Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007 terhadap UUD 1945

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas; Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 1. Apakah Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan yang diajukan oleh para Pemohon; 2. Apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; KEWENANGAN MAHKAMAH Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C Ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Hal itu dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (LN RI Tahun 2003 Nomor 98, TLN RI Nomor 4316, selanjutnya disebut UUMK), juncto Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (LN RI Tahun 2004 Nomor 8, TLN RI Nomor 4358); Menimbang bahwa yang diajukan oleh para Pemohon untuk diuji adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007 (LN RI Tahun 2006, Nomor 94, TLN RI Nomor 4662, selanjutnya disebut UU APBN TA 2007). Mahkamah dalam Putusan Perkara Nomor 026/PUU-III/2005, berpendapat bahwa Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara termasuk dalam pengertian Undang-undang sebagaimana dimaksud oleh Pasal 24C UUD 1945 sehingga Mahkamah bewenang untuk melakukan pengujian terhadap Undang-Undang APBN. Dengan mengacu pada pendapat Mahkamah tersebut, 88 maka dengan demikian Mahkamah mempunyai wewenang untuk menguji UU APBN TA 2007; KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON Menimbang bahwa Mahkamah dalam Putusan Perkara Nomor 026/PUU- III/2005 telah memberikan kedudukan hukum (legal standing) kepada Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dengan kualifikasi sebagai perorangan atau kumpulan perorangan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 51 UUMK untuk mengajukan permohonan pengujian atas UU Nomor 13 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006 sebagai bertentangan dengan Pasal 31 UUD 1945, oleh karenanya dalam permohonan a quo Mahkamah berpendapat bahwa PGRI tetap memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian UU APBN TA 2007. Menimbang bahwa terhadap Pemohon selebihnya yaitu; Santi Suprihatin, Abdul Rosid, Sumarni, Zulkifli, Mahkamah berpendapat pemohon termasuk dalam kualifikasi perorangan atau kumpulan perorangan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 51 UUMK yang memiliki hak konstitusional dalam bidang pendidikan sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 31 UUD 1945, oleh karenanya kepada para Pemohon tersebut haruslah diberikan kedudukan hukum (legal standing). Menimbang bahwa terdapat seorang Hakim Konstitusi yang berpendapat bahwa para Pemohon tidak mengalami kerugian secara langsung menurut Pasal 51 UU MK. UU APBN TA 2007 tidak termasuk dalam pengertian undang-undang dalam arti materiil (wet in materiele zin) tetapi dalam pengertian undang-undang dalam arti formil (wet in formele zin) sehingga tidak mengikat umum. Oleh karenanya para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing)”, sementara seorang Hakim Konstitusi lainnya berpendapat bahwa komponen gaji guru seharusnya termasuk dalam cara penghitungan anggaran pendidikan karena berkait dengan kedudukan hukum (legal standing) guru atau pendidik dalam permohonan Pengujian undang-undang a quo; POKOK PERMOHONAN Menimbang bahwa dalam permohonannya para Pemohon memohon agar Mahkamah memutuskan bahwa UU APBN TA 2007 sepanjang menyangkut 89 anggaran pendidikan sebesar 11,8% (sebelas koma delapan persen) sebagai batas tertinggi adalah bertentangan dengan Pasal 31 Ayat (4) UUD 1945 dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; Menimbang bahwa Mahkamah sebelumnya pernah memutus perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 yang berkaitan dengan besaran (persentase) anggaran pendidikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006 (selanjutnya disebut UU APBN TA 2006) terhadap Pasal 31 Ayat (4) UUD 1945, yaitu dalam Perkara Nomor 012/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 026/PUU-III/2005. Dalam dua perkara tersebut Mahkamah telah menggunakan formula atau rumus yang telah disetujui oleh DPR dan Presiden untuk menentukan komponen anggaran pendidikan yang dimaksudkan oleh Pasal 31 Ayat (4) UUD 1945 yaitu sebagaimana tertuang dalam Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (selanjutnya disebut UU Sisdiknas) yang terdiri atas dana untuk pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan. Formula atau rumusan tersebut dilatarbelakangi niat untuk dapat terlaksananya ketentuan konstitusional dengan baik, karena apabila dalam formula tersebut kemudian dimasukkan di dalamnya komponen gaji pendidik dan pendidikan kedinasan, hal demikian akan menjadikan jumlah nominal anggaran pendidikan yang cukup besar sehingga jumlahnya menjadi mendekati angka 20%, namun penghitungan yang demikian tidak banyak artinya secara langsung dalam memperbaiki dunia pendidikan nasional; Menimbang bahwa Mahkamah juga telah memutus Perkara Nomor 011/PUU-III/2005 yang pada amarnya menyatakan Penjelasan Pasal 49 Ayat (1) UU Sisdiknas tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena memuat norma baru yang berbeda dengan norma Pasal 49 Ayat (1). Putusan Mahkamah terhadap Penjelasan Pasal 49 Ayat (1) UU Sisdiknas tersebut, selanjutnya dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk memutus permohonan Perkara Nomor 012/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 026/PUU-III/2005 yang menyangkut soal persentase anggaran pendidikan dalam UU APBN TA 2005 dan 2006. Dengan adanya putusan tersebut maka alokasi anggaran pendidikan nasional sebesar 20% tidak dapat dilakukan secara bertahap tetapi harus dipenuhi untuk setiap tahun anggaran; 90 Menimbang bahwa dalam putusan perkara sebelumnya Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa untuk dikatakan sebagai bertentangan dengan UUD 1945 tidak selalu harus dalam posisi bertentangan secara diametrical atau conflict tetapi dapat saja tidak konsisten, atau tidak sesuai dengan UUD 1945. Alokasi anggaran pendidikan yang kurang dari 20% adalah bertentangan dengan UUD 1945, namun Mahkamah tidak secara serta-merta dalam putusannya menyatakan UU APBN Tahun 2005 dan Tahun 2006 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena adanya pertimbangan khusus sebagaimana telah dinyatakan dalam pertimbangan putusan perkara tersebut; Menimbang bahwa petitum permohonan para Pemohon dalam perkara a quo pada intinya adalah sama dengan