Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap UUD 1945

Perkara 011/PUU-III/2005 PUU Mengabulkan Sebagian (Ditolak)

Tanggal Putusan: 18 Oktober 2005

Tanggal Registrasi: 2005-04-05

Pemohon

Fathul Hadie Utsman, dkk

Undang-Undang yang Diuji

UU No. 20 Tahun 2003

Majelis Hakim

Prof. HAS.Natabaya, LLM Prof. Dr.H. Moh Laica Marzuki, SH. Soedarsono, SH Ida Ria T

Amar Putusan

Dikabulkan Sebagian

Pertimbangan Hukum

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas; Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 89 1. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan para Pemohon; 2. Kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo; Terhadap kedua hal tersebut di atas Mahkamah berpendapat sebagai berikut: 1. Kewenangan Mahkamah Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Repubik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945 dan ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) selanjutnya disebut UU MK, kewenangan Mahkamah ialah: a. menguji undang-undang terhadap UUD 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; c. memutus pembubaran partai politik; dan d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah mengenai pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301), selanjutnya disebut UU Sisdiknas; Menimbang bahwa dengan demikian, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan para Pemohon; 90 2. Kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 ialah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu a) perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia; c) badan hukum publik atau privat; atau d) lembaga negara; Menimbang bahwa Mahkamah dalam pertimbangan hukum Putusan Perkara No. 006/PUU-III/2005 dan Perkara No. 010/PUU-III/2005 telah menentukan 5 (lima) persyaratan mengenai kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK, yaitu: a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat khusus (spesifik) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; Menimbang bahwa para Pemohon dalam pengujian UU Sisdiknas adalah: 91 1) Fathul Hadie Utsman, perorangan warga negara Indonesia, wali murid, yang bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa hukum dari Pemohon No. 2) sampai dengan Pemohon Nomor 9); 2) Drs. Abd. Halim Soebahar, MA., perorangan Wali Murid, dan Dosen; 3) Dr. M. Hadi Purnomo, M.Pd., perorangan WNI, Kepala SMA; 4) Drs. Zainal Fanani, perorangan WNI, Kepala SMP; 5) Sanusi Affandi, S.H., MM., perorangan WNI, Guru/Dosen; 6) Dra. Hamdanah, M.Hum, perorangan WNI, Dosen; 7) Dra. Sumilatum, perorangan WNI, Guru; 8) Darimia Hidayati, SP., perorangan WNI, Mahasiswa Program Pascasarjana; 9) JN. Raisal Haq, perorangan WNI, Pelajar MTs; Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-5, para Pemohon dapat dikualifikasikan sebagai Pemohon perorangan warga negara Indonesia, termasuk kelompok orang yang memiliki kepentingan sama sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK; Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan mempunyai hak konstitusional yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 sebagai berikut: • Pasal 27 ayat (2), “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”; • Pasal 28D ayat (2),”Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”; • Pasal 28H ayat (1), “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin…”; • Pasal 28H ayat (3), “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”; Menimbang bahwa para Pemohon menganggap hak konstitusional tersebut di atas dirugikan oleh berlakunya UU Sisdiknas, khususnya oleh 92 berlakunya ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2), serta Penjelasan Pasal 49 ayat (1); Menimbang bahwa kerugian hak konstitusional para Pemohon bersifat khusus dan potensial akan terjadi jika ketentuan pasal-pasal UU Sisdiknas yang didalilkan para Pemohon dilaksanakan, khususnya ketentuan mengenai anggaran pendidikan 20% yang pelaksanaannya bertahap sebagaimana termaktub dalam Penjelasan Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas; Menimbang bahwa terdapat hubungan sebab akibat antara kerugian hak konstitusional para Pemohon dengan berlakunya UU Sisdiknas dan secara logis dapat diperkirakan kerugian hak konstitusional para Pemohon tidak akan terjadi jika permohonan para Pemohon dikabulkan; Menimbang bahwa para Pemohon, baik sebagai wali murid, guru, dosen, mahasiswa, ataupun siswa sangat berkepentingan dilaksanakannya ketentuan konstitusional mengenai anggaran pendidikan minimal 20% sebagai prioritas yang tidak boleh ditunda-tunda, sebab jika tidak demikian, maka para Pemohon tidak akan dapat memaksimalisasi hak konstitusionalnya yang dijamin oleh UUD 1945; Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan kerugian konstitusional itu adalah spesifik dan faktual, karena telah dialami oleh para Pemohon sebagai wali murid, guru, dosen, pelajar dan mahasiswa, antara lain berupa: a. Wajib belajar yang seharusnya dibiayai oleh negara dan tidak boleh memungut biaya pada kenyataannya belum sepenuhnya dibiayai oleh negara dan tetap saja memungut biaya dari siswa/wali murid; b. Tenaga kependidikan dan pendidik yang seharusnya berhak memperoleh penghasilan dan jaminan kesehatan yang pantas dan memadai sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a 93 UU Sisdiknas, pada kenyataannya masih banyak mendapat penghasilan jauh di bawah upah minimun regional/Kabupaten/Kota; c. Sarana dan prasarana sekolah masih belum bisa terpenuhi di daerah- daerah yang tergolong kurang mampu; d. Subsidi pemerintah terhadap lembaga pendidikan swasta masih sangat rendah, termasuk pada sekolah swasta yang menyelenggarakan program wajib belajar; e. Sumbangan dana pemerintah terhadap pendidikan formal dan non formal dan pendidikan yang berbasis kemasyarakatan juga masih sangat rendah; Menimbang bahwa Pemerintah dalam keterangan lisan dan tertulisnya berpendapat para Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana tercantum dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK untuk mengajukan permohonan pengujian UU Sisdiknas, karena tidak jelas kepentingan dan kerugian hak konstitusionalnya; Menimbang bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, mayoritas Hakim Konstitusi berpendapat para Pemohon memiliki legal standing sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK, kecuali Pemohon JN. Raisal Haq, oleh karena yang bersangkutan belum cukup umur (minderjarig) untuk beracara di hadapan Mahkamah sehingga tidak cakap untuk me

