Pengujian Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara terhadap UUD 1945

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagaimana telah diuraikan di atas; Menimbang bahwa Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) harus mempertimbangkan tiga hal dalam perkara ini, yaitu: 36 1. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan yang diajukan oleh para Pemohon; 2. Kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo; 3. Pokok permohonan, yakni yang menyangkut konstitusionalitas undang-undang yang dimohonkan pengujian; Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: 1. Kewenangan Mahkamah Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang- Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”; Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah mengenai pengujian UU PUPN terhadap UUD 1945, khususnya adalah mengenai pengujian Pasal 12 Ayat (2) UU PUPN terhadap Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945; Menimbang bahwa meskipun UU PUPN diundangkan jauh sebelum Perubahan UUD 1945, yakni pada tanggal 14 Desember 1960, tetapi Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo, karena Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UUMK) yang berbunyi “Undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah undang-undang yang diundangkan setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan Putusan Nomor 066/PUU-III/2005; 2. Kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 Ayat (1) UU MK, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu : 37 a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Menimbang bahwa selain itu, sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan berikutnya, Mahkamah telah menentukan lima syarat mengenai kerugian hak konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Ayat (1) UU MK sebagai berikut : a. harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; Menimbang bahwa dalam menjawab persoalan apakah para Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan dalam perkara ini, maka harus diperiksa (i) dalam kualifikasi apakah para Pemohon akan dikategorikan, dan (ii) hak konstitusional apa yang dimiliki dan dirugikan oleh berlakunya UU PUPN; Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P - 1a dan P - 1b para Pemohon dapat dikualifikasikan sebagai perorangan warga negara Indonesia maupun kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama dalam profesi mereka sebagai Advokat, yang menganggap hak konstitusionalnya yang tercantum dalam Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat 38 diskriminatif itu” dirugikan oleh berlakunya Pasal 12 Ayat (2) UU PUPN yang berbunyi “Dalam hal seperti dimaksudkan dalam Ayat (1) pasal ini, maka dilarang menyerahkan pengurusan piutang negara kepada Pengacara”. Kerugian hak konstitusional para Pemohon berdasarkan Bukti P - 2 bersifat spesifik dan aktual, serta mempunyai hubungan sebab akibat dengan berlakunya Pasal 12 Ayat (2) UU PUPN, sehingga diyakini bahwa apabila permohonan dikabulkan kerugian dimaksud tidak akan atau tidak lagi terjadi; Menimbang bahwa dengan demikian, para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 12 Ayat (2) UU PUPN terhadap UUD 1945; Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo, dan para Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan, maka lebih lanjut Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonannya; 3. Pokok Permohonan Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah mengenai pengujian materiil Pasal 12 Ayat (2) UU PUPN terhadap Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: 1. Bahwa dari ketentuan Pasal 12 Ayat (1) UU PUPN yang berbunyi “Instansi-instansi Pemerintah dan Badan-badan Negara yang dimaksudkan dalam Pasal 8 Peraturan ini diwajibkan menyerahkan piutang-piutangnya yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum akan tetapi penanggung hutangnya tidak mau melunasi sebagaimana mestinya kepada Panitia Urusan Piutang Negara” juncto Pasal 12 Ayat (2) UU PUPN yang berbunyi, “ Dalam hal seperti dimaksudkan dalam Ayat (1) pasal ini, maka dilarang menyerahkan pengurusan piutang negara kepada Pengacara”, menurut para Pemohon berarti instansi pemerintah atau badan-badan negara dilarang menyerahkan pengurusan piutang macet kepada Pengacara; 2. Bahwa ketentuan Pasal 12 Ayat (2) UU PUPN tidak jelas latar belakang atau alasannya, tetapi menurut para Pemohon sangat merendahkan atau meremehkan profesi Advokat, karena bersifat diskriminatif, seolah-olah profesi Advokat itu merupakan profesi yang sangat berbahaya, tidak perlu atau tidak berguna bagi pembangunan bangsa dan negara; 39 3. Bahwa meskipun negara atau pemerintah berhak untuk menunjuk suatu instansi atau badan untuk mengurus piutang negara, dalam hal ini Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), tetapi tidak pada tempatnya jika memuat secara eksplisit pengaturan mengenai adanya larangan pengurusannya kepada suatu kelompok profesi tertentu, in casu Pengacara atau Advokat, karena berkonotasi merendahkan dan meremehkan profesi Pengacara/Advokat; 4. Bahwa para Pemohon yang berprofesi sebagai Advokat merasa sangat terhina dan malu, profesinya yang terhormat (officium nobile) diperlakukan secara tidak wajar oleh adanya Pasal 12 Ayat (2) UU PUPN, sehingga para Pemohon sangat keberatan terhadap ketentuan tersebut dan menganggapnya bertentangan dengan UUD 1945; 5. Bahwa dalam perkembangan peraturan perundang-undangan, seperti lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan lain-lainnya, telah terjadi banyak perubahan tentang pengertian piutang negara yang juga berakibat perubahan dalam tata cara penagihannya, sehingga operasional pasal a quo sudah tidak utuh; 6. Bahwa kenyataan menunjukkan tingkat kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) pada bank-bank Pemerintah/BUMN sangat tinggi jika dibandingkan dengan bank-