Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Menimbang bahwa maksud dan tujuan para Pemohon dalam permohonan a quo adalah sebagaimana disebutkan di atas; -------------------------------------------------------- 97 Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok perkara, Mahkamah harus terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : --------------------------------------- 1. Apakah Mahkamah berwenang untuk mengadili dan memutus permohonan pengujian UU Ketenagakerjaan; ------------------------------------------------------------------------------------- 2. Apakah para Pemohon memiliki hak konstitusional yang dirugikan oleh berlakunya undang-undang dimaksud, sehingga para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak sebagai para Pemohon di hadapan Mahkamah; ---------------- Terhadap kedua hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut : --------------------- 1. Kewenangan Mahkamah. Menimbang bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan : Mahkamah Konstitusi berwenang antara lain untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar, hal tersebut ditegaskan kembali dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang antara lain juga menyatakan bahwa Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar; ---------------------------------------------------------------------------------- Menimbang bahwa Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya menyatakan bahwa undang-undang yang dapat diuji adalah undang-undang yang diundangkan setelah perubahan pertama UUD 1945 yaitu setelah tanggal 19 Oktober 1999; ------------------------------------ Menimbang bahwa UU Ketenagakerjaan yang dimohonkan untuk diuji adalah undang-undang yang telah diundangkan setelah perubahan pertama UUD 1945, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk mengadili dan memutus permohonan pengujian UU Ketenagakerjaan tersebut terhadap UUD 1945; -------------- 2. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon. Menimbang bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa yang dapat mengajukan 98 permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yang dapat berupa perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang, badan hukum publik atau privat, atau lembaga negara; Menimbang bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional menurut penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945; -------------------------------------------------------------------------- Menimbang bahwa dengan demikian seseorang atau suatu pihak untuk dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki legal standing di hadapan Mahkamah dalam permohonan pengujian undang-undang harus terlebih dahulu menjelaskan : ------------- Pertama, kedudukannya dalam permohonan yang diajukan sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003; ------ Kedua, kerugian konstitusional yang diderita dalam kualifikasi dimaksud, akibat berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujiannya; --------------------------------- Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonannya menyatakan bahwa para Pemohon sebanyak 37 orang adalah para pemimpin dan aktivis organisasi serikat buruh/pekerja yang tumbuh dan berkembang secara swadaya atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat yang bergerak dan didirikan atas kepedulian untuk dapat memberikan perlindungan dan penegakan keadilan, hukum dan hak asasi manusia di Indonesia, khususnya bagi buruh/pekerja yang selama ini seringkali dipinggirkan nasibnya; ---------------------------------------------------------------------- Menimbang bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan berupa akta-akta pendirian asosiasi, federasi atau organisasi buruh/pekerja, tidak ternyata bahwa organisasi organisasi tersebut telah memperoleh kedudukan sebagai badan hukum menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedang di lain pihak tidak ternyata pula bahwa UU Ketenagakerjaan secara khusus memberikan kedudukan atau standing bagi organisasi atau asosiasi-asosiasi serikat buruh untuk dapat mengajukan permohonan di hadapan Mahkamah untuk membela kepentingan hukum dan hak asasi para buruh sebagaimana dikenal dalam Undang-undang Lingkungan Hidup, 99 akan tetapi sebagai perorangan atau kumpulan perorangan yang bertindak untuk diri sendiri maupun untuk para buruh yang tergabung dalam organisasi yang dipimpin para Pemohon, maka para Pemohon memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) yaitu sebagai perorangan atau kelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama; --------------------------------------------------------------------------------- Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan UU Ketenagakerjaan adalah Undang-undang Pokok Perburuhan yang mengatur segala sesuatu mengenai perburuhan dan hubungan perburuhan di Indonesia, yang memiliki dampak langsung dan tidak langsung melalui peraturan peraturan turunannya kepada semua buruh pekerja yang ada di Indonesia karena mempunyai kepentingan langsung dari pelaksanaan UU Ketenagakerjaan, yang oleh para Pemohon dipandang merugikan hak-hak konstitusional buruh atau pekerja yang diatur dalam UUD 1945 antara lain hak untuk berserikat, hak mogok dan hak untuk memperoleh perlindungan yang sama di depan hukum; -------------------------------------------------------------------------------------------- Menimbang bahwa berdasar uraian tersebut di atas dan memperhatikan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah berpendapat bahwa para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan ini, oleh karenanya Mahkamah harus mempertimbangkan pokok perkara sebagaimana diuraikan di bawah ini; ------------------ Pokok Perkara Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan para Pemohon secara keseluruhan, terlebih dahulu harus menjadi perhatian bahwa meskipun tidak secara tegas dinyatakan, sesungguhnya para Pemohon telah mengajukan permohonan pengujian formil maupun pengujian materiil sekaligus, dan kemudian setelah menguraikan pengujian materiil terhadap beberapa pasal yang dimuat dalam UU Ketenagakerjaan dimaksud, pada akhirnya dalam petitum telah memohon agar Mahkamah menyatakan undang-undang a quo bertentangan dengan UUD 1945 dan oleh karenanya agar dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; ---------------------- Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil para Pemohon yang diajukan secara umum tentang kecenderungan yang dilihat dalam pembentukan undang-undang a quo, yang lebih mengadopsi kepentingan pemilik modal nasional terutama internasional, serta 100 tidak cukup mempertimbangkan dampak negatifnya terhadap buruh/pekerja Indonesia, sangat dipengaruhi ideologi neoliberalisme yang menekankan pasar bebas dan efisiensi. Efisiensi dimaksud dicapai melalui strategi upah buruh murah dalam pasar tenaga kerja yang fleksibel (flexible labour market), yang berakibat hilangnya keamanan kerja (job security) bagi buruh/pekerja, yang menyebabkan buruh/pekerja tetap menjadi buruh/ pekerja kontrak yang berlangsung seumur hidup yang oleh sebagian kalangan dikatakan sebagai satu bentuk perbudakan modern (modern form of slavery atau modern slavery), dan adanya tekanan dunia internasional melalui IMF