Pengujian Undang-Undang Nomor Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon dalam permohonan a quo adalah sebagaimana disebutkan di atas; ------------------------- Menimbang bahwa, sebelum memasuki substansi atau pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi terlebih dahulu harus mempertimbangkan hal-hal berikut : ------------------------------------------------------------------------------------ 1. Apakah Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian terhadap Pasal 6 huruf d atau keseluruhan - 23 - Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;-------------------------------------------------------------- 2. Apakah hak konstitusional Para Pemohon dirugikan oleh berlakunya Pasal 6 huruf d, atau keseluruhan Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sehingga menurut Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mereka memiliki kedudukan hukum (legal standing) guna mengajukan permohonan pengujian (judicial review) Pasal 6 huruf d, atau keseluruhan Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; ------------------------------------- Terhadap kedua hal dimaksud, Mahkamah Konstitusi berpendapat sebagai berikut : ----------------------------------------------------------------------------------- 1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 24 C ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juncto Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maka terlepas dari adanya perbedaan pendapat diantara para Hakim Konstitusi mengenai Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final guna menguji Pasal 6 huruf d, atau keseluruhan Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;--------------------------------------- 2. KEDUDUKAN HUKUM ( LEGAL STANDING) Bahwa para Pemohon menganggap hak konstitusional mereka dirugikan dengan diberlakukannya Pasal 6 huruf d dan s Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003, sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) Undang- undang Nomor 24 Tahun 2003;------------------------------------------------------------ - 24 - Pemohon I, K.H. Abdurrahman Wahid, sebagai perorangan warga negara Indonesia yang diusulkan sebagai calon Presiden oleh Partai Kebangkitan Bangsa maupun sebagai Ketua Umum Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa, memiliki kedudukan hukum (legal standing) guna mengajukan permohonan pengujian terhadap Pasal 6 huruf d, atau keseluruhan Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;-------------------------------------- Akan halnya Pemohon II, Dr. Alwi Abdurrahman Shihab dalam kapasitas sebagai perorangan warga negara Indonesia, tidak memiliki legal standing karena dalam kapasitas tersebut tidak ada hak konstitusional Pemohon II yang dirugikan oleh berlakunya Undang-undang a quo. Sedangkan dalam kapasitas sebagai Ketua Umum Dewan Tanfidz Partai Kebangkitan Bangsa yang akan mengusulkan Pemohon I sebagai calon Presiden Partai Kebangkitan Bangsa, Pemohon II memiliki legal standing;--- Namun dalam pada itu, permohonan pengujian yang diajukan Para Pemohon terhadap Pasal 6 huruf s Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang persyaratan Presiden dan Wakil Presiden bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G 30 S/PKI, tidaklah dapat diterima karena hak konstitusional Para Pemohon tidak dirugikan dengan diberlakukannya pasal dimaksud. Para Pemohon bukan bekas anggota organisasi terlarang PKI, termasuk organisasi massanya, serta bukan orang yang terlibat langsung dalam G 30 S/PKI;--------------------- 3. TENTANG PROVISI Menimbang bahwa para Pemohon a quo juga mengajukan permohonan provisi agar Mahkamah Konstitusi terlebih dahulu menyatakan dan memerintahkan Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden untuk sementara dinyatakan tidak berlaku hingga adanya keputusan yang berkekuatan hukum tetap dan final atas perkara ini;------------------------ - 25 - Sehubungan dengan permohonan provisi dimaksud, dalam hukum acara pengujian undang-undang berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, lembaga provisi tidak dikenal. Oleh karena itu permohonan provisi a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima;-------------------------------------------------------------------------------------- 4. POKOK PERKARA Menimbang bahwa pengujian undang-undang yang dimohonkan para Pemohon semula adalah Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang oleh para Pemohon dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena bersifat diskriminatif serta merugikan hak konstitusional para Pemohon; ---------------------------------------- Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 22 April 2004 para Pemohon, melalui kuasanya, telah memperbaiki permohonannya dengan menyatakan bahwa substansi yang dimohonkan untuk diuji hanya sebatas Pasal 6 huruf d dan s Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003;------------------- Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 22 April 2004 Pemohon, melalui kuasanya guna memperkuat dalil-dalilnya juga menggunakan ketentuan Angka 4 dari Declaration on Rights of Disabled Persons (1975) dan mengaitkannya dengan ketentuan Article 21 Universal Declaration of Human Rights serta Pasal 25 International Covenant on Civil and Political Rights;--------------------------------------------------------------------------- Menimbang bahwa, dengan memperhatikan dalil-dalil Pemohon di atas, maka persoalan hukum yang harus dipertimbangkan dalam permohonan ini adalah sebagai berikut : ----------------------------------------------- 1. Apakah benar Pasal 6 huruf d Undang-undang a quo bertentangan dengan Undang-Undang Dasar; ----------------------------------------------------- - 26 - 2. Apakah tepat Declaration on the Rights of Disabled Persons (1975) diterapkan dalam permohonan a quo; ---------------------------------------------- Menimbang bahwa menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3), sehingga dengan sendirinya melarang diskriminasi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 C ayat (2), Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 D ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2). Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai penjabaran Pasal 27 dan 28 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak membenarkan diskriminasi berdasarkan perbedaan agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa dan keyakinan politik. Dengan demikian, dalil Pemohon yang menggunakan Pasal 25 International Covenant on Civil and Political Rights sebagai landasannya adalah tidak tepat. Oleh karena yang dilarang oleh Pasal 25 tersebut adalah diskriminasi yang disebut dalam Pasal 2 Covenant yaitu diskriminasi yang didasarkan atas agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa dan keyakinan politik serta pembedaan-pembedaan yang tak masuk akal; -------- Menimbang bahwa Article 21 Universal Declaration of Human Rights yang menyatakan ; --------------------------------------------------------------------------- 1. Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through fr