Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION) Terhadap putusan perkara ini terdapat 1 (satu) orang Hakim Konstitusi yang pendapat berbeda (dissenting opinion), yaitu Hakim M. Akil Mochtar, sebagai berikut: 160 [6.1] Pendapat Berbeda (Dissenting Opinion) Hakim M. Akil Mochtar Dissenting Opinion Hakim Konstitusi M. Akil Mochtar terhadap Pasal 1 angka 2 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sepanjang frasa ” ... maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan”, saya memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion) sebagai berikut: UUD 1945 sebagai Konstitusi Negara menjamin negara hukum yang demokratis, prinsip tersebut ditetapkan secara tegas di dalam Pasal 28I ayat (5) yang menyatakan ”Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”. Oleh sebab itu, semua produk yang dihasilkan oleh negara termasuk produk hukumnya harus ditujukan untuk mensejahterakan masyarakat menuju masyarakat Indonesia adil dan makmur. Salah satu ciri yang diakui secara universal oleh negara hukum yang demokratis adanya pengakuan atas asas legalitas dalam segala bentuk. Asas legalitas adalah asas yang dipakai untuk menjamin asas-asas lainnya, antara lain asas pembatasan kekuasaan pemerintah dan hak-hak asasi (Lunshof); Di Indonesia asas legalitas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang menyatakan, “Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terlebih dahulu daripada perbuatan itu”, yang dalam bahasa latinnya dikenal dengan sebutan ”Nullum delictum nulla poena sine praevia legi poenali”. Perumusan asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP tersebut mengandung makna asas lex temporis delicti, artinya Undang-Undang yang berlaku adalah Undang-Undang yang ada pada saat delik terjadi (nonretroaktif). Asas legalitas adalah asas yang sangat fundamental dalam hukum pidana yang di dalamnya mengandung beberapa hal, yaitu prinsip lege praevia, artinya tidak ada perbuatan pidana tanpa Undang-Undang sebelumnya; prinsip lege scripta. artinya, tidak ada perbuatan pidana tanpa Undang-Undang tertulis; prinsip lege certa, artinya, tidak ada perbuatan pidana tanpa aturan Undang-Undang yang jelas; 161 dan prinsip lege stricta. Artinya, tidak ada perbuatan pidana tanpa Undang-Undang yang ketat. Sesuai dengan asas lex certa maka perumusan hukum pidana harus mengutamakan kejelasan, tidak multitafsir, adanya kepastian hukum. Asas lex certa menurut doktrin hukum pidana menganut prinsip: 1. tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut Undang- Undang; 2. tidak ada penerapan Undang-Undang pidana secara analogis; 3. tidak dapat dipidana hanya berdasarkan kebiasaan; 4. tidak diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku surut; 5. tidak ada pidana lain kecuali yang ditentukan Undang-Undang; 6. penuntutan pidana hanya menurut cara yang ditentukan Undang-Undang. Hal yang demikian itu, bertolak dari nilai-nilai untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan penegak hukum, menjamin adanya kepastian hukum, dan pidana yang dijatuhkan bersumber kepada hukum yang tertulis. Sejak kelahirannya hukum pidana dibentuk untuk mengatur dan menerapkan sanksi pidana terhadap perbuatan seseorang (daad–strafrecht), namun dalam perkembangannya kemudian dengan pengaruh gerakan humanisme maka hukum pidana juga diwajibkan mempertimbangkan seseorang yang melakukan tindak pidana, akan tetapi ketika perbuatan itu dilakukan yang bersangkutan di bawah umur atau dalam keadaan gila, maka pemberlakuan ketentuan pidana dikecualikan terhadap yang bersangkutan, sehingga dalam doktrin hukum pidana muncul sebutan daad-dader strafrecht. Dengan demikian, sangat jelas adresat hukum pidana adalah perbuatan seseorang yang melanggar aturan pidana, dan bukan kepada status sosial atau status hukum orang yang bersangkutan (orang dewasa maupun anak) [Romli Atmasasmita (2005:2)]; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006, bertanggal 25 Juli 2006 terkait dengan Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah memberikan pertimbangan terhadap ajaran sifat melawan hukum 162 materiil dalam Undang-Undang a quo yang bertentangan dengan prinsip asas legalitas, yang pertimbangannya adalah sebagai berikut: “… Menimbang bahwa dengan demikian Mahkamah menilai memang terdapat persoalan konstitusionalitas dalam kalimat pertama Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK