Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang telah diubah berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-undang

Pendapat Berbeda (Dissenting Opinion) Terhadap putusan ini, 2 (dua) orang Hakim Konstitusi, yaitu Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki, S.H., dan Dr. Harjono. S.H., M.C.L. mengemukakan pendapat berbeda (dissenting opinion) mengenai kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, sebagai berikut: 1. Hakim Konstitusi Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki, S.H. : Terlepas bahwa Pemohon adalah subjek hukum privaat rechtspersoon namun tatkala memohonkan pengujian terhadap suatu aturan pasal hukum formal (het formeel wet artikel), seperti halnya dengan Pasal 78 ayat (15) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan beserta Penjelasannya, yang dipandang bertentangan dengan 81 UUD 1945 maka perlu terlebih dahulu dipertanyakan sejauhmana Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Juridische vraagstuk: apakah hak konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya aturan pasal hukum formal (het formeel wet artikel) itu? Pasal 78 ayat (15) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 beserta Penjelasannya, sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999, berbunyi sebagai berikut: (15) Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk negara Penjelasan daripadanya, berbunyi : (15) Yang termasuk alat angkut, antara lain kapal, tongkang, truk, trailer, ponton, tugboat, perahu layar, helikopter, dan lain-lain. Pasal aturan hukum formal (het formeel wet artikel) dimaksud menetapkan bahwasanya semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat (termasuk alat angkutan) yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran dirampas untuk negara. Pasal tersebut secara mutatis mutandis bersesuai dengan Pasal 39 ayat (1) KUHP: ”Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas” (WvS: (1) voorwerpen, den veroordeelde toebehoorende door middel van misdrijf verkregen of waarmede misdrijf opzettelijk is gepleegd, kunnen worden verbeurd verklaard). Aturan pasal-pasal hukum formal (het formeel wet artikel) menegakkan aturan hukum materil (het materieele recht), termasuk menegakkan serta melindungi diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dijamin konstitusi. Pasal-pasal hukum formal (het formeel wet artikel) dibuat guna menegakkan dan melindungi hak asasi 82 (basic right). Namun, dalam menjalankan hak asasi, seseorang atau badan hukum tidak boleh melanggar – in casu – hukum dan undang- undang. Penggunaan hak asasi tidak boleh melanggar hak asasi dan kebebasan orang lain. Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menetapkan bahwa ”Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”. Dalam pada itu, menurut Article 29 (2) The Universal Declaration of Human Rights (1948), dinyatakan sebagai berikut: (2) In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirement of morality, public order and the general welfare in a democratic society. Menurut hukum, semua hasil kejahatan dan pelanggaran, termasuk alat angkut, yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran memang seharusnya dirampas (worden verbeurd verklaard) untuk negara. Pada umumnya, semua negara memberlakukan aturan pasal hukum formal (het formeel wet artikel) sedemikian dalam penanganan perkara-perkara pidana. Tatkala suatu perampasan atau penyitaan barang dipandang melawan hukum atau tidak sah maka hal perampasan atau penyitaan dimaksud dapat diajukan kepada hakim praperadilan atau menempuh upaya lain sesuai due process of law. Lagi pula, tidaklah onrechtmatig, apalagi melanggar konstitusi tatkala pengaturan hal perbuatan kejahatan (misdrijf) digabungkan dengan perbuatan pelanggaran (overtreeding) dalam suatu pasal hukum formal (het formeel wet artikel), seperti halnya dengan Pasal 78 ayat (15) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999. Pasal 70 ayat (1) KUHP mengatur hal penggabungan perbuatan pelanggaran dan perbuatan kejahatan dalam kaitan meerdaadse samenloop menurut Pasal 65 dan 66 83 KUHP. Oleh karena aturan-aturan hukum formal (het formeel recht) dibuat guna menegakkan dan mempertahankan aturan-aturan hukum materil (het materieele recht), termasuk konstitusi maka tidak beralasan kiranya hal permohonan pengujian yang diajukan Pemohon terhadap Pasal 78 ayat (15) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Penjelasannya. Pemohon tidak ternyata dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya aturan pasal hukum formal (het formeel recht artikel) tersebut. Mahkamah seyogianya menyatakan tidak menerima (niet ontvankelijk verklaard) permohonan Pemohon. 2. Hakim Konstitusi Dr. Harjono, S.H., M.C.L. : Pemohon PT Astra Sedaya Finance ternyata telah didirikan sesuai dengan ketentuan tentang tata cara pendirian perseroan terbatas, oleh karenanya kualifikasi Pemohon sebagai badan hukum privat sebagaimana dimaksud oleh Pasal 51 UUMK telah terpenuhi. Pemohon mendalilkan hak konstitusional yang berdasarkan Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menyangkut perlindungan atas “harta benda“ dan “hak milik pribadi“ telah dirugikan. Meskipun pasal-pasal tersebut termasuk dalam Bab mengenai Hak Asasi Manusia, sehingga dalam ketentuan tersebut digunakan kata “setiap orang“, namun pasal-pasal tersebut dapat diterapkan kepada badan hukum karena memang perlindungan tersebut ditujukan untuk melindungi hak milik atas harta benda dimana hak tersebut tidak hanya dapat dimiliki oleh “natural person“ tetapi juga “legal person“. Untuk dapat memberikan kedudukan hukum (legal standing) kepada Pemohon hal yang penting dan mementukan adalah apakah memang Pemohon sebagai pemilik dari 3 (tiga) unit mobil yang 2 (dua) unit telah dinyatakan dirampas oleh negara atas dasar Putusan Pengadilan Negeri Sengeti No: 33/Pd.B/2005/PN.SGT, tanggal 8 April 2005, dan satu unit atas dasar Tuntutan Kejaksaan Negeri Sengeti dalam perkara pidana No 117/Pid.B/2005 /PN SGT agar dirampas untuk negara. 