Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas; Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 1. Apakah Mahkamah berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan a quo? 2. Apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan a quo? 1. KEWENANGAN MAHKAMAH Bahwa, menurut Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 10 Undang- undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, salah satu kewenangan Mahkamah adalah untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945; Bahwa, terlepas dari adanya perbedaan pendapat di antara para hakim terhadap ketentuan Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003, berdasarkan tanggal diundangkannya undang-undang a quo maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan ini. Para Pemohon pada dasarnya menitikberatkan dalilnya pada argumentasi bahwa Pasal 36 UU Nomor 14 Tahun 1985 tidak dicabut oleh UU Nomor 5 Tahun 2004 sehingga menurut Para Pemohon telah menimbulkan dualisme hukum, karena Pasal 36 UU Nomor 14 Tahun 1985 tersebut bertentangan dengan Pasal 12 UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang mengatur tentang pengawasan terhadap advokat. Sehubungan dengan itu, timbul pertanyaan bagi Mahkamah, apakah dalam kasus demikian terdapat persoalan konstitusionalitas yang memberikan landasan kepada Mahkamah untuk menyatakan diri memiliki kewenangan memeriksa dan memutus permohonan dimaksud; 22 Menimbang bahwa guna kepentingan pemeriksaan permohonan a quo, Mahkamah telah meminta keterangan Pemerintah/Presiden. Melalui keterangan lisan dan tertulis Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia bertanggal 17 Januari 2005 dinyatakan “Bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, kewenangan Mahkamah Konstitusi meliputi: a. Menguji undang-undang terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. Memutus pembubaran partai politik; dan d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dari uraian tersebut di atas, Pemerintah berpendapat bahwa terhadap pembinaan, penindakan, dan pengawasan terhadap advokat dan jabatan notaris yang pengaturannnya terdapat di dalam beberapa peraturan perundang- undangan, bukan termasuk kewenangan (kompetensi) Mahkamah Konstitusi. Bila terdapat pertentangan maupun tumpang tindih antara undang-undang satu terhadap yang lainnya yang mengatur hal-hal yang sama, maka akan berlaku asas-asas perundang-undangan yang bersifat universal antara lain: lex specialis derogat lex generalis. Jika tidak, maka dapat dilakukan melalui legislative review sesuai dengan Program Legislasi Nasional (PROLEGNAS) menjadi prioritas utama, bukan melalui Mahkamah Konstitusi...”. Pendapat Pemerintah demikian diulangi lagi oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang- undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang bertindak selaku kuasa substitusi Pemerintah, dalam keterangan lisannya pada persidangan Mahkamah tanggal 2 Februari 2005; Bahwa, selain keterangan lisan dan tertulis Pemerintah di atas, Mahkamah telah pula menerima keterangan tertulis DPR yang pada intinya menyatakan bahwa materi permohonan a quo bukan merupakan kompetensi Mahkamah, karena materi permohonan tersebut bukan merupakan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Terhadap keterangan Pemerintah dan DPR tersebut, Mahkamah 23 berpendapat bahwa Pemerintah dan DPR kurang tepat dalam menginterpretasikan kewenangan Mahkamah Konstitusi maupun dalam hubungannya dengan substansi permohonan a quo, sebagaimana akan tampak dalam uraian-uraian berikut: Bahwa, berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945, Mahkamah berfungsi sebagai pengawal konstitusi (the guardian of the constitution). Dalam memerankan fungsi tersebut, Mahkamah dengan sendirinya menjadi penafsir konstitusi melalui putusan-putusannya. Oleh karena itu, dalam hal terjadi keragu-raguan apakah terhadap suatu persoalan yang kongkret terdapat masalah konstitusionalitas, Mahkamah berkewajiban melakukan penafsiran terhadap ketentuan UUD 1945; Bahwa sudah diterima doktrin yang menyatakan, dalam menafsirkan konstitusi tatkala terjadi pertentangan satu undang-undang dengan undang- undang lain maka asas-asas yang berlaku dalam penafsiran hukum, yaitu (1) lex posteriore derogat legi priori, (2) lex superiore derogat lex inferiori, (3) lex specialis derogat lex generalis, juga berlaku. Hal demikian, antara lain, ditegaskan oleh Prof. Dr. H.C. Heinrich Scholler, “... the legal interpretation mentioned above (constitutional interpretation principles) is also the basis of the principles on constitutional interpretation; in reality we can support the idea that basically legal interpretation and constituional interpretation are grounded on the same principles” [“... penafsiran hukum sebagaimana disebutkan di atas (asas-asas penafsiran konstitusi) adalah juga merupakan landasan bagi penerapan asas-asas dalam penafsiran konstitusi; pada kenyataannya kita dapat menyetujui pemikiran bahwa pada dasarnya penafsiran hukum dan penafsiran konstitusi berlandaskan pada asas-asas yang sama”]; Bahwa dalam melakukan penafsiran dimaksud, terlepas dari metode penafsiran mana pun yang dipilih, Mahkamah berpegang pada sejumlah dalil (proposisi), yaitu: 1. bahwa konstitusi atau undang-undang dasar adalah seperangkat aturan; 2. bahwa aturan-aturan yang terdapat dalam konstitusi atau undang-undang dasar memiliki kedudukan tertinggi; 24 3. bahwa aturan-aturan yang dituangkan dalam undang-undang adalah lebih rendah kedudukannya; 4. bahwa dalam hal terjadi pertentangan atau kontradiksi maka aturan yang lebih rendah harus memberi jalan kepada yang lebih tinggi; 5. bahwa dalam hal terjadi sengketa, adalah hakim yang menentukan standar penilaian konstitusionalitas berdasarkan konstitusi itu sendiri, bukan berdasarkan apa yang disukai oleh hakim yang diartikan sebagai apa yang dimaksud oleh konstitusi; Bahwa dalil-dalil di atas, yang oleh Mahkamah dijadikan ukuran dalam menilai kewenangan Mahkamah atas permohonan a quo, karena terdapat dua atau lebih undang-undang yang saling bertentangan dan menimbulkan keragu- raguan dalam penerapannya yang bermuara pada tidak adanya kepastian hukum sehingga menurut penalaran yang normal keadaan demikian potensial mengakibatkan terlanggarnya atau tidak terlaksanakannya ketentuan Undang- Undang Dasar dan/atau prinsip-prinsip yang melekat padanya, oleh karena itu telah nyata bagi Mahkamah bahwa terdapat persoalan konstitusionalitas undang-undang. Sebagai pengawal konstitusi, tidak terdapat keragu-raguan pada Mahkamah untuk menyatakan diri berwenang guna memeriksa dan memutus permohonan a quo, terlepas dari terbukti tidaknya dalil-dalil Para Pemohon setelah dilakukan pemeriksaan dalam persidangan. Meskipun, dengan pernyataan demikian, tidak terkandung maksud bahwa Mahkamah berwenang mengadili setiap persoalan pertentangan antar undang-undang, melainkan hanya apabila pertentangan demikian menurut penalaran yang normal menimbulkan persoalan konstitusionalitas berupa peluang terlanggarnya atau tidak terlaksananya ketentuan Undang-Undang Dasar dan/atau prinsip-prinsip yang melekat di dalamnya, sebagaimana tercermin dalam permohonan a quo. 2. KEDUDUKAN HUKUM ( LEGAL STANDING) PEMOHON Bahwa, Pasal 51 Ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan, 25 “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan p