Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD 1945

Menimbang : 1. Bahwa perkara Nomor 017/PUU-IV/2006 tersebut, telah ditetapkan Panel Hakim dan Hari Sidang; 3 2. Bahwa para Pemohon menarik kembali permohonannya berdasarkan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam pada tanggal 2 November 2006, yang memutuskan untuk menerbitkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pencabutan Uji Materiil Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang Undang Dasar 1945, bertanggal 2 November 2006, yang memutuskan untuk mencabut permohonan pengujian Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang Undang Dasar 1945; 3. Bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Hakim, penarikan kembali permohonan a quo beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan undang-undang. Oleh karena itu, permohonan para Pemohon tersebut harus dikabulkan; Mengingat : Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316); MENETAPKAN - Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk menarik kembali permohonannya; - Menyatakan perkara Nomor 017/PUU-IV/2006 tentang Pengujian Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditarik kembali; - Menyatakan permohonan para Pemohon a quo, tidak dapat diajukan kembali; - Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat penarikan kembali perkara Nomor 017/PUU-IV/2006 a quo dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi; Ditetapkan di : Jakarta. Pada tanggal : 9 November 2006. KETUA, TTD. Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, SH.