sehingga Mahkamah perlu mempertimbangkan lebih lanjut hal-hal sebagai berikut: 1. Pasal 28D ayat (1) mengakui dan melindungi hak konstitusional warga negara untuk memperoleh jaminan dan perlindungan hukum yang pasti, dengan mana dalam bidang hukum pidana diterjemahkan sebagai asas legalitas yang dimuat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, bahwa asas tersebut merupakan satu tuntutan akan kepastian hukum di mana orang hanya dapat dituntut dan diadili atas dasar suatu peraturan perundang-undangan yang tertulis (lex scripta) yang telah lebih dahulu ada; 2. Hal demikian menuntut bahwa suatu tindak pidana memiliki unsur melawan hukum, yang harus secara tertulis lebih dahulu telah berlaku, yang merumuskan perbuatan apa atau akibat apa dari perbuatan manusia secara jelas dan ketat yang dilarang sehingga karenanya dapat dituntut dan dipidana, sesuai dengan prinsip nullum crimen sine lege stricta; 3. Konsep melawan hukum yang secara formil tertulis (formele wederrechtelijk), yang mewajibkan pembuat undang-undang untuk merumuskan secermat dan serinci mungkin (vide Jan Remmelink, Hukum Pidana, 2003:358) merupakan syarat untuk menjamin kepastian hukum (lex certa) atau yang dikenal juga dengan istilah Bestimmheitsgebot; Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, konsep melawan hukum materiil (materiele wederrechtelijk), yang merujuk pada hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian dan kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai satu norma keadilan, adalah merupakan ukuran yang tidak pasti, dan berbeda-beda dari satu lingkungan masyarakat tertentu ke lingkungan masyarakat lainnya, sehingga apa yang melawan hukum di satu tempat mungkin di tempat lain diterima dan diakui sebagai sesuatu yang sah dan tidak melawan hukum, menurut ukuran yang dikenal dalam kehidupan masyarakat setempat, ...dst; 163 Menimbang bahwa oleh karenanya Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK kalimat pertama tersebut, merupakan hal yang tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil yang dimuat dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK sepanjang mengenai frasa “Yang dimaksud dengan ‘secara melawan hukum’ dalam pasal ini mencakup perbuatan-perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana”, harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945;…” Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi a quo, pelaksanaan asas legalitas yang termuat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP merupakan suatu tuntutan akan kepastian hukum di mana orang hanya dapat dituntut dan diadili atas dasar suatu peraturan perundang-undangan yang tertulis (lex scripta) yang telah lebih dahulu ada, yang merupakan pengakuan dan perlindungan hak konstitusional warga negara untuk memperoleh jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sesuai Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Dengan demikian, dalam hal seseorang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi saja mendapat perlindungan dan jaminan konstitusional, adalah ketidakadilan jika seorang anak Indonesia yang kemudian diduga melakukan tindak pidana, tetapi tindakan tersebut tidak diatur secara rinci, pasti, dan cermat dalam Undang-Undang, dijatuhi pidana yang hal tersebut merupakan tindakan mengkriminalisasi terhadap semua anak Indonesia. Padahal tujuan asas legalitas adalah untuk melindungi setiap orang dari tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum dalam menangkap, manahan, atau menuntut seorang anak ke pengadilan tanpa menyebutkan ketentuan atau peristiwa pidana yang dilanggar; Tujuan akhir dari hukum pidana adalah perlindungan tertib hukum sehingga jika interprestasi dilakukan berdasarkan tujuan yang kabur berarti kita mengganti bendungan dengan pagar yang tidak mampu memberikan batasan yang tegas, kita akan cenderung menerima prinsip yang berlaku di Rusia pada jaman Stalin: 164 perbuatan apapun yang secara sosial dipandang berbahaya akan dianggap sebagai tindak pidana (Jan Remmelink, Hukum Pidana, 2003 53-54); Maka berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut saya seharusnya Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 1 angka 2 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sepanjang frasa, ” ... maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan” bertentangan dengan UUD 1945; PANITERA PENGGANTI, ttd Ida Ria Tambunan