Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas. Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon, Mahkamah perlu terlebih dahulu menetapkan hal hal berikut: 1. Apakah Mahkamah berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon a quo. 2. Apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo. Menimbang bahwa terhadap kedua hal tersebut Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut : 1. Kewenangan Mahkamah. Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 24 C ayat (1) Undang- Undang Dasar 1945 serta Pasal 10 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-undang Dasar Negara R.I. l945. Menimbang bahwa oleh karena maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar Mahkamah melakukan pengujian UU Pemilu terhadap UUD 1945, hal mana menurut hukum adalah merupakan salah satu kewenangan Mahkamah 7 sebagaimana telah diuraikan di atas, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon a quo. 2. Kedudukan Hukum (Legal Standing). Menimbang bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang- undang, yaitu : perorangan warganegara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip- prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang, badan hukum publik atau privat, atau lembaga negara. Menimbang bahwa oleh karenanya untuk mempunyai kedudukan hukum ( legal standing) di hadapan Mahkamah dalam permohonan pengujian undang-undang, maka orang atau pihak yang bersangkutan harus terlebih dahulu menjelaskan : a. Kualifikasi Pemohon yang bersangkutan, apakah sebagai perorangan warganegara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum publik atau badan hukum privat atau sebagai lembaga negara ; b. Kerugian akan hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diderita dalam kualifikasi dimaksud. Menimbang bahwa Pemohon sebagai perorangan dalam kedudukan sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Pelopor Kabupaten Merauke, dengan putusan Pengadilan Negeri Merauke No. 01/Pid.S/2004 telah dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), atas dakwaan melanggar Pasal 71 ayat (3) jo. Pasal 138 ayat (3) UU Pemilu, putusan dimaksud menurut Pasal 133 ayat (2) tidak dapat dimohonkan banding atau kasasi karena Pengadilan Negeri adalah pengadilan tingkat pertama dan terakhir untuk pelanggaran dengan ancaman pidana kurang dari 18 (delapan belas ) bulan. Undang-undang a quo, menurut Pemohon, merugikan hak konstitusional Pemohon sebagai terdakwa, karena aturan undang-undang a quo melanggar Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 huruf D ayat (1) dan Pasal 28 huruf I ayat (2) UUD 1945 yang melindungi hak asasi Pemohon. 8 Menimbang bahwa Pasal 133 ayat (1) tersebut yang tidak memperkenankan diajukannya banding dan/atau kasasi terhadap pelanggaran yang diancam dengan pidana kurang dari 18 (delapan belas) bulan, adalah merupakan undang-undang yang secara langsung mengenai hak-hak Pemohon sebagai terdakwa yang didalilkan bertentangan dengan konstitusi, sehingga Mahkamah berpendapat bahwa permohonan Pemohon memenuhi syarat kualifikasi dan kerugian konstitusional sebagaimana disebut Pasal 51 ayat (1) Undang-undang No. 24 Tahun 2003. Oleh karena itu, Pemohon dipandang memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang, sehingga Mahkamah harus mempertimbangkan pokok perkara sebagaimana diuraikan di bawah ini. Pokok Perkara. Menimbang bahwa masalah pokok yang harus dipertimbangkan dalam permohonan ini adalah: 1. Apakah benar Pasal 133 ayat (2) UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, yang mengatur dan melindungi hak atas persamaan kedudukan dalam hukum, kepastian dan perlakuan yang sama, serta hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif. 2. Apakah Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maupun Undang-undang No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang mengatur prosedur acara banding terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan dalam perkara cepat, merupakan aturan hukum acara yang juga mengikat putusan-putusan pengadilan dalam perkara cepat dalam undang-undang lain. 3. Apakah aturan Pasal 133 ayat (3) UU Pemilu dapat dipandang sebagai lex specialis terhadap aturan Pasal 205 Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Menimbang bahwa Pasal 133 ayat (1) yang menentukan bahwa putusan Pengadilan Negeri yang menghukum terdakwa melakukan tindak pidana pelanggaran yang ancamannya tidak melebihi 18 bulan penjara, dan putusan Pengadilan Negeri 9 sebagai pengadilan pertama dan terakhir yang putusannya final tidak memberi kesempatan bagi Pemohon sebagai terdakwa untuk memperoleh pendapat pembanding (second opinion) dalam pemeriksaan tingkat banding, berbeda dengan terdakwa dalam perkara cepat pelanggaran lalu lintas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 205 KUHAP dan Pasal 211 ayat (5) Undang-undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Hal tersebut oleh Pemohon dipandang sebagai diskriminasi yang bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2). Menimbang bahwa hak-hak asasi yang disebut dalam pasal-pasal UUD tersebut di atas masing-masing non-diskriminasi, persamaan di depan hukum dan hak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi, merupakan prinsip dasar dalam perlindungan hak asasi manusia, akan tetapi UUD tidak memberi pengertian yang jelas tentang prinsip-prinsip tersebut, sehingga Mahkamah harus juga memperhatikan instrumen-instrumen hak asasi manusia baik yang bersifat nasional maupun internasional, karena sebagai anggota PBB memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi instrumen-instrumen hak asasi manusia tersebut yang telah diterima oleh Republik Indonesia. Menimbang bahwa Ketentuan Umum Pasal 1 angka (2) Undang-undang No. 39 Tahun 1999 memberi definisi diskriminasi adalah “setiap pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya”. Definisi tersebut bersesuaian dengan Pasal 7 Universal Declaration of Human Rights (UDHR) yang dijabarkan dalam Pasal 26 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR); Menimbang bahwa akan tetapi pengertian diskriminasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah perlakuan yang berbeda atas dasar ras, suku, agama, keyakinan politik, bahasa, jenis kelamin dan lain-lain, yang sesuai pula Pasal 2 Bagian II ayat (1) ICCPR sehingga oleh karenanya pembedaan perlakuan terhadap Pemohon sebagai terdakwa dalam 10 perkara tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (3) jo Pasal 138 ayat (3) jo Pasal 133 ayat (1) UU Pemilu merupakan pengaturan yang bersifat khusus yang merupakan pengecualian dari pengaturan yang bersifat umum yang dapat dibenarkan oleh sistem hukum karena adanya sifat-sifat yang berbeda dari aturan yang bersifat umum tersebut. Menimbang bahwa Pasal 28D ayat (1) yang memuat pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagai hak asasi