Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Pasal 74 tentang Mahkamah Konstitusi & Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri terhadap UUD 1945

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas; Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok perkara, Mahkamah terlebih dahulu harus mempertimbangkan hal-hal sebagaimana berikut: 1. Apakah Mahkamah berwenang untuk mengadili dan memutus permohonan pengujian Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; 2. Apakah Pemohon memiliki hak konstitusional yang dirugikan oleh berlakunya kedua undang-undang termaksud, in casu Pasal 4 Undang- undang Nomor 1 Tahun 1987 dan Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003, sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak sebagai Pemohon di hadapan Mahkamah; Terhadap kedua hal termaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: 1. KEWENANGAN MAHKAMAH Menimbang bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan; Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-udang dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; hal mana ditegaskan kembali dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang 48 putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945; Menimbang bahwa undang-undang yang dimohonkan untuk diuji materiil adalah dua undang-undang, yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri, dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dalam pengujian ini keduanya mempunyai hubungan yang erat untuk menentukan kewenangan Mahkamah karena putusan Mahkamah terhadap permohonan uji materiil Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Pasal 50 akan menentukan putusan Mahkamah terhadap permohonan uji materiil Pasal 4 dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri; Menimbang bahwa Pemohon mengajukan pengujian terhadap Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 yaitu undang-undang yang diundangkan setelah Perubahan Pertama UUD 1945, maka dengan demikian permohonan Pemohon tidak dihalangi oleh adanya ketentuan formal Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pasal 50 itu sendiri memberi batasan bahwa undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah undang- undang yang diundangkan setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, Mahkamah mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon untuk melakukan uji materiil terhadap Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003; Menimbang bahwa di samping mengajukan permohonan uji materiil terhadap Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003, Pemohon juga mengajukan permohonan untuk uji materiil terhadap Pasal 4 Undang- undang Nomor 1 Tahun 1987, yang mana kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon untuk melakukan 49 pengujian materiil terhadap undang-undang a quo akan ditentukan oleh putusan Mahkamah pada pengujian terhadap Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003. Oleh karena itu untuk menetapkan kewenangan Mahkamah guna memeriksa dan memutus permohonan Pemohon untuk uji materiil Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 akan dinyatakan di dalam pokok perkara pertama yang memeriksa dan memutus permohonan uji materiil terhadap Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003. Akan tetapi, terlepas dari hal tersebut di atas, Mahkamah telah mempunyai pendirian terhadap permohonan pengujian undang-undang yang diundangkan sebelum perubahan undang-undang dasar sebagaimana dimaksud Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003, sebagaimana tertuang dalam putusan perkara Nomor 004/PUU- I/2003. Oleh karena itu terlepas dari adanya perbedaan pendapat di antara hakim konstitusi mengenai Pasal 50 tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa Mahkamah berwenang memeriksa dan memutus permohonan a quo. 2. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON Menimbang bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menentukan, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap undang- undang dasar adalah pihak yang mengangap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang- undang, badan hukum publik atau privat, atau lembaga negara; Menimbang bahwa yang dimaksud hak konstitusional menurut penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 50 Menimbang bahwa dengan demikian, seseorang atau suatu pihak untuk dapat diterima sebagai pemohon yang memiliki legal standing di hadapan Mahkamah Konstitusi dalam permohonan pengujian undang- undang haruslah memiliki kapasitas yang kualifikasinya memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003, dan dalam kapasitas tersebut menganggap hak konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji. Menimbang bahwa Pemohon adalah masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Kamar Dagang dan Industri Usaha Kecil Menengah yang memberikan kuasa kepada: (1) Syofyansori, S.H. (2) T. Sarialam H. Sihaloho, S.H., (3) Sandy Ebenezer Situngkir, S.H., yang dengan demikian Mahkamah berpendapat Pemohon memenuhi kualifikasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang- undang Mahkamah Konstitusi yaitu sebagai perorangan warga negara Indonesia; Menimbang bahwa dalil Pemohon yang menyatakan hak konstitusionalnya yang dijamin oleh Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 telah dirugikan karena adanya Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 menurut Mahkamah dapat digunakan sebagai dasar bagi Pemohon untuk memenuhi persyaratan terdapatnya kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan pengujian terhadap Undang- undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; Menimbang bahwa di samping itu Pemohon juga menyatakan bahwa hak konstitusionalnya yang dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 juga telah dirugikan oleh Pasal 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri. Pemohon sebagai pengusaha telah mendirikan Kamar Dagang dan Industri Usaha Kecil Menengah (Kadin UKM) dengan Akta Notaris Nomor 31 bertanggal 11 Juni 2001 di 51 hadapan Notaris Darbi, S.H., dan permohonan Pemohon untuk mendapatkan pengesahan sebagai Badan Hukum telah ditolak oleh Menteri Kehakiman dan HAM (pada waktu itu) dengan alasan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri bahwa di Indonesia hanya satu wadah kamar dagang dan industri sehingga permohonan pengesahan yang diajukan Pemohon ditolak; Menimbang bahwa terhadap fakta-fakta di atas, terlepas dari adanya pendirian seorang hakim konstitusi yang menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai legal standing, Mahkamah berpendapat memang terdapat kerugian hak konstitusional Pemohon dalam permohonan a quo, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003, Pemohon dinilai memiliki kedudukan hukum (legal standing). Namun demikian, pemeriksaan terhadap permohonan pengujian Pasal 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri akan ditentukan oleh putusan Mahkamah dalam pemeriksaan permohonan pengujian Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang akan diputus terlebih dahulu dalam pemeriksaan permohonan a quo; 3. POKOK PERKARA I PENGUJIAN PASAL