84 Pemohon mendalilkan bahwa mobil-mobil tersebut menjadi milik Pemohon berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia antara Pemohon dengan konsumen bernama Juli Andriansyah dan Febriansah. Perjanjian Pemohon dengan para konsumen tersebut didasarkan atas Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang Pasal 1 berbunyi: “Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda“. Dengan adanya ketentuan tersebut di atas apakah memang secara tuntas kepemilikan 3 (tiga) unit mobil sebagaimana tersebut di atas telah berpindah kepada Pemohon. Dalam Pasal 4 UU Fidusia dinyatakan bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Dengan adanya perampasan terhadap mobil-mobil a quo yang terjadi adalah beralihnya penguasaan mobil tersebut dari debitor kepada negara sedangkan mobil- mobil tersebut menjadi objek fidusia yang merupakan perjanjian ikutan. Sesuai dengan asas hukum suatu perjanjian ikutan akan mengikuti perjanjian pokoknya apabila perjanjian pokok berakhir maka perjanjian ikutan akan berakhir pula, namun tidak sebaliknya bahwa berakhirnya perjanjian ikutan akan secara otomatis mengakhiri perjanjian pokok. Dengan tidak dapat dilanjutkannya perjanjian ikutan yaitu fidusia, karena objek perjanjian telah dirampas untuk negara, apakah perjanjian pokok yang sebenarnya yaitu perjanjian hutang-piutang, hal mana dibuktikan dengan penggunaan istilah debitor dan kreditor, menjadi berakhir. Apabila perjanjian pokok belum berakhir berarti Pemohon sebagai kreditor masih berhak untuk mendapatkan pembayaran dari debitor tentunya akan menjadi janggal kalau Pemohon menyatakan dirinya sebagai pemilik dari 3 (tiga) unit mobil tersebut di atas. Oleh karenanya, untuk memastikan secara hukum apakah Pemohon sebagai pemilik mobil-mobil tersebut harus ditentukan dahulu hubungan hukum antara Pemohon dengan debitor dalam hal ini adalah pihak-pihak yang dengannya Pemohon membuat perjanjian pembiayaan. Dalam permohonan, Pemohon tidak 85 menjelaskan status hubungannya dengan debitor yang dengan debitor tersebut perjanjian fidusia dibuat. Kepastian tentang hubungan hukum tersebut tidak dapat ditentukan sendiri oleh Pemohon, namun harus ditentukan secara hukum, yaitu apakah pihak debitor masih mengakui adanya kewajiban untuk membayar utangnya. Seandainya pun debitor tidak mengakui lagi adanya kewajiban membayar hutang tersebut, sudahkah Pemohon menyelesaikan perselisihan tersebut di pengadilan, karena dalam salah satu syarat perjanjian yang diajukan Pemohon kepada debitor (Bukti P-8) tercantum dalam angka 16 klausula, yang berbunyi sebagai berikut: “Bilamana timbul perbedaan pendapat atau perselisihan atau sengketa diantara KREDITOR dan DEBITOR sehubungan dengan PERJANJIAN ini atau pelaksanaannya, maka hal tersebut akan diselesaikan secara musyawarah, tetapi apabila usaha tersebut tidak dapat menghasilkan keputusan yang diterima, maka KREDITOR dan DEBITOR setuju untuk menyelesaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanpa mengurangi hak KREDITOR untuk mengajukan tuntutan di tempat lain“. Apabila jalan penyelesaian di pengadilan sebagaimana disebutkan dalam klausula tersebut di atas telah ditempuh tentu akan jelas hubungan antara kreditor dan debitor yaitu apakah telah terputus ataukah belum terputus. Seandainya hubungan tersebut belum putus tentunya akan sangat tidak tepat pernyataan Pemohon bahwa mobil-mobil sebagaimana disebutkan di atas adalah sebagai milik Pemohon. Dengan belum jelasnya status kepemilikan Pemohon terhadap mobil-mobil tersebut, karena belum adanya putusan pengadilan yang menentukan hubungan hukum antara Pemohon dengan debitor, saya berpendapat bahwa adanya kepentingan Pemohon yang dirugikan oleh berlakunya Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang telah diubah berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 belum dapat dibuktikan, dan oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). ********* 86 Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh 9 (sembilan) Hakim Konstitusi pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2006 dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum pada hari ini Rabu tanggal 1 Maret 2006 oleh kami Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., selaku Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H., Prof. H.A. Mukhtie Fadjar, S.H., M.S., Prof. H.A.S. Natabaya, S.H, LL.M., Dr. Harjono S.H., M.C.L., Maruarar Siahaan, S.H., H. Achmad Roestandi, S.H., I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H., dan Soedarsono, S.H., masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ida Ria Tambunan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat RI atau yang mewakili. KETUA, ttd. PROF. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H. 87 ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. ttd. PROF. Dr. H. M. LAICA MARZUKI, S.H. DR. HARJONO, S.H., M.C.L. ttd. ttd. PROF. H.A.S. NATABAYA, S.H, LL.M. MARUARAR SIAHAAN, S.H. ttd. ttd. PROF. H.A. MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S. H. ACHMAD ROESTANDI, S.H. ttd. ttd. I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H. SOEDARSONO, S.H. PANITERA PENGGANTI, ttd. IDA RIA TAMBUNAN, S.H. 881