Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINIONS) 111 Terhadap putusan Mahkamah yang mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut di atas, 2 (dua) orang Hakim Konstitusi mempunyai pendapat berbeda (dissenting opinions) sebagai berikut: Hakim Konstitusi Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LL.M. Para Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan Pasal 35 huruf d UU PPTKI bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga menurut para Pemohon pasal-pasal tersebut di atas harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum; Apabila kita cermati bunyi Pasal 35 huruf d yang berbunyi: ”Perekrutan calon TKI oleh pelaksana penempatan TKI swasta wajib dilakukan terhadap calon TKI yang telah memenuhi persyaratan: a. berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun kecuali bagi calon TKI yang akan diperkerjakan pada Pengguna perorangan sekurang- kurangnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun; b. sehat jasmani dan rohani; c. tidak dalam keadaan hamil bagi calon tenaga kerja perempuan; dan d. berpendidikan sekurang-kurangnya lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau yang sederajat.” Pasal 35 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 menurut Pemohon bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: ”Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusian”; Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: ”Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakukan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”; Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia berbunyi: ”Setiap orang berhak bebas dari perlakukan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”; Secara prima facie dan dengan mempergunakan logika sederhana terlihat tidak ada keterkaitan kepentingan hukum (rechtsbelangen) Pemohon sebagai 112 Perusahaan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia swasta dengan calon TKI yang berpendidikan sekurang-kurangnya lulusan Sekolah Lanjutan Pertama (SLTP) atau sederajat. Lebih-lebih lagi pengaturan mengenai syarat pendidikan calon TKI sama sekali tidak ada keterkaitan dengan hak konstitusional Pemohon sehingga merugikan hak konstitusionalnya; Lebih lanjut, apakah Pasal 35 huruf d UU PPTKI telah merugikan hak konstitusional Pemohon sebagaimana yang diatur Pasal 27 ayat (2) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kalau kita perhatikan dengan cermat dan teliti ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 termasuk dalam Bab X tentang Warga Negara dan Penduduk sehingga posisi (legal position) Pemohon sebagai Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta tidak dapat dikualifikasikan sebagai Warga Negara atau Penduduk, dengan demikian posisi Pemohon (legal position) tidak ada keterkaitannya (it has nothing to do) dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945; Bahwa Pemohon juga menyatakan bahwa Pasal 35 huruf d UU PPTKI telah merugikan hak konstitusionalnya sebagaimana yang diatur Pasal 28D ayat (2) yang pada intinya mengatur tentang ”hak untuk bekerja” (right to work). Untuk memahami lebih jauh tentang ”prinsip hak untuk bekerja” (right to work principle) yang diatur oleh Pasal 28D ayat (2) UUD 1945, ada baiknya apabila kita mempelajari secara seksama Pasal 23 ayat (1) Piagam Perserikatan Bangsa- Bangsa tentang Hak Asasi (The Universal Declaration of Human Rights) yang merupakan acuan bagi tiap negara dalam pengaturan tentang Hak Asasi Manusia yang berkaitan dengan ”hak untuk bekerja” (right to work); Article 23 “1. Everyone has the right to work, to free choice of employment, to just and favourable conditions of work and to protection against unemployment”; Bahwa, patut dicatat ketentuan mengenai hak asasi dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi telah mengilhami banyak negara yang dalam konstitusi mereka mengatur pasal-pasal tentang hak asasi termasuk juga Indonesia, khususnya setelah perubahan UUD 1945. Untuk mengetahui apa yang dimaksud “right to work” ada baiknya kita mempelajari sejarah lahirnya (Travaux Preparatoires) Pasal 23 ayat (1), khususnya “Right to Work”. Dalam rumusan akhir (final version) dari Pasal 23 UDHR mengartikan bahwa “right to 113 work” harus dibatasi dalam arti ekonomi, dan tidak dikonstruksikan sebagai hak individu, tetapi lebih kepada kewajiban negara memberikan akses bebas kepada individu memasuki lapangan kerja. (Article 23 of The UDHR confined it self to the right to work in an economic sense, and should be construed not as a right of the individual but rather as the responsibility of the State to give the individual free access to the labour market), lihat The Universal Declaration of Human Rights; A Common Standard of Achievement, Martinus Nijhoff Publishers, 1999; Dengan demikian, hak untuk bekerja (right to work) harus dipandang sebagai suatu hak ekonomi (an economic right) bukan suatu hak sipil (a civil right), walaupun secara tidak langsung memberikan beban ekonomi terhadap negara; Dari uraian di atas ternyata kepentingan Pemohon tidak ada kaitannya dengan hak untuk bekerja (right to work) bagi Pemohon, lebih-lebih juga pengertian-pengertian dari “hak untuk bekerja” (right to work) bukanlah merupakan suatu hak sipil (civil right) yang melekat pada pribadi tetapi hak tersebut merupakan suatu hak ekonomi (economic right); Terakhir, Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 35 huruf d UU PPTKI juga telah merugikan