayah- wilayah tersebut dijadikan dasar penghitungan oleh Pemerintah Seram Bagian Barat untuk mendapatkan DAU (dana alokasi umum) dari Pemerintah Pusat, sehingga akibat perbuatan yang demikian itu Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah kehilangan anggaran sebanyak Rp. 63. 196.860.000,- (Enam puluh tiga milyar seratus sembilan puluh enam juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) pada tahun anggaran 2009; 4). Bahwa pengurangan DAU tersebut dikarenakan Departemen Keuangan menggunakan patokan luas wilayah kabupaten berdasar Pasal 7 ayat (4) UU 40/2003 sebagai dasar pemberian DAU, bagi Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Seram Bagian Barat, hal ini terbukti ada penurunan dana DAU tahun 2009 jika dibanding tahun 2008 dan 2007. Dimana DAU pada tahun 2009 sebesar Rp. 437.604.230.000,- sedangkan Tahun 2007 sebesar Rp. 500.035.000.000,- dan tahun 2008 sebesar Rp. 500.739.450.000,-; 5). Bahwa sekalipun Anggaran DAU mengalami pengurangan yang sangat berarti, sebagai akibat berkurangnya wilayah Pemerintah Kabupaten Maluku 13 Tengah yang diakibatkan oleh ketentuan Pasal 7 ayat (4) UU 40/2003, namun Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan, pel