Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas; Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut materi permohonan Pemohon, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut: 1. Apakah Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; 2. Apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan a quo; Terhadap kedua permasalahan di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: 1. Kewenangan Mahkamah Menimbang bahwa, tentang kewenangan Mahkamah, Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili 20 pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final antara lain untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Ketentuan tersebut ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) UUMK; Menimbang bahwa permohonan a quo adalah permohonan pengujian UUMA dan UUKY terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; 2. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon Menimbang bahwa Pasal 51 ayat (1) UUMK menyatakan, “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara”. Dengan demikian, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, maka orang atau pihak tersebut terlebih dahulu harus menjelaskan: a. kualifikasinya dalam permohonan a quo, apakah sebagai perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat (yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf b di atas), badan hukum (publik atau privat), atau lembaga negara; b. hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud pada huruf a yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya suatu undang- undang; Menimbang bahwa berdasarkan dua ukuran dalam menilai dimiliki atau tidaknya kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 tersebut di atas, telah menjadi yurisprudensi Mahkamah bahwa syarat-syarat kerugian konstitusional yang harus diuraikan dengan jelas oleh Pemohon dalam permohonannya, yaitu: 21 a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; Menimbang bahwa Pemohon, F.X. Cahyo Baroto, dalam permohonannya tidak secara tegas menjelaskan kualifikasinya sebagaimana dimaksud oleh Pasal 51 ayat (1) UUMK melainkan hanya menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah warga negara Indonesia, ahli waris dari seseorang yang bernama Drs. R.J. Kaptin Adisumarta. Namun, berdasarkan seluruh uraian permohonannya dan keterangan Pemohon dalam persidangan, dapat disimpulkan bahwa Pemohon bermaksud mengkualifikasikan dirinya sebagai perorangan warga negara Indonesia; Menimbang bahwa Pemohon dalam kualifikasi sebagaimana dijelaskan di atas merasa dirugikan oleh sikap dan perilaku Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang melakukan eksekusi dua kali terhadap objek sengketa yang sama, oleh pengadilan yang sama, pihak yang sama, dan juru sita yang sama. Atas kejadian tersebut, Pemohon telah membuat laporan kepada Mahkamah Agung dengan laporan bernomor SUM.1/009/LAPD/I/03 bertanggal 29 Januari 2003 agar Mahkamah Agung memberi teguran atau sanksi kepada bawahannya itu. Namun, menurut Pemohon, hingga saat ini tidak ada tindakan apa pun dari Mahkamah Agung, bahkan justru Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dimaksud dipromosikan ke wilayah Pengadilan Tinggi Jawa Timur; Menimbang bahwa Pemohon juga telah membuat laporan ke Polda Metro Jaya, sebagaimana tertuang dalam laporan Polisi No. Pol. 926/K/III/ 22 2002/SATGA OPS “B” tanggal 28 Maret 2002, karena Pemohon menganggap penetapan eksekusi kedua sebagaimana disebutkan di atas “kental dengan unsur pidana”. Namun, polisi justru mengeluarkan SP-3 No. B/7694/XII/2002/ Datro, bertanggal 3 Desember 2002 perihal Pemberitahuan Penghentian Penyidikan. Menurut Pemohon, dikeluarkan SP-3 oleh penyidik tersebut dikarenakan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2002, yang di dalam Surat Edaran tersebut, menurut Pemohon, terdapat larangan kepada hakim, juru sita, panitera untuk memenuhi panggilan kepolisian; Menimbang bahwa atas peristiwa tersebut Pemohon beranggapan, penyebab dari seluruh kejadian di atas adalah ketentuan-ketentuan dalam Pasal 32 ayat (1), (2), (3), (4), (5), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), (2), Pasal 13 ayat (1) UUMA, khususnya kata-kata “atas usul Ketua Mahkamah Agung” yang menurut Pemohon menimbulkan multitafsir. Berdasar atas anggapan ini, Pemohon tiba-tiba menghubungkannya dengan ketidakefektifan pengawasan terhadap hakim yang menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, merupakan kewenangan Komisi Yudisial. Karena, dalam argumentasi Pemohon, menurut UUKY, Pasal 21, Pasal 22 ayat (1) huruf e ternyata usul pemberian sanksi kepada hakim dikembalikan lagi pada Ketua Mahkamah Agung. Menurut Pemohon, ketentuan demikian tidak sesuai dengan amanat Pasal 24D ayat (1) UUD 1945, dan karenanya merugikan hak/kewenangan Pemohon untuk mengadukan atau melaporkan kasus kejahatan yang dilakukan oleh hakim; Menimbang bahwa, dengan kronologi peristiwa sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon menganggap hak-hak konstitusionalnya dirugikan sebagaimana diatur dalam UUD 1945 yaitu hak bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya [Pasal 27 ayat (1)], hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum [Pasal 28D ayat (1)], hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan hak mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang bersifat diskriminatif itu [Pasal 28I ayat (1)], hak untuk mempunyai hak milik pribadi [Pasal 28H ayat (4)]; 23 Menimbang, Mahkamah tidak menyangkal bahwa Pemohon memiliki hak-hak konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, namun yang menjadi pertanyaan adalah apakah hak-hak konstitusional tersebut telah dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal 32 ayat (1), (2), (3), (4), (5), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), (2), Pasal 13 ayat (1) UUMA dan Pasal 21, Pasal 22 ayat (1) huruf e UUKY sebagaimana didalilkan Pemohon; Menimbang bahwa Pasal 32 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) UUMA menyatakan: Ayat (1) : “Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman”; Ayat (2) : “Mahkamah Agung mengawasi tingkah laku dan perbuatan para Hakim di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan tugasnya”; Ayat (3) : “Mahkamah Agung berwenang untuk meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari semua Lingkungan Peradilan”; Ayat (4) : “Mahkamah Agung berwenang memberi petu