Sengketa kewenangan antara DPRD Lampung terhadap Gubernur Lampung

Menimbang : 1. Bahwa perkara Nomor 025/SKLN-III/2005 a quo telah diregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dan telah ditetapkan Panel Hakim dan hari sidang; ------------------------- 2. Bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Hakim, penarikan kembali permohonan a quo perlu dikonfirmasi kepada Pemohon dalam Sidang Panel; ------------------------------------- 3. Bahwa Pemohon pada persidangan tanggal 5 Januari 2006 telah menerangkan bahwa penarikan kembali permohonan dimaksud dalam surat Pemohon bertanggal 26 Desember 2005 benar adanya; ---------------------------------------------------- 4. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa penarikan kembali permohonan Pemohon a quo tidak bertentangan dengan undang-undang, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan; ------------ Mengingat : Pasal 35 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; ------------------------- MENETAPKAN - Mengabulkan permohonan Pemohon untuk menarik kembali permohonan; ----- - Menyatakan perkara Nomor 025/SKLN-III/2005 tentang Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Gubernur Lampung dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, ditarik kembali; --------------------- - Menyatakan permohonan Pemohon a quo, tidak dapat diajukan kembali; ------- - Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat penarikan kembali perkara Nomor 025/SKLN-III/2005 a quo dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi; ---- Ditetapkan di : Jakarta. Pada tanggal : 5 Januari 2006. KETUA, Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.