Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD 1945

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan a quo adalah sebagaimana telah diuraikan di atas; Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh substansi atau pokok permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi (yang selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 1. Apakah Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; 2. Apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk diterima selaku Pemohon di hadapan Mahkamah dalam permohonan a quo; Terhadap kedua hal tersebut Mahkamah berpendapat sebagai berikut: 1. Kewenangan Mahkamah Menimbang bahwa permohonan a quo adalah permohonan pengujian undang-undang, in casu UU KPK terhadap UUD 1945; Menimbang bahwa perihal kewenangan Mahkamah, Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945, antara lain, menyatakan bahwa Mahkamah berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- 235 undang terhadap undang-undang dasar. Ketentuan tersebut ditegaskan kembali dalam Pasal 10 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK); Menimbang bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo. 2. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon Menimbang bahwa, dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima kedudukan hukum (legal standing)-nya selaku Pemohon di hadapan Mahkamah, Pasal 51 Ayat (1) UU MK menentukan, “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara”; Sementara itu, Penjelasan Pasal 51 Ayat (1) huruf a UU MK menegaskan bahwa yang dimaksud dengan “perorangan” dalam Pasal 51 Ayat (1) huruf a tersebut adalah termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; Menimbang bahwa dengan demikian agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, menurut ketentuan Pasal 51 Ayat (1) UU MK, maka orang atau pihak dimaksud haruslah: (a) menjelaskan kualifikasinya dalam permohonannya, yaitu apakah yang sebagai perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum, atau lembaga negara; 236 (b) kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya, dalam kualifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf (a), sebagai akibat diberlakukannya undang- undang yang dimohonkan pengujian; Menimbang pula, sejak Putusan Mahkamah Nomor 006/PUU-III/2005 hingga saat ini, telah menjadi pendirian Mahkamah bahwa untuk dapat dikatakan ada kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional harus dipenuhi syarat-syarat: (1) Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; (2) Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; (3) Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; (4) Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; (5) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi. Menimbang bahwa berdasarkan uraian mengenai ketentuan Pasal 51 Ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon, sesuai dengan uraian Pemohon dalam permohonannya beserta bukti-bukti yang relevan, sebagai berikut: o Pemohon I, Drs. Mulyana Wirakusumah: Pemohon yang menjelaskan kualifikasinya dalam Permohonan a quo sebagai perorangan warga negara Indonesia, mendalilkan bahwa Pasal 6 huruf c dan Pasal 12 Ayat (1) huruf a UU KPK bertentangan dengan UUD 1945 karena telah merugikan hak-hak konstitusional Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 28F UUD 1945; Bahwa, menurut Pemohon Pasal 6 huruf c UU KPK berbunyi, “Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas: ... c. melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi”, menurut Pemohon bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 berbunyi, “Setiap orang 237 berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” sehingga telah merugikan hak konstitusional Pemohon dengan alasan: - Pasal 6 huruf c UU KPK tidak memberikan kepastian hukum karena melanggar prinsip lex certa, yang seharusnya merupakan perwujudan dari adanya kepastian hukum, yakni prinsip yang mengharuskan suatu aturan hukum berlaku mengikat secara tegas karena tidak ada keragu-raguan dalam pemberlakuannya. Pasal 6 huruf c UU KPK mengandung materi muatan yang menyatukan fungsi-fungsi penegakan hukum, sehingga terjadi keadaan di mana terdapat pertentangan antara dua atau lebih ketentuan dalam undang- undang yang berbeda namun berlaku mengikat secara bersamaan dan mengatur materi muatan yang sama, sehingga tidak ada kepastian hukum; - Ketidakpastian hukum yang dimaksud oleh Pemohon terjadi karena pada saat yang sama dengan berlakunya Pasal 6 huruf c UU KPK berlaku pula ketentuan Pasal 14 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168), yang pada pokoknya menyatakan bahwa tugas penyelidikan dan penyidikan terhadap “semua tindak pidana” merupakan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berarti termasuk pula tindak pidana korupsi. Pelaksanaan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut, menurut Pemohon harus dilaksanakan dengan menghormati prinsip pengawasan dan keseimbangan dengan penegak hukum lain yang juga memiliki tugas dan wewenang melakukan penyidikan, dalam hal ini adalah Kejaksaan dan penyidik lain berdasarkan undang-undang; - Bahwa, menurut Pemohon Pasal 6 huruf c UU KPK telah menjadikan KPK sebagai lembaga superbody, sebagai institusi tanpa pengawas, yang telah merugikan Pemohon di mana Pemohon telah menjadi objek pemeriksaan secara inqusitoir yang nyata-nyata telah ditinggalkan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP); Selanjutnya tentang Pasal 12 Ayat (1) huruf a UU KPK yang berbunyi,” Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi 238 Pemberantasan Korupsi berwenang: a. Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan”, menurut Pemohon I, bertentangan dengan Pasal 28F UUD 1945 yang berbunyi, ”Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan hubungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” Alasan yang dikemukakan Pemohon adalah: - Pasal 12 Ayat (1) UU KPK tersebut merupakan bentuk ketidakcermatan pembentuk undang-undang yang tidak mempertimbangkan berlakunya ketentuan tentang larangan melakukan penyadapan sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 yang secara tegas menjamin hak pribadi seseorang terhadap tindakan penyadap