Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas; Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut materi permohonan Pemohon, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut: • Pertama, apakah Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; • Kedua, apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan a quo; 28 Terhadap kedua permasalahan di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: 1. Kewenangan Mahkamah Menimbang bahwa, tentang kewenangan Mahkamah, Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan antara lain bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Ketentuan tersebut ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK); Menimbang bahwa permohonan a quo adalah permohonan pengujian undang-undang, in casu Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili dan memutus permohonan a quo. 2. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon Menimbang bahwa Pasal 51 ayat (1) UUMK menyatakan, “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara”. Dengan demikian, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, maka orang atau pihak tersebut terlebih dahulu harus menjelaskan: a. kualifikasinya dalam permohonan a quo, apakah sebagai perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat (yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf b di atas), badan hukum (publik atau privat), atau lembaga negara; 29 b. hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang; Menimbang bahwa berdasarkan 2 (dua) ukuran dalam menilai dimiliki atau tidaknya kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 tersebut di atas, telah menjadi yurisprudensi Mahkamah bahwa syarat-syarat kerugian konstitusional yang harus diuraikan dengan jelas oleh Pemohon dalam permohonannya, yaitu: a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya telah menjelaskan kualifikasinya sebagaimana dimaksud oleh Pasal 51 ayat (1) UUMK, yaitu sebagai perorangan warga negara Indonesia yang menjabat sebagai Bupati Sarolangun, Provinsi Jambi; Menimbang bahwa dalam kualifikasi demikian, Pemohon menganggap telah dirugikan hak-hak konstitusionalnya oleh berlakunya Pasal 31 ayat (1) UU Pemda karena pada saat permohonan a quo diperiksa Mahkamah, Pemohon telah diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai Bupati Sarolangun oleh Menteri Dalam Negeri atas usul Gubernur Jambi, yaitu dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131-25-1016 Tahun 2005 bertanggal 18 November 2005 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Sarolangun Provinsi Jambi yang menjadikan Pasal 31 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 31 ayat (1) UU Pemda tersebut sebagai dasar pemberhentian sementara dimaksud; 30 Menimbang, berdasarkan uraian di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UUMK, maka Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kualifikasi untuk mengajukan permohonan a quo; Menimbang lebih jauh bahwa hak-hak yang oleh Pemohon dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan a quo, yaitu hak untuk diperlakukan tak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, hak untuk diperlakukan sama di muka hukum, hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif, dan hak atas kepastian hukum adalah hak-hak yang merupakan bagian dari hak-hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945; Menimbang bahwa, menurut anggapan Pemohon, hak-hak konstitusional Pemohon itulah yang secara aktual telah dirugikan oleh pemberhentian sementara terhadap diri Pemohon dari jabatan Bupati Sarolangun dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131-25-1016 Tahun 2005 bertanggal 18 November 2005 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Sarolangun Provinsi Jambi; Menimbang bahwa, sebagaimana dijelaskan oleh Pemohon dalam permohonannya, terbitnya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri dimaksud adalah karena Pemohon didakwa melakukan tindak pidana korupsi dan dakwaan tersebut, pada saat permohonan a quo diperiksa oleh Mahkamah, telah sampai pada tahap proses penuntutan di pengadilan, sebagaimana dimaksud oleh Penjelasan Pasal 31 ayat (1) UU Pemda, yang atas dasar itu Gubernur Jambi kemudian mengusulkan pemberhentian sementara Pemohon dari jabatannya sebagai Bupati Sarolangun kepada Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya, Menteri Dalam Negeri menerbitkan surat keputusan sebagaimana telah dijelaskan di atas. Dengan demikian, telah nyata terdapat hubungan kausal antara anggapan Pemohon tentang kerugian hak konstitusional yang dideritanya dan berlakunya Pasal 31 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 31 ayat (1) UU Pemda; Menimbang, berdasarkan seluruh anggapan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, telah nyata pula bahwa kerugian hak-hak konstitusional Pemohon dimaksud tidak akan terjadi lagi seandainya permohonan a quo dikabulkan; 31 Menimbang, dengan berdasar pada seluruh uraian di atas, Mahkamah berpendapat bahwa syarat kerugian konstitusional telah terpenuhi. Sementara itu, Pemohon telah jelas pula kualifikasinya dalam permohonan a quo, sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan pengujian Pasal 31 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 31 ayat (1) UU Pemda; Menimbang, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo dan oleh karena permohonan a quo diajukan oleh pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak selaku Pemohon, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok atau substansi permohonan. 3. Pokok Permohonan Menimbang bahwa Pasal 31 ayat (1) UU Pemda dan Penjelasan Pasal 31 ayat (1) UU Pemda, yang oleh Pemohon didalilkan bertentangan dengan UUD 1945, masing-masing berbunyi sebagai berikut: Pasal 31 ayat (1), “Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah diberhentikan sementara oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara”, sedangkan Penjelasa