Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas; Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok perkara, Makamah terlebih dahulu harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 26 1. Apakah Mahkamah berwenang untuk mengadili dan memutus permohonan pengujian Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; 2. Apakah Pemohon memiliki hak konstitusional yang dirugikan oleh berlakunya Undang-undang termaksud, in casu Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1), sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak sebagai Pemohon di hadapan Mahkamah; Terhadap kedua hal termaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut : 1. Kewenangan Mahkamah Menimbang bahwa Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan; Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; hal mana ditegaskan kembali dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tetang Mahkamah Konstitusi yang antara lain menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Menimbang bahwa, Pasal 50 dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Undang-Undang yang dapat diuji adalah undang-undang yang diundangkan setelah perubahan pertama Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945, yaitu setelah tanggal 19 Oktober Tahun 1999; 27 Menimbang bahwa Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 diundangkan pada tanggal 31 Juli 2003, maka terlepas dari adanya perbedaan pendapat dikalangan para hakim terhadap ketentuan Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003, Mahkamah berwenang untuk mengadili dan memutus permohonan pengujian Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Legal Standing Pemohon. Menimbang bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menentukan; yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yang dapat berupa: perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang, badan hukum publik atau privat; atau lembaga negara; Menimbang bahwa yang dimaksud hak konstitusional menurut penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Menimbang bahwa dengan demikian, seseorang atau suatu pihak untuk dapat diterima sebagai Pemohon (memiliki legal standing) di hadapan Mahkamah dalam permohonan pengujian undang-undang, maka orang atau pihak dimaksud terlebih dahulu harus; - Pertama, menjelaskan kapasitasnya dalam permohonan yang diajukan sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003; 28 - Kedua, menjelaskan kerugian Konstitusional yang diderita dalam kapasitas tersebut; Menimbang bahwa dalam hubungan dengan pengisian jabatan Presiden dan / atau Wakil Presiden, Undang-Undang Dasar 1945 membedakan antara hak konstitusional untuk menjadi calon Presiden atau wakil Presiden dan hak konstitusional yang berhubungan dengan tata cara atau prosedur pencalonan Presiden dan wakil Presiden. Untuk menjadi Presiden atau Wakil Presiden adalah hak setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan 6A Undang- Undang Dasar 1945. Sedangkan dalam melaksanakan hak termaksud Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menentukan tata acaranya yaitu harus diajukan oleh Partai Politik atau gabungan Partai politik; Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mengatakan, Pemohon adalah calon Presiden dari kelompok independen/non partai politik tetapi tidak diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan merasa dirugikan oleh adanya ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003. Pasal 5 ayat (1) dimaksud menyatakan, “Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah Pasangan calon yang diusulkan secara berpasangan oleh partai Politik atau gabungan Partai Politik “, ketentuan mana pada dasarnya hanyalah pengulangan belaka dari substansi ketentuan pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, oleh karenanya tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945; Sedangkan pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 menyatakan “ Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum” ketentuan ini adalah sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 22 E ayat (5) Undang- Undang Dasar 1945 yang menentukan bahwa Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri; 29 Sedangkan yang dimaksud dengan Pemilihan Umum, menurut Pasal 22 E ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 adalah mencakup Pemilihan Umum untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan DPRD. Dengan demikian tidak terdapat pertentangan antara Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 dengan Undang-Undang Dasar 1945; Menimbang bahwa oleh karena tidak satupun ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 yang dapat ditafsirkan sebagai ketentuan yang menghilangkan hak warga Negara, termasuk Pemohon, untuk menjadi Presiden atau Wakil Presiden, maka tidak pula terdapat kerugian hak konstutusional Pemohon sebagaimana yang didalilkan; oleh karena itu sesuai dengan maksud Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon tidak dapat dipandang memiliki legal standing dalam permohonan a quo; Menimbang bahwa terhadap permohonan serupa Mahkamah telah menjatuhkan putusan dalam Perkara Nomor 054/PUU-II/2004; Menimbang bahwa terhadap