Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas. Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon, Mahkamah perlu lebih dahulu menetapkan: 1. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa permohonan Pemohon. 2. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon. Terhadap kedua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut : 1. KEWENANGAN MAHKAMAH Menimbang bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan : “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus 16 perselisihan tentang hasil pemilihan umum”; yang ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; Menimbang bahwa yang dimohonkan oleh Pemohon adalah agar Mahkamah melakukan pengujian UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang diundangkan pada tanggal 15 Januari 2004, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon a quo. 2. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) Menimbang bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 menyatakan : “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu : a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara”. Menimbang bahwa Pemohon menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan dengan adanya beberapa putusan pengadilan yang berbeda-beda (tidak konsisten) dalam perkara yang subyek, obyek, dan pokok perkaranya sama. Putusan pengadilan yang tidak konsisten itu, menurut Pemohon, telah menyebabkan tidak adanya kepastian hukum, bahkan melanggar asas ne bis in idem. Putusan pengadilan yang tidak konsisten dimaksud adalah : (1) Putusan Perdamaian yang diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 147/Pdt.G/2001/PN-Jaksel, (2) Putusan Peninjauan Kembali yang diputus oleh Mahkamah Agung RI Nomor 460PK/Pdt/2002, (3) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 213/Pdt.G/2002/PN-Jaksel, (4) Putusan Pengadilan Negeri Nomor 147/Pdt.G/2001/PN-Jaksel, (5) Putusan Pengadilan Jakarta Pusat Nomor 32/Pdt.G/PN JKT-PST, dan (6) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 552/Pdt.G/2003/PN-Jaksel. 17 Menimbang bahwa dengan adanya beberapa putusan yang tidak konsisten itu, Pemohon menganggap dirinya telah dirugikan hak konstitusionalnya sebagaimana tersurat dalam permohonan Pemohon Pasal 24 ayat (1) [seharusnya Pasal 28D ayat (1)] UUD 1945 yang berbunyi : “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” Menimbang bahwa menurut anggapan Pemohon, kerugian hak konstitusional Pemohon itu disebabkan oleh adanya Pasal 16 UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi : “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Oleh karena itu menurut anggapan Pemohon Pasal 16 UU a quo bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Menimbang bahwa untuk sampai kepada