hak konstitusional Pemohon, karena Pasal 35 huruf d UU PPTKI bersifat diskriminatif sehingga bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945; Untuk melihat apakah ketentuan Pasal 35 huruf d UU PPTKI bersifat diskriminatif atau bukan, tentu harus terlebih dahulu diketahui, apakah yang dimaksud dengan pengertian “diskriminatif” dalam ruang lingkup hukum tentang hak asasi manusia (Human Rights Law); Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia berbunyi :”Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung atau tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras etnik, kelompok, golongan status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya”; Ketentuan mengenai larangan dikriminasi di atas juga diatur dalam International Covenant on Civil and Political Rights yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005. 114 Article 2 International Covenant of Civil Political Rights berbunyi: “Each State Party to the present Covenant undertakes to respect and ensure to all individuals within its territory and subject to its jurisdiction the rights recognized in the present Covenant, without distinction of any kind, such as race, color, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status”; Dengan memperhatikan 2 (dua) ketentuan di atas pengertian diskriminasi harus diartikan setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang di dasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama (religion), ras (race), warna (colour), jenis kelamin (sex), bahasa (language), kesatuan politik (political opinion); Dari uraian di atas Pasal 35 huruf d UU PPTKI sama sekali tidak mengandung sifat diskriminatif, seperti yang dimaksud oleh Pasal 28I ayat (2) UUD 1945; Setelah memperhatikan alasan-alasan di atas, dalil Pemohon yang mengatakan Pasal 35 huruf d UU PPTKI bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 tidak beralasan sehingga Putusan Mahkamah Konstitusi sepanjang mengenai Pasal 35 huruf d UU PPTKI seharusnya juga dinyatakan ditolak; Hakim Konstitusi H. Achmad Roestandi, S.H. Saya berbeda pendapat dengan putusan Mahkamah, khusus yang berkaitan dengan Pasal 35 huruf d undang-undang a quo yang berbunyi : “Berpendidikan sekurang-kurangnya lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau sederajat”; Di satu sisi, diakui bagian terbesar dari angkatan kerja di Indonesia berpendidikan lebih rendah dari lulusan SLTP atau sederajat, sehingga ketentuan Pasal 35 huruf d undang-undang a quo boleh jadi merupakan hambatan bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan di luar negeri. Di sisi lain, merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dimungkiri, bahwa sebagian terbesar tenaga kerja Indonesia di luar negeri terpaksa melakukan pekerjaan “kasar” yang sangat rentan terhadap berbagai perlakuan eksploitatif dan tidak manusiawi karena mereka berpendidikan sangat rendah; 115 Kondisi tenaga kerja Indonesia yang memprihatinkan itu, secara bertahap mutlak harus diperbaiki, sehingga tenaga kerja Indonesia di luar negeri semakin bermartabat. Caranya, antara lain, dengan mempersyaratkan lulus pendidikan setingkat SLTP atau sederajat bagi mereka yang akan menjadi tenaga kerja di luar negeri; Persyaratan itu mungkin dirasakan sebagai pembatasan bagi calon TKI yang belum lulus SLTP dan merupakan hambatan bagi pelaksanaan penempatan TKI swasta, tapi pembatasan atau hambatan berada pada ranah kebijakan (policy) dengan penjelasan berikut ini; Pasal 35 huruf d undang-undang a quo tidak bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) yang berbunyi, “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”; Persyaratan lulus pendidikan SLTP atau sederajat yang tercantum dalam Pasal 35 huruf d undang-undang a quo berlaku terhadap setiap orang. Dengan demikian, tidak ada diskriminasi yang terkandung dalam Pasal 35 huruf d undang- undang a quo. Kalaupun ada perbedaan perlakuan terhadap lulusan SLTP dan bukan lulusan SLTP, hal itu justru didasarkan pada asas keadilan yang memberikan “perlakuan yang berbeda terhadap hal yang memang berbeda”. Sementara itu seperti dinyatakan oleh Roscoe Pound, hukum tidak sekedar berperan mewujudkan kepastian dan keadilan, tetapi juga dapat berperan sebagai alat untuk memajukan masyarakat (law as a tool of social engineering). Persyaratan lulusan SLTP tersebut akan memotivasi warga masyarakat, khususnya mereka yang berminat untuk menjadi calon tenaga kerja Indonesia di luar negeri, untuk melaksanakan kewajiban mengikuti pendidikan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 dan meningkatkan kemampuannya. Oleh karena itu persyaratan tersebut bukan merupakan permasalahan konstitusionalitas, tetapi merupakan pilihan kebijakan (policy) pembuat undang-undang (DPR dan Presiden); Dalam menentukan kebijakan (policy) penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri, pembuat undang-undang dihadapkan pada berbagai pilihan cara bertindak (course of actions). Dalam setiap alternatif sudah tentu ada keuntungan dan kerugian, ada manfaat dan mudharatnya. Kewenangan untuk menentukan pilihan itu ada di tangan pembuat undang-undang. Walaupun Mahkamah dapat 116 mempertimbangkannya tetapi bukan kewenangan Mahkamah untuk memutusnya. Dengan demikian, Pasal 35 huruf d undang-undang a quo tidak bertentangan dengan UUD 1945, sehingga permohonan para Pemohon berkaitan dengan Pasal 35 huruf d undang-undang a quo seharusnya ditolak. PANITERA PENGGANTI, ttd. Cholidin Nasir, S.H. 117