Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas. Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara sebagaimana dimohonkan oleh Para Pemohon, Mahkamah Konstitusi perlu lebih dahulu menetapkan : 1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa permohonan Para Pemohon a quo ; 2. Kedudukan hukum (legal standing) para Para Pemohon a quo. Menimbang, bahwa terhadap kedua hal tersebut Mahkamah Konstitusi akan mempertimbangkannya sebagai berikut : I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI. Para Pemohon mengajukan permohonan pengujian UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, yang diundangkan sebelum perubahan pertama UUD 1945 yaitu pada tanggal 7 Mei 1999. Pasal 132 ayat (2) UU No. 22 Tahun 1999 menyatakan bahwa pelaksanaan undang- undang ini secara efektif selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diundangkan, dan Pasal 134 UU No. 22 Tahun 1999 menyatakan bahwa undang-undang ini mulai berlaku sejak diundangkan. 29 Para Anggota Majelis Hakim mempunyai pendapat yang berbeda terhadap permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon dengan adanya Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa undang- undang yang dapat dimohonkan untuk pengujian adalah undang-undang yang diundangkan setelah perubahan pertama UUD 1945 . (1) Sebagian besar Hakim berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa permohonan mendasarkan pada alasan sebagai berikut : Dasar kewenangan Mahkamah Konstitusi terdapat dalam UUD 1945, yaitu pada Pasal 24C ayat (1) yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. Pasal ini tidak mencantumkan pembatasan terhadap undang-undang yang dapat diuji oleh Mahkamah Konstitusi atas dasar saat pengundangan. Meskipun Pasal 50 UU Nomor 24 Tahun 2003 termasuk dalam Bab Hukum Acara, namun secara substansi Pasal ini membatasi kewenangan Mahkamah Konstitusi yang dicantumkan dalam Undang-undang Dasar. Dengan demikian substansi Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 30 bertentangan dengan Pasal 24C Undang-undang Dasar. Para Pemohon dalam permohonannya tidak mengajukan pengujian materiil terhadap Pasal 50 UU Nomor 24 Tahun 2003, oleh karenanya Mahkamah Konstitusi tidak dapat melakukan pengujian Pasal 50 UU Nomor 24 Tahun 2003 atas inisiatif sendiri. Dengan memberlakukan Pasal 50 UU Nomor 24 Tahun 2003, berarti Mahkamah Konstitusi harus menolak untuk memeriksa setiap permohonan terhadap undang- undang yang diundangkan sebelum perubahan Undang-Undang Dasar, maka Mahkamah Konstitusi menerapkan aturan yang bertentangan dengan Undang- undang Dasar. Sumber hukum yang tertinggi dalam sistem hukum di Indonesia adalah UUD 1945, dan oleh karenanya semua peraturan perundang-undangan yang berada di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan sumber hukum yang tertinggi tersebut. Undang-undang yang mengandung substansi bertentangan dengan Undang-undang Dasar serta merugikan hak konstitusional warga negara, namun masih tetap berlaku karena adanya Pasal 50 UU Nomor 24 Tahun 2003, akan menimbulkan ketidakadilan dalam sebuah sistem hukum karena adanya standar ganda, yaitu yang satu berdasarkan UUD 1945 yang telah mengalami perubahan dan telah menjadi sumber hukum tertinggi di Indonesia, sedangkan yang lain tidak berdasarkan UUD 1945 yang telah mengalami perubahan. Ketidakadilan tersebut akan menyebabkan ketidakpastian hukum 31 pada perlindungan hak-hak warga negara. Dengan berdasarkan kewenangan yang ada, sebagian besar hakim anggota Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 dapat dikesampingkan penerapannya pada kasus yang diajukan oleh Para Pemohon. Oleh karenanya Mahkamah Konstitusi mempunyai wewenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pemohon untuk melakukan uji materiil terhadap UU No. 22 Tahun 1999 yang diundangkan sebelum perubahan UUD 1945. (2) Dengan alasan yang berbeda, seorang Hakim Konstitusi berpendapat bahwa dengan memperhatikan Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 beserta penjelasannya permohonan Para Pemohon sebenarnya tidak dapat diterima, karena undang-undang yang menjadi obyek permohonan adalah undang-undang yang diundangkan sebelum perubahan pertama UUD 1945 pada tanggal 19 Oktober 1999 yaitu undang- undang yang diundangkan pada tanggal 7 Mei 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60). Aturan Peralihan Pasal 1 UUD 1945 berbunyi “Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”, sehingga perubahan sesuatu undang-undang hanya dapat dilakukan oleh lembaga negara yang diberi kewenangan oleh UUD 1945 (DPR dan Presiden), bukan oleh lembaga negara lain (Mahkamah Konstitusi). Namun 32 Pasal 132 ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 1999 berbunyi “Pelaksanaan undang-undang ini dilakukan secara efektif selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya undang-undang ini.” Dengan memperhatikan Pasal 132 ayat (2) dan implementasi UU Nomor 22 Tahun 1999, tidak harus dilihat kapan undang-undang tersebut diundangkan, tetapi harus dilihat kapan undang-undang tersebut secara efektif berlaku di masyarakat. Berarti semenjak itu undang- undang tersebut mempunyai dasar hukum dalam pergaulan masyarakat. Dengan memperhatikan alasan di atas, Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003, permohonan Pemohon dalam perkara Nomor 009/PUU-I/2003 dapat dimohonkan untuk diuji oleh Mahkamah Konstitusi. (3) Terdapat pula Hakim Mahkamah Konstitusi yang berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa permohonan Para Pemohon a quo menyampaikan alasan-alasan sebagai berikut : Pasal 50 UU Nomor 24 Tahun 2003 adalah mengikat Mahkamah Konstitusi karena materinya adalah materi hukum acara sehingga tidak dapat dikesampingkan. Pembuat undang-undang berhak untuk membuat ketentuan yang berisikan Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003, karena dalam Pasal 24C (6) UUD 1945 dinyatakan bahwa : “Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur 33 dengan undang-undang“. Dengan demikian substansi Pasal 50 UU Nomor 24 Tahun 2003 adalah substansi yang oleh Undang-Undang Dasar diberikan kepada pembuat undang-undang untuk mengaturnya. Meskipun pelaksanaan UU No. 22 Tahun 1999 secara efektif selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diundangkan yaitu pada tanggal 7 Mei 2001, yang berarti setelah perubahan UUD 1945, namun karena telah diundangkan pada tanggal 7 Mei 1999, maka berarti termasuk undang-undang yang diundangkan sebelum perubahan UUD 1945. Hakim anggota yang mendasarkan pendapatnya pada alasan ini berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk melakukan pengujian terhadap UU No. 22 Tahun 1999. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) ASPPAT Indonesia adalah sebuah organisasi yang beranggotakan orang-perorangan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang- undang Nomor 24 Tahun 2003 kedudukan Para Pemohon adalah sebagai perorangan warga negara Indonesia atau kelompok perorangan warga negara Indonesia. Permohonan Para Pemohon didasarkan pada adanya kekhawatiran Para Pemohon apabila Pasal 11 ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 1999 akan dilaksanakan. Kekhawatiran tersebut didasarkan atas pendapat Para Pemohon bahwa: (a) Dengan adanya Pasal 11 ayat (2) undang-undang a quo daerah akan mempunyai kewenangan yang luas di bidang 34 pertanahan. Kewenangan yang luas tersebut menurut Para Pemohon dikhawatirkan akan menimbulkan akibat adanya pluralisme dalam hukum pertanahan di Indonesia, sehingga akan menghapuskan hukum tanah yang bersifat nasional; (b) Hapusnya hukum tanah nasional yang digant