Pengujian Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Azasi Manusia terhadap UUD 1945

Menimbang bahwa maksud permohonan Pemohon a quo adalah sebagaimana tersebut di atas;------------------------------------------------------------------- Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok perkara, Mahkamah terlebih dahulu harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;------------------------------- 1. Apakah Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang diundangkan pada tanggal 23 November 2000;--------------------------------------------------------------------------------- 2. Apakah Pemohon a quo mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 26 Tahun 45 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (UU Pengadilan HAM) terhadap UUD 1945. --------------------------------------------------------------------------------------- Terhadap kedua permasalahan tersebut Mahkamah berpendapat sebagai berikut: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Tentang Kewenangan Mahkamah ; ------------------------------------------------- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, salah satu kewenangan Mahkamah adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945; ----------------------------------------------------- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dan Penjelasannya, undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah undang-undang yang diundangkan setelah perubahan pertama UUD 1945 tanggal 19 Oktober 1999, sedangkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia diundangkan tanggal 23 November 2000 dengan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 208; --------------------------------------------------------------------------------------- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan permohonan a quo;-------------- 2. Tentang Kedudukan Hukum (legal standing) Pemohon ------------------------- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu perorangan Warga Negara Indonesia, atau kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang, atau badan hukum publik atau privat, atau lembaga negara; ------------------------------------------------- 46 Bahwa Pemohon, Abilio Jose Osorio Soares (mantan Gubernur KDH Tingkat I Timor Timur), adalah seorang Warga Negara Indonesia yang telah menjalani proses sebagai Terdakwa dalam perkara pelanggaran hak asasi manusia berat di Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc pada Pengadilan Hak Asasi Manusia Jakarta Pusat menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh Pasal 43 ayat (1) UU Pengadilan HAM yaitu hak yang diatur dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, ”hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”. Pasal 43 ayat (1) UU Pengadilan HAM, yang menentukan bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya UU Pengadilan HAM diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc telah diterapkan terhadap Pemohon;- Dengan demikian, Pemohon a quo memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 43 ayat (1) UU Pengadilan HAM; ------------------------------------------------------------------------------- Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan permohonan a quo yang diajukan oleh Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (legal standing), maka Mahkamah lebih lanjut akan mempertimbangkan pokok permohonan yang didalilkan oleh Pemohon; ---------------------------------------------------------------------------------------- POKOK PERMOHONAN ; ------------------------------------------------------------------- Menimbang bahwa pokok permohonan a quo adalah mengenai pemberlakuan Pasal 43 ayat (1) UU Pengadilan HAM yang mengatur keberadaan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc yang mempunyai kewenangan memeriksa pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya undang-undang a quo, yang atas dasar itu Pemohon dalam permohonan a quo telah diadili dan dihukum, sehingga 47 Pemohon menganggap hak konstitusionalnya dirugikan karena telah diadili dan dihukum berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku surut (retroaktif). Hal itu, menurut Pemohon, bertentangan dengan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, ”Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”. Oleh karena itu, Pasal 43 ayat (1) undang-undang a quo dimohonkan kepada Mahkamah agar dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; --------------------------- Menimbang bahwa Pasal 43 Ayat (1) UU Pengadilan HAM yang menyatakan, “pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan terjadi sebelum diundangkannya undang-undang ini, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM ad hoc”, tak dapat dibantah memang mengandung ketentuan hukum yang berlaku surut (retroaktif). Namun yang menjadi persoalan hukum yang harus dipertimbangkan dan diputus oleh Mahkamah dalam permohonan a quo adalah apakah benar ketentuan demikian secara serta-merta bertentangan dengan Pasal 28I Ayat (1) UUD 1945; --------------------------------- Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon lebih jauh, terlebih dahulu perlu diketahui latar belakang pembentukan UU Pengadilan HAM. Guna keperluan dimaksud, Mahkamah telah mendengar keterangan lisan dan tertulis Pemerintah dan telah pula meminta keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat, yang darinya diperoleh hal-hal sebagai berikut: -------------------------------------------------------------------------------------------- o bahwa masalah Pengadilan Hak Asasi Manusia dengan segala aspeknya memiliki relevansi yang kuat dengan dunia internasional dikarenakan masalah pengakuan dan penegakan hak asasi manusia sudah menjadi tekad masyarakat internasional maupun nasional. Lagipula, tuntutan untuk membentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia begitu deras datangnya dari masyarakat;---------------------------------------------------------------------------------- 48 o bahwa hak asasi manusia yang tercantum dalam UUD 1945, Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia, Ketetapan MPR-RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Ketetapan MPR-RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, yang berlaku pada saat itu, menugaskan kepada lembaga-lembaga tinggi negara dan seluruh aparatur pemerintah untuk menghormati, menegakkan dan menyebarluaskan pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat serta segera meratifikasi berbagai instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945; ------------------------------------------------------------------------------------------ o