Pendapat Berbeda (Dissenting/Concurring Opinion)

Pendapat Berbeda (Dissenting Opinion) Terhadap putusan ini, terdapat tiga Hakim Konstitusi mempunyai pendapat berbeda. 1. Hakim Konstitusi Prof. H. A. S. Natabaya, S.H., LL.M 2. Hakim Konstitusi H. Achmad Roestandi, S.H 3. Hakim Konstitusi Soedarsono, S.H Mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 tanggal 31 Mei 2005, maka adanya kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang menurut Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu masing-masing:----------------- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;---- b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;------------------------ c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;-------------- d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;----------------- 103 e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;------------------------------------------------------------------------------------- Dalam permohonannya Pemohon mendalilkan: 1. Penjelasan Pasal 49 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional berbunyi: ”Pemenuhan pendanaan pendidikan dapat dilakukan secara bertahap”, telah bertentangan dengan Pasal 31 ayat (4), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28H ayat (1) dan (3) UUD 1945, sehingga merugikan hak konstitusional Pemohon;-------- 2. Pasal 17 ayat (1) dan (2) UU No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional berbunyi:------------------------------------------------------ Pasal 17 ayat (1): ”Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah”;------------------------------- Pasal 17 ayat (2): ”Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama dan madrasah tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat”;-------------------------------------------------------------------------------- Telah bertentangan dengan Pasal 31 ayat (4), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28 H ayat (1) dan (3) UUD 1945, sehingga merugikan hak konstitusional Pemohon;----------------------------------------- Berdasarkan dalil/anggapan Pemohon tersebut, apakah Pemohon mengalami kerugian hak konstitusional dengan diberlakukannya UU No. 20 Tahun 2003, khususnya Penjelasan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) dan (2);--------------------------------------- Memperhatikan Pasal 49 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003 dan penjelasan Pasal 49 ayat (1), yang berbunyi “Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari APBD, (Pemenuhan pendanaan pendidikan dapat dilakukan secara bertahap)”. Dengan adanya penjelasan Pasal 49 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003, tidaklah melahirkan kerugian hak konstitusional 104 Pemohon yang diatur oleh UUD 1945, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 51 UU MK. Jikapun dianggap adanya kerugian hak konstitusional Pemohon, namun kerugian Pemohon bukan lahir dari adanya undang-undang yang dimohonkan. Dengan kata lain tidak ada sebab akibat (causal verband) antara kerugian Pemohon dengan berlakunya undang-undang a quo;------------------------------------------------- Menimbang bahwa pencapaian dana 20% untuk anggaran pendidikan yang dilakukan secara bertahap, menurut Penjelasan Pasal 49 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003, tidaklah bertentangan dengan konstitusi, mengingat UUD 1945 merupakan ketentuan yang mengatur secara umum, yang harus dijabarkan oleh pembentuk undang- undang;----------------------------------------------------------------------------------- Menimbang bahwa dana anggaran untuk pendidikan berkait dengan APBN dan APBD, maka UU No. 20 Tahun 2003, khususnya penjelasan Pasal 49 ayat (1), mengatur pemenuhan dana 20% dilakukan secara bertahap. Kata ”bertahap” tidak bermakna sebagai bertentangan karena pentahapan menunjukan bahwa setiap tahap secara berangsur bergerak sejalan ke depan untuk mencapai sasaran yang ditentukan. Sedangkan bertentangan harus dimaknai terjadinya benturan (kontradiksi) antara dua hal yang datang dari arah yang berlawanan. Dengan demikian pengaturan tersebut bukanlah pelanggaran konstitusi, oleh karena itu kami berpendapat Penjelasan Pasal 49 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003 hanya merupakan upaya negara untuk memenuhi ketentuan Pasal 49 UU No. 20 Tahun 2003, dengan memperhatikan keadaan keuangan negara sehingga Penjelasan 49 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003 tidak bertentangan