Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD 1945

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan a quo adalah sebagaimana telah diuraikan di atas; Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh substansi atau pokok permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi (yang selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 1. Apakah Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; 2. Apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk diterima selaku Pemohon di hadapan Mahkamah dalam permohonan a quo; Terhadap kedua hal tersebut Mahkamah berpendapat sebagai berikut: 1. Kewenangan Mahkamah Menimbang bahwa permohonan a quo adalah permohonan pengujian undang-undang, in casu Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945); Menimbang bahwa perihal kewenangan Mahkamah, Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, antara lain, menyatakan bahwa Mahkamah berwenang untuk mengadili pada 37 tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- undang terhadap undang-undang dasar. Ketentuan tersebut ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UUMK); Menimbang bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo. 2. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon Menimbang bahwa, dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima kedudukan hukum (legal standing)-nya selaku Pemohon di hadapan Mahkamah, Pasal 51 ayat (1) UUMK menentukan, “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara”; Sementara itu, Penjelasan Pasal 51 ayat (1) huruf a UUMK menegaskan bahwa yang dimaksud dengan “perorangan” dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a tersebut adalah termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; Menimbang bahwa dengan demikian agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, menurut ketentuan Pasal 51 ayat (1) UUMK, maka orang atau pihak dimaksud haruslah: (a) menjelaskan kualifikasinya dalam permohonannya, yaitu apakah sebagai perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum, atau lembaga negara; 38 (b) kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya, dalam kualifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf (a), sebagai akibat diberlakukannya undang-undang yang dimohonkan pengujian; Menimbang pula, sejak Putusan Mahkamah Nomor 006/PUU-III/2005 hingga saat ini, telah menjadi pendirian Mahkamah bahwa untuk dapat dikatakan ada kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional harus dipenuhi syarat-syarat: (1) Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; (2) Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; (3) Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; (4) Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; (5) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi. Menimbang bahwa berdasarkan uraian terhadap ketentuan Pasal 51 ayat (1) UUMK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon sesuai dengan uraian Pemohon dalam permohonannya beserta bukti-bukti yang relevan; Menimbang bahwa Pemohon adalah Masyarakat Hukum Indonesia (MHI), yang dalam hal ini, berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Anggaran Dasar MHI, diwakili oleh Direktur Eksekutifnya yaitu AH. Wakil Kamal. Pemohon dalam permohonannya mendalilkan dirinya sebagai perkumpulan yang akte pendiriannya telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur (Bukti P-1b) namun status badan hukumnya belum jelas. Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UUMK, sebagaimana telah diuraikan di atas, Pemohon tidak memenuhi syarat untuk dikualifikasikan sebagai badan hukum publik atau privat melainkan hanya dapat dikualifikasikan sebagai kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama. Sehingga yang menjadi pertanyaan kemudian adalah apakah 39 dalam kualifikasi demikian Pemohon telah dirugikan hak konstitusionalnya oleh berlakunya konsiderans “Menimbang” huruf c, Pasal 1 ayat (3), Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 14, Pasal 20, Pasal 21 ayat (4), Pasal 26, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, dan Pasal 63 UU KPK; Menimbang bahwa, menurut Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UUMK, yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak yang diatur dalam UUD 1945, sehingga dalam menentukan ada-tidaknya kerugian hak konstitusional Pemohon, yang merupakan syarat bagi penentuan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, harus dinilai berdasarkan pengertian sebagaimana terkandung dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UUMK dimaksud; Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak secara tegas menjelaskan hak-hak konstitusionalnya yang dirugikan oleh berlakunya ketentuan- ketentuan dalam UU KPK sebagaimana diuraikan di atas, melainkan hanya mengemukakan dalil-dalil yang pada intinya sebagai berikut: a. Menurut Pemohon, terdapat pertentangan UU KPK dengan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat, negara hukum, keadilan, dan asas-asas pemisahan kekuasaan (separation of powers), serta prinsip keseimbangan kekuasaan menurut ketentuan UUD 1945, yang membuat sistem ketatanegaraan dan sistem pemerintahan menjadi kacau, sehingga mengakibatkan terganggunya kehidupan berbangsa dan bernegara karena tidak adanya kepastian hukum dan jaminan keadilan, sedangkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 telah memberikan jaminan kepastian hukum dan keadilan serta kesamaan di hadapan hukum; b. Apabila tidak ada kepastian hukum dan jaminan konstitusional dari kebijakan yang dikeluarkan oleh penyelenggara negara, menurut Pemohon hal itu akan sangat besar pengaruhnya terhadap Pemohon dan menimbulkan kerugian akan keterlibatan Pemohon dalam pemerintahan untuk turut serta dalam pembangunan sistem hukum dan dalam memberikan advokasi terhadap masyarakat di Indonesia; 40 c. UU KPK, menurut Pemohon, merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon, yaitu kepentingan bersama Pemohon yang tercermin dalam maksud dan tujuan pada Anggaran Dasar Pemohon; d. UU KPK, menurut Pemohon, bersifat paradoks dan tidak sejalan dengan semangat perjuangan reformasi, karena UU KPK melahirkan lembaga negara yang absolut yang membuka peluang bagi munculnya otoritarianisme baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; e. Bahwa Pemohon adalah warga negara yang taat membayar pajak, di mana pajak yang dipungut oleh negara itu dibelanjakan dan dihambur-hamburkan untuk suatu lembaga yang bernama KPK yang terbukti tidak efektif dan efisien dalam melakukan pemberantasan korupsi; f. Bahwa UU KPK tidak mencerminkan hak-hak