Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pendapat berbeda 2 (dua) orang Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut : --------------------------------------------------------------------- PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION) Hakim Konstitusi: Maruarar Siahaan, S.H. Tentang Legal Standing. Masalah hukum pertama yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu, apakah KPKPN sebagai badan Hukum Publik, dan Anggota KPKPN sebagai Perseorangan pejabat KPKPN, memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan Judicial Review ini. Atas persoalan hukum ini, Kami berpendapat bahwa baik sebagai Badan Hukum Publik atau lembaga negara maupun sebagai perseorangan anggota KPKPN, memiliki legal standing untuk mengajukan Permohonan Judicial Review ini, dengan pertimbangan sebagai berikut : ------------------------------------------------------------ KPKPN lahir sebagai lembaga yang diperintahkan oleh Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/l998, yang merupakan tafsiran atas Undang-Undang Dasar l945, yang menggariskan keharusan perlindungan segenap rakyat, memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi segenap Bangsa, sehingga oleh karenanya melalui Undang-undang Nomor 28 Tahun l999, diberikan kewenangan kepada KPKPN untuk memeriksa, memantau dan menyelidiki kekayaan para pejabat negara dan pejabat Pemerintah, dan kemudian melaporkan kepada penyidik jikalau sekiranya diperoleh data-data yang memberi indikasi adanya penyimpangan; ---------------------------------------------- Karena itu Pemohon I sebagai lembaga negara atau Badan Hukum Publik, yang telah mendapat kewenangan untuk memeriksa, menyelidiki dan memantau kekayaan Pejabat Negara dan Pejabat Pemerintah melalui - 107 - undang-undang, melahirkan kewenangan yang secara konstitusional dijamin dan dilindungi karena dimaksudkan mewujudkan tujuan, semangat, dan pokok pikiran, dalam Undang-Undang Dasar. Kelahiran lembaga atau badan sebagai akibat satu policy atau kebijakan yang termuat dalam undang- undang menuntut kewajiban secara konstitusional dari pembuat undang- undang untuk terlebih dahulu melakukan evaluasi kinerja lembaga dimaksud, dan kelalaian melakukan hal tersebut di satu sisi mencederai martabat (dignity), baik lembaga maupun pejabat-pejabat yang direkrut untuk menjalankan tugas di lembaga tersebut, dan disisi lain hal itu secara akal sehat selalu dipandang sebagai masalah konstitusional (Constitutional Matter); ------------------------------------------------------------------------------------------ Lahirnya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 yang kemudian meniadakan KPKPN dengan cara mengadopsi fungsi-fungsi KPKPN kedalam KPK dan menjadikan fungsi tersebut dilaksanakan salah satu bidang dalam KPK, jelas membawa pengaruh baik pada dignity KPKPN sebagai lembaga atau badan hukum publik maupun pejabat-pejabat KPKPN, yang dipandang merugikan Hak dan Kewenangan konstitusionalnya. Meskipun diakui adanya perobahan pandangan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan Undang-Undang Dasar, yang dilakukan dengan perobahan policy atau kebijakan yang dipandang lebih tepat, maka setiap kebijakan yang selalu ada dibalik aturan perundang-undangan, tunduk pada pengujian Undang-Undang tersebut apakah benar seperti didalilkan Pemohon, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar sebagai Grund norm yang harus menjadi dasar produk hukum dibawahnya. Oleh karenanya, dilihat dengan ukuran kerugian yang sifatnya dapat tidak langsung, immateril, aktual maupun sekedar potensial, cukup dasar untuk menerima bahwa Pemohon-pemohon memiliki legal standing mengajukan permohonan ini; ------------------------------------------------------------------------------- Meskipun tampaknya, satu organisasi atau lembaga yang dibentuk dengan undang-undang sebagai policy dapat ditiadakan pula dengan satu Undang-Undang yang baru, akan tetapi sepanjang pengujian masih dalam kerangka control untuk melihat konsistensinya terhadap Undang-Undang Dasar yang menjadi Hukum tertinggi, Judicial Review yang diajukan demikian masih dalam kerangka yang disebut dalam Undang-undang Nomor - 108 - 24 Tahun 2003 khususnya Pasal 5l, Pemohon-pemohon memiliki kepentingan sebagai Hak dan kewenangan Konstitusional terutama sekali dengan memperhatikan tingkat korupsi yang telah membahayakan eksistensi Negara, yang kondisinya tidak semakin berkurang, bahkan menduduki peringkat pertama di Asia (Jakarta Post tanggal 3 Maret 2004), menjadi sangat