Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap UUD 1945

Pendapat Berbeda (Dissenting Opinion) Hakim Konstitusi Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, SH: Dipandang perlu mempertimbangkan lebih mendalam, salah satu permohonan yang diajukan Pemohon, sehubungan dengan diberlakukannya Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang menetapkan: ‘Dalam hal ada bantahan sedangkan Hakim Pengawas tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak, sekalipun perselisihan tersebut telah diajukan ke pengadilan, Hakim Pengawas memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di pengadilan’. Penjelasan Pasal 127 ayat (1) menyatakan: “Yang dimaksud dengan ‘pengadilan’ dalam ayat ini adalah pengadilan negeri, pengadilan tinggi, atau Mahkamah Agung”. Penjelasan Pasal 127 ayat (1) dimaksud menyatakan, bahwasanya dalam hal terdapat bantahan yang tidak dapat didamaikan Hakim Pengawas, sekalipun perselisihan tersebut telah diajukan ke pengadilan, Hakim Pengawas memerintahkan kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di pengadilan negeri, pengadilan tinggi, atau Mahkamah Agung, menurut acara pemeriksaan pengadilan di luar kewenangan (‘absolute competentie’) Pengadilan Niaga, menurut Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004. Padahal, Pasal 1 angka 7, BAB I yang mengatur Ketentuan Umum, menetapkan bahwa Pengadilan - sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 - adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan Peradilan Umum. 64 Pengaturan hal Ketentuan Umum merupakan bagian esensial dari Batang Tubuh Undang-Undang, ditempatkan pada Bab I, atau pasal-pasal awal dari padanya. Ketentuan Umum berpaut dengan begripsbepalingen dari suatu undang- undang, antara lain menetapkan definisi (batasan), singkatan atau akronim yang digunakan beserta hal-hal lain yang bersifat umum, yang berlaku bagi pasal(- pasal) berikutnya. Dengan demikian, Ketentuan Umum dari undang-undang termasuk materi muatan undang-undang yang sifatnya fundamental, dalam makna het eigenaardig, onderwerp der wet, sebagaimana dimaksud J.R. Thorbecke (1798-1872) vide A. Hamid S. Attamimi, 1990 : 194. Lagipula, secara substantif, materi muatan Pasal 127 ayat (1) Undang- undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak ternyata menjamin kepastian hukum bagi para pencari keadilan (‘justiciabellen’), in casu Pemohon selaku kurator. Tidak jelas apa yang dimaksud dengan bantahan, apakah bantahan dalam makna rechtsmiddel, ataukah bantahan biasa yang belum menjadi upaya hukum dalam suatu lingkungan peradilan, apakah dapat dijadikan fundamentum petendi di luar lingkungan peradilan umum yang bersifat keperdataan (civiele rechtelijk proceduur), atau masih berkaitan dengan harta debitor pailit, ataukah bantahan yang ada itu berkaitan dengan Putusan Pengadilan Niaga atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau yang diatur dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004, sebagaimana termaktub dalam Pasal 3 ayat (1). Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan “yang dimaksud dengan ‘hal-hal lain’, adalah antara lain, actio pauliana, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara di mana Debitor, Kreditor, Kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam berperkara yang berkaitan dengan harta pailit, termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya”. Pembuat undang-undang (‘de wetgever’) seyogianya menjelaskan hal dimaksud, menentukan apakah hal ikhwal bantahan yang ada menurut Pasal 127 ayat (1) itu berkaitan atau sama sekali tidak berkaitan dengan de merites van een zaak dari Pengadilan Niaga, walaupun sesungguhnya terdapat pertentangan (‘contradictief ’) antara Penjelasan Pasal 127 ayat (1) dengan Pasal 1 ayat (7). 65 Penjelasan Undang-Undang, lazim disebut memorie van toelichting, berada di luar kerangka Batang Tubuh undang-undang, pada umumnya terdiri atas Penjelasan Umum dan Penjelasan Pasal Demi Pasal. Undang-undang diundangkan (‘afkondiging’) dalam Lembaran Negara, sedangkan Penjelasan undang-undang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara. Tatkala terdapat pertentangan antara Penjelasan dengan teks Batang Tubuh Undang-undang, maka teks Batang Tubuh menyampingkan Penjelasan Undang-undang. Penduduk (‘burgers’) hanya terikat pada undang-undang (wet, Gezetz). Mereka tidak harus mengetahui semua penjelasan dan semua pembicaraan dan pembahasan tentang undang-undang dimaksud, sebagaimana dikemukakan oleh Irawan Soejito, mengutip Rapport wetgevingstechniek, 1948. Berdasarkan pendapat di atas, seyogianya Pasal 127 ayat (1) Undang- undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dinyatakan tidak mengikat secara hukum karena bertentangan dengan Pasal 28D UUD 1945. * * * * * * * * * Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh 9 (sembilan) Hakim Konstitusi pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2005, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum pada hari ini, Rabu tanggal 14 Desember 2005, oleh kami 8 (delapan) Hakim Konstitusi, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota dan Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H., Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LL.M, H. Achmad Roestandi, S.H., Dr. Harjono, S.H., M.C.L., Prof. H. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S., I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H., serta Soedarsono, S.H., masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Sunardi, SH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasa Pemohon, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; K E T U A ttd. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. 66 ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. ttd. Prof.Dr.H.M.Laica Marzuki, S.H. Prof.H.A.S.Natabaya,S.H.,LL.M ttd. ttd. H.Achmad Roestandi, S.H. Prof.H.A.Mukthie Fadjar,S.H.,M.S. ttd. ttd. Dr. Harjono, S.H., M.C.L. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H. ttd. Soedarsono, S.H. PANITERA PENGGANTI, ttd. Sunardi, S.H.