dengan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945;--------------------------------------------- Menimbang bahwa Pasal 17 ayat (1) dan (2) UU No. 20 Tahun 2003, yang merupakan penjabaran dari Pasal 31 ayat (2) UUD 1945, mewajibkan setiap warga negara mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Oleh karena Pasal 31 ayat (2) UUD 1945, hanya menyebut pendidikan dasar, maka pembentuk UU 105 mengatur lebih lanjut mengenai pendidikan dasar, yang di dalam Pasal 17 ayat (1) dan (2) UU No. 20 Tahun 2003, disebutkan, pendidikan dasar merupakan pendidikan yang melandasi pendidikan menengah yang berbentuk Sekolah Dasar serta Sekolah Menengah Pertama. Dengan demikian Pasal 17 ayat (1) dan (2) UU No. 20 Tahun 2003 tidak menimbulkan kerugian bagi Pemohon ---------------------------- Bila dikaitkan dengan keberadaan Pemohon prinsipal 2 sampai dengan 8, maka tidak terdapat adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya Undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; karena hak-hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 31 ayat (2) dan (4), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 D ayat (2), Pasal 28 H ayat (1) dan (3) UUD 1945 tidaklah dilanggar oleh ketentuan Penjelasan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) dan (2) UU No. 20 Tahun 2003, berdasarkan uraian tersebut di atas, kami berpendapat, bahwa Pemohon prinsipal 2 sampai dengan 8 tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-undang terhadap UUD 1945;------------- Menimbang bahwa terungkap dipersidangan, Pemohon prinsipal 9, JN. Raisal Haq, masih dibawah umur atau belum dewasa, maka berdasarkan ketentuan Bab XV Kebelumdewasaan dan Perwalian, Bagian Ke Satu Tentang Kebelumdewasaan, Pasal 330 ayat (1), Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang berbunyi “Apabila peraturan perundang-undangan memakai istilah “belum dewasa”, maka sekedar mengenai bangsa Indonesia, dengan istilah itu yang dimaksudkan: segala orang yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin”, Pemohon JN. Raisal Haq berada dalam kekuasaan orang tuanya (onderlijkemacht), dalam hal ini adalah Pemohon Fathul Hadie Utsman selaku kuasa , dimana dalam perkara permohonan inipun Fathul Hadie Utsman selaku Pemohon tidak mengalami kerugian oleh berlakunya undang-undang a quo, karena tidak ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji, 106 sehingga Pemohon JN Raisal Haq tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian undang- undang terhadap UUD 1945, sebagaimana telah diuraikan dalam uraian tersebut di atas;---------------------------------------------------------------- Dengan memperhatikan uraian tersebut di atas, kami berpendapat bahwa para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing), sehingga berdasarkan Pasal 56 ayat (1) UU MK, permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);---------------------------------------------------------------- .................. Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh 9 (sembilan) Hakim Konstitusi pada hari Rabu, 05 Oktober 2005, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum pada hari ini Rabu, 19 Oktober 2005 oleh kami Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota dan Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H., Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LL.M, H. Achmad Roestandi, SH, Dr. Harjono, S.H., M.C.L, Prof. H. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S., I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H., Maruarar Siahaan, S.H., serta Soedarsono, S.H., masing-masing sebagai anggota, dengan dibantu oleh Ida Ria Tambunan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasa Pemohon, Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat RI., Dewan Perwakilan Daerah RI, dan Pihak-pihak Terkait. K E T U A Ttd Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. 107 ANGGOTA-ANGGOTA, Ttd Ttd Prof.Dr.H.M.Laica Marzuki, S.H. Prof.H.A.S.Natabaya,S,H.,LL.M. Ttd Ttd H.Achmad Roestandi, SH Prof.H.A.Mukthie Fadjar,S.H.,M.S. Ttd Ttd Dr. Harjono, S.H., M.C.L. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H. Ttd Ttd Maruarar Siahaan, S.H. Soedarsono, S.H. PANITERA PENGGANTI, Ttd Ida Ria Tambunan, S.H. 108

Kata Kunci

Educational law and legislation-Indonesia; Education and state Indonesia; Education-Indonesia; Education-Indonesia-finance; Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); Anggaran Pendidikan; Pendidikan dan negara; Indonesia. Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional 2003; Sisdiknas

Unduh PDF Putusan