Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon a quo adalah sebagaimana tersebut di atas; Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok perkara, Mahkamah perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 99 1. Apakah Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (selanjutnya disebut UU Kehutanan) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 menjadi undang-undang; 2. Apakah Pemohon a quo mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian UU Kehutanan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945); Terhadap kedua masalah dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: 1. KEWENANGAN MAHKAMAH Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), Mahkamah antara lain berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945; Menimbang bahwa oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, maka Mahkamah berpendapat pengujian tersebut merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, sehingga Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon tersebut; 2. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON. Menimbang bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK telah menetapkan 2 (dua) kriteria yang harus dipenuhi agar Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing), yaitu: 100 a. Kualifikasi Pemohon apakah sebagai perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama), kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang- undang, badan hukum publik atau privat, atau lembaga negara; b. Anggapan bahwa dalam kualifikasi demikian, terdapat hak dan/atau kewenangan konsitusional Pemohon yang dirugikan oleh berlakunya undang-undang; Menimbang bahwa mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005, maka adanya kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang- undang menurut Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu masing-masing: a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diatur dalam UUD 1945 ; b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji; c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; Menimbang bahwa berdasarkan kriteria sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 51 UU MK maka dalam menilai kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut: 1. Bahwa pokok persoalan permohonan Pemohon adalah dicantumkannya kata "pengangkutan” atau kata "mengangkut” atau kata "alat angkut” dalam UU Kehutanan sebagai berikut: 101 a. Pada Pasal 50 ayat (3) huruf h yang berbunyi: Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan; dan Penjelasan Pasal 50 ayat (3) huruf h berbunyi: Yang dimaksud dengan "dilengkapi bersama-sama" adalah bahwa pada setiap pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan, pada waktu dan tempat yang sama, harus disertai dan dilengkapi surat-surat yang sah sebagai bukti. Apabila antara isi dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan tersebut tidak sama dengan keadaan fisik baik jenis, jumlah, maupun volumenya, maka hasil hutan tersebut dinyatakan tidak mempunyai surat-surat yang sah sebagai bukti; b. Pada Pasal 50 ayat (3) huruf j yang berbunyi;” Membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang”, dan Penjelasan Pasal 50 ayat (3) huruf j yang berbunyi, “ Yang dimaksud dengan alat-alat berat untuk mengangkut, antara lain berupa traktor, bulldozer, truk, logging truck, trailer, crane, tongkang, perahu klotok, helicopter, jeep, dan kapal; dan c. Pada Pasal 78 ayat (15) yang berbunyi;” Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk Negara”, dan Penjelasan Pasal 78 ayat (15), “Yang termasuk alat angkut, antara lain kapal, tongkang, truk, trailer, pontoon, tugboat, perahu layar, helicopter, dan lain-lain”; di mana kata-kata tersebut tidak ada dalam UU Kehutanan sebelumnya; 2. Bahwa pencantuman kata-kata "pengangkutan”, “mengangkut” dan "alat angkut” pada pasal-pasal tersebut di atas dalam UU Kehutanan, dan penegasan tentang larangan dan sanksi pidana bagi alat-alat 102 angkut yang beroperasi di lingkungan hutan di mana ketentuan tersebut dengan sendirinya berlaku juga bagi kapal-kapal pelayaran rakyat (Pelra), maka menurut Pemohon UU Kehutanan telah membatasi dan menghambat usaha-usaha Pemohon dalam rangka menjalankan aktivitas pengangkutan khususnya pengangkutan kayu- kayu olahan yang selama ini menjadi penopang utama dan andalan pengangkutan yang selama ini usaha Pemohon tersebut mampu bersaing dengan berbagai armada angkutan yang lebih canggih dan modern. Di sinilah menurut Pemohon letak kerugian Pemohon dan titik permasalahan utama diajukannya permohonan a quo; 3. Bahwa Pemohon selaku warga negara yang berusaha di bidang pelayaran rakyat (Pelra) mendalilkan memiliki hak dan kewenangan konstitusional yang dilindungi oleh UUD 1945, sebagai berikut: a. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi,” Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” ; Bahwa Pemohon berhak atas pekerjaan dan karenanya juga berhak untuk memperoleh penghidupan yang layak di bumi nusantara ini. Pengejawantahan dari hak tersebut, menurut Pemohon, adalah bahwa usaha yang dilaksanakan oleh Pemohon tidak boleh dihambat oleh undang-undang maupun pelaksana undang-undang sepanjang pekerjaan Pemohon dilaksanakan dengan mematuhi ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Aparat penegak hukum sebagai pelaksana undang- undang tidak dapat memandang sebelah mata kepada Pemohon oleh karena tujuan usaha Pemohon telah tegas diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (selanjutnya disebut UU Pelayaran) di mana dalam Pasal 78 ayat (1)-nya berbunyi; ”Pembinaan pelayaran rakyat dilaksanakan dengan tujuan agar kehidupan usaha dan peranan pentingnya tetap terpelihara sebagai bagian dari tatanan angkutan di perairan; sedangkan ayat (2)-nya berbunyi: “Pengembangan pelayaran rakyat dilaksanakan untuk: a. meningkatkan 103 kemampuannya sebagai lapangan usaha dan lapangan kerja; b. terwujudnya pengembangan sumber daya manusia dan kewiraswastaan dalam bidang usaha pelayaran”; Jika menelaah Pasal 78 UU Pelayaran tersebut, jelas tergambar bahwa UU Pelayaran telah mengimplementasikan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, artinya hak dan kewenangan Pemohon telah dilindungi oleh Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, namun sepanjang Pasal 78 a