Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional terhadap UUD 1945

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas; Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut materi permohonan Pemohon, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu harus mempertimbangkan hal-hal berikut: 1. Apakah Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; 2. Apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan a quo; Terhadap kedua permasalahan di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: 1. Kewenangan Mahkamah Menimbang bahwa Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. Ketentuan serupa ditegaskan kembali dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UUMK). Pasal 10 ayat (1) UUMK berbunyi, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 233 (b) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (c) memutus pembubaran partai politik; (d) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. Menimbang bahwa permohonan a quo adalah permohonan pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (selanjutnya disebut UU SJSN) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili dan memutusnya; 2. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon Menimbang bahwa Pasal 51 ayat (1) UUMK menyatakan, “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara”. Dengan demikian, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, maka orang atau pihak tersebut terlebih dahulu harus menjelaskan: a. kualifikasinya dalam permohonan a quo, apakah sebagai perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat [yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf b di atas], badan hukum (publik atau privat), atau lembaga negara; 234 b. hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; Menimbang bahwa tentang kerugian konstitusional yang timbul sebagai akibat berlakunya suatu undang-undang menurut Pasal 51 ayat (1) UUMK, Mahkamah telah menyatakan pendiriannya, sebagaimana tercermin dalam sejumlah putusannya, antara lain Putusan dalam Perkara Nomor 006/PUU-III/2005, yaitu bahwa kerugian demikian harus memenuhi lima syarat: a. adanya hak/kewenangan konstitusional Pemohon yang diatur dalam UUD 1945; b. bahwa, menurut Pemohon, hak/kewenangan konstitusional tersebut telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon dimaksud harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. ada hubungan sebab-akibat (causal verband) kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; e. ada kemungkinan bahwa dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional dimaksud tidak akan atau tidak lagi terjadi; Menimbang bahwa Pemohon I, yaitu Drs. H. Fathorrasjid, M.Si. dan Saleh Mukaddar, S.H., masing-masing adalah Ketua DPRD dan Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, yang dalam permohonan a quo mendalilkan dirinya bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur, maka guna menentukan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon I dimaksud, Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut: • Bahwa permohonan a quo adalah permohonan pengujian UU SJSN di mana Pemohon I menganggap kewenangan untuk mengatur jaminan sosial, sesuai dengan otonomi seluas-luasnya yang diberikan oleh 235 UUD 1945 khususnya Pasal 18 ayat (2) dan (5), adalah kewenangan Daerah – sebagaimana ternyata dari ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) khususnya Pasal 22 huruf h dan Pasal 167 ayat (1) dan (2); • Bahwa, menurut ketentuan Pasal 40 UU Pemda, DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah, sementara itu, menurut ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan (2) UU Pemda, DPRD memiliki alat kelengkapan, antara lain, pimpinan dan komisi, yang pembentukan, susunan, tugas, dan kewenangannya diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD dengan berpedoman pada peraturan perundang- undangan; • Bahwa, menurut Pasal 36 ayat (1) Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur, Pimpinan DPRD mempunyai tugas, antara lain, mewakili DPRD dan/atau Alat Kelengkapan DPRD di pengadilan (Bukti P-15); • Bahwa, menurut Pasal 58 huruf f Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Mejelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, salah satu tugas Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah mewakili DPRD dan/atau alat kelengkapannya di depan pengadilan; • Bahwa, berdasarkan Surat Tugas Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 160/3228/050/2005 bertanggal 10 Maret 2005 yang ditandatangani Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur, Pemohon I (Drs. H. Fathorrasjid, M.Si. dan Saleh Mukaddar, S.H.) adalah pihak yang ditunjuk/ditugasi bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur sebagai Pemohon dalam pengujian undang- undang a quo (Bukti P-42); sementara itu, Komisi E DPRD Jawa Timur berdasarkan Berita Acara Rapat Komisi E (Kesra) DPRD Provinsi 236 Jawa Timur hari Kamis tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Januari tahun Dua Ribu Lima, telah memutuskan dan menunjuk Saleh Ismail Mukaddar, S.H. (salah satu dari Pemohon I), selaku Ketua Komisi E (Kesra) DPRD Jawa Timur, untuk mengajukan upaya hukum judicial review terhadap UU SJSN (Bukti P-38); Menimbang, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, terlepas dari terbukti-tidaknya dalil-dalil Pemohon dalam pemeriksaan terhadap materi permohonan a quo, telah jelas bagi Mahkamah bahwa Pemohon I cukup memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UUMK sehingga memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan a quo; Menimbang bahwa Pemohon II, yaitu Edy Heriyanto, S.H., Ketua Satuan Pelaksana Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Rembang Sehat, yang dalam permohonan a quo menyatakan bertindak untuk dan atas nama Satuan Pelaksana Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (yang disingkat SATPEL JPKM), maka dalam menentukan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon II, Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut: • Bahwa Pemohon II, dalam permoho