Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d serta Pasal 9 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (selanjutnya disebut UU PPh 2008) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo dan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon; Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) juncto Pasal 12 ayat (1) huruf a 136 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945; [3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah untuk menguji Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, serta Pasal 9 ayat (1) huruf g UU PPh 2008 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; Kedudukan Hukum (legal standing) Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. [3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 dan putusan- putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan 137 konstitusonal sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (casual verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; dan e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konsitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.7] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo, serta Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan a quo sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut tentang Pokok Permohonan. Pokok Permohonan [3.8] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan ketentuan dalam Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2008, yaitu Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, serta Pasal 9 ayat (1) huruf g bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28B ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, yaitu: • Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d UU PPh 2008 yang berbunyi, “Pajak Penghasilan Tidak Kena Pajak per tahun diberikan paling sedikit sebesar: a. Rp 15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi. b. Rp 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk wajib pajak yang kawin. c. Rp 15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan 138 d. Rp 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.” Terhadap keberatan adanya Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d UU PPh tersebut, Pemohon memberikan alasan sebagai berikut: a. Tidak berdasarkan kebutuhan hidup minimum, karena Pemohon berpenghasilan tetap; b. Isteri bekerja mendapat fasilitas pengurang pajak lebih besar dari pada isteri tidak bekerja; c. PTKP atas tanggungan Rp 1.320.000,00 PTKP yang rendah masih dibebani pajak yang tinggi karena adanya tanggungan hanya dibatasi 3 orang; d. Pemerintah memberikan fasilitas pemberi kerja untuk memberikan Tunjangan pajak kepada karyawannya, menimbulkan kecemburuan terhadap karyawan yang tidak mendapatkan fasilitas; e. Penetapan PTKP tidak berdasarkan Kebutuhan Minimum Pokok. • Pasal 9 ayat (1) huruf g UU PPh 2008 yang berbunyi, "Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan: Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah". Terhadap keberatan adanya Pasal 9 ayat (1) huruf g UU PPh tersebut Pemohon mengemukakan alasan sebagai berikut: a. Merugikan pemohon karena zakat yang telah disetorkan oleh Pemohon kepada Baitul Mal tidak dapat dikurangkan kepada besarnya penghasilan kena pajak; b. Hal itu dikarenakan tidak adanya kolom tentang zakat untuk mengurangkan penghasilan kena pajak di formulir SPT 1721 A1; 139 c. Walaupun demikian hal itu masih dimungkinkan melakukan pengurangan terhadap Pajak Penghasilan seperti Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP- 163/PJ/2003 tentang Perlakuan Zakat atas Penghasilan Dalam Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Pasal 1 ayat (1). Pemohon mendalilkan bahwa kedua Pasal tersebut di atas dianggap bertentangan dengan pasal-pasal UUD 1945 sebagai berikut: • Pasal 27 ayat (2) UUD 1945: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” • Pasal 28B ayat (1) UUD 1945: “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.” • Pasal 28H ayat (1) UUD 1945: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” [3.9]