relevan dan strategis melihatnya sebagai ancaman terhadap hak dan kewenangan konstitusional seluruh lembaga dan seluruh rakyat Indonesia, yang ingin membela dan mempertahankan Konstitusi dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; ------------------------------------------------------------- Makamah Konstitusi seharusnya menempuh pendekatan yang luas dalam menafsirkan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003, terutama pada masa awal keberadaannya, dalam rangka menegaskan mandat atau perintah konstitusi, untuk menegakkan Konstitusi tersebut. Mandat itu juga harus dilihat sebagai perintah kepada Mahkamah Konstitusi untuk memajukan tujuan, semangat atau jiwa Konstitusi; ------------ Pokok Perkara Sebelum mempertimbangkan adanya pertentangan yang terjadi antara Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 khususnya pasal-pasal yang disebut oleh Pemohon dengan Undang-Undang Dasar, terlebih dahulu harus ditegaskan apakah dalam melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, kita akan melihat Undang-Undang Dasar tersebut hanya pasal perpasal sebagaimana termuat dalam batang tubuh, atau juga melihat Undang-Undang Dasar tersebut secara keseluruhan termasuk Preambule dan apakah dalam menemukan arti yang dikandung dalam pasal undang-undang kita hanya menerima pengertiannya secara harfiah saja ataukah ada methode yang harus dimiliki Mahkamah Konstitusi sebagai yang berwenang menafsirkannya dan apakah dalam menafsirkan undang- undang untuk mengujinya dengan Undang-Undang Dasar, Mahkamah Konstitusi juga tidak harus melakukan tafsiran terhadap Undang-Undang Dasar yang tidak jelas pengertiannya. Jawabannya jelas bahwa membaca Undang-Undang Dasar tidaklah hanya melihat pasal-pasal dalam batang tubuhnya, tetapi harus melihatnya sebagai satu kesatuan yang tidak - 109 - terpisah, yang terdiri dari Preambule, dan batang tubuh. Disamping melihat pasal-pasal dalam batang tubuh, Hakim juga wajib melihat prinsip-prinsip atau azas-azas serta nilai dasar yang terkandung dalam Preambule, terutama prinsip dan nilai-nilai yang telah dijadikan dasar dan ideologie Negara, dan telah menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang terkandung dalam Dasar Negara sebagaimana termuat dalam Preambule, disamping akan menjadi sumber segala sumber Hukum, prinsip dan nilai dalam Dasar Negara tersebut memiliki fungsi kritis, yang dapat digunakan sebagai tolok ukur dalam menguji apakah ketentuan perundang-undangan yang menjadi hukum yang berlaku sudah sesuai atau bertentangan dengan dasar, azas dan nilai-nilai yang ada dalam Undang-Undang Dasar. Undang- Undang Dasar juga menetapkan tujuan yang hendak dicapai dalam bernegara dan berbangsa, yang harus menjadi acuan dalam membentuk kebijakan yang diformulasikan dalam undang-undang; ----------------------------- Adalah menjadi tugas dan kewajiban Mahkamah Konsitusi untuk menemukan Hukum dengan melakukan tafsiran, baik tentang Undang- Undang yang akan diuji maupun Undang-Undang Dasar sebagai akibatnya, karena bunyi dan arti ketentuan undang-undang, termasuk Undang-Undang Dasar tidak selalu jelas. Dalam melakukan penafsiran tersebut dengan methode yang dikenal dalam Ilmu Hukum, termasuk Hukum Tata Negara, maka tafsiran yang merujuk pada bunyi secara harfiah (gramatical) maupun arti yang dianggap sebagai maksud pembuat undang-undang sebagai Original Intent, tidak selalu dapat diandalkan karena perobahan dan dinamika dalam masyarakat secara nasional maupun global, menyebabkan arti yang semula difahami menjadi tidak relevan. Tafsiran karenanya harus diperluas dengan melihat tujuan-tujuan yang hendak dicapai dan keadaan yang meliputi seluruh aturan yang dipermasalahkan. Tafsiran secara teleologis dan kontekstual dikenal juga dalam bidang Hukum Tata Negara; -- Dalam menguji satu undang-undang, yang seharusnya bersumber dari Undang-Undang Dasar sebagai Hukum Dasar yang tertinggi, maka pengujian tidak hanya dilakukan terhadap pasal-pasal batang tubuh, yang mengharapkan / tidak mengharapkan temuan-temuan adanya inkonsistensi dengan sumbernya, tetapi juga ujian harus dilakukan pada prinsip / azas - 110 - dan dasar Negara, bahkan juga dengan jiwa dan semangat yang dikandung oleh Undang-Undang Dasar tersebut, yang membentuk falsafah Negara. Oleh karenanya kami merujuk pandangan President Roosevelt dalam Message To Congress tanggal 8 Desember l908, yang menyatakan : -------- ”The Chief lawmakers ..... may be, and often are the Judges, because they are the final seat of authority. Every time they interprete ..................................., they necessarily enact into law parts of a system of social philosophy; and as such interpretation is fundamental, they give direction to all law making. “ (Mauro Capelletti, 1989); --------------------------------------------------------------------------- Tingkat kreativitas merupakan hal yang harus ada dalam interpretasi, akan tetapi diskresi yang demikian tidak dapat ditafsirkan sebagai kebebasan mutlak, karena dia harus tunduk pada prinsip atau azas yang dikenal dalam hukum, baik dalam substansi maupun prosedure, sehingga dia tidak dikategorikan menimbulkan ketidak pastian hukum. Prinsip keadilan, kesejahteraan dan perlindungan atas segenap bangsa merupakan prinsip yang sekaligus menjadi tujuan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah, yang oleh Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/l998 ditafsirkan akan dilaksanakan melalui satu Pemerintahan yang bebas KKN yang kemudian dijabarkan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun l999, yang melahirkan KPKPN sebagai instrumen yang dipakai mencapai tujuan tersebut; ----------------------------------------------------------------------------------------- Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999. Dengan memperhatikan dalil-dalil Pemohon serta Keterangan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, harus dipertimbangkan lebih dahulu masalah-masalah Hukum yang lebih jauh akan dapat menunjukkan inkonsistensi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 dengan Undang- Undang Dasar yang diinventarisir sebagai berikut : ---------------------------------- 1. Bagaimanakah status kedudukan Hukum Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 dan Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2001 dalam Tata Urutan Perundang-Undangan kita; --------------------------------------------------- 2. Apakah kebijakan yang mengadopsi KPK, dengan mengintegrasikan KPKPN menjadi satu bidang dalam KPK, merupakan design yang - 111 - dirancang sejak awal untuk effectivitas dan effisiensi pemberantasan dan pencegahan KKN, ataukah likuidasi dan integrasi tersebut sejak awal bukan merupakan maksud pembuat undang-undang ? Dan adakah indikator-indikator yang dapat dirujuk sebagai bukti hal tersebut, dan apakah jika ternyata demikian, terdapat inkonsistensi dan pertentangan dengan Undang-Undang Dasar l945, baik terhadap pasal-pasal tertentu, azas-azas dalam Preambule maupun batang tubuh Undang-Undang Dasar serta semangat dan jiwa yang dikandungnya; --------------------------- 3. Apakah Pasal 12 ayat (1) a, Pasal 69 dan Pasal 71 ayat (2) Undang- undang Nomor 30 Tahun 2002, masing-masing tentang penyadapan dan perekaman percakapan telepon pihak-pihak yang disangka melakukan Korupsi dan Likuidasi KPKPN yang diintegrasikan menjadi satu bidang dalam KPK, merupakan hal-hal yang bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; ---------------------- Satu Negara Hukum (Rule of Law) sebagai mana disebut dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus mengandung 3 aspek : ------------------------------------------------------ 1. Pengakuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia; ----------------------------- 2. Asas Legalitas dalam arti semua badan atau lembaga Negara dan warganya harus mendasarkan tindakannya pada aturan Hukum yang ada; ------------------------------------------------------------------------------------------ 3. Adanya satu peradilan yang mandiri, dan tidak memihak (independent and impartial judiciary); ----------------------------------------------------------------- Dalam pembuatan Hukum dan undang-undang serta peraturan lainnya asas legalitas dalam Negara Hukum harus kita artikan bahwa pembuat undang-undang harus taat asas pada Tata Urutan Perundang- undangan dengan mana aturan perundang-undangan yang lebih rendah harus didasarkan pada aturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan Tata Urutan itu meletakkan Undang-Undang Dasar pada posisi puncak sebagai Hukum yang tertinggi (Grund norm); ----------------------------------------- Setiap aturan perundang-undangan yang lebih rendah dan tidak sesuai (konsisten) dengan aturan perundang-undangan yang lebih tinggi, atau bertentangan dengannya oleh karenanya melanggar asas tersebut; ----- - 112 - Sebelum sampai pada pertimbangan tentang permohonan pengujian substansi undang-undang yang diajukan Pemohon, dirasa perlu untuk merujuk dalil Pemohon yang dapat disetujui, bahwa pengujian dapat dilakukan baik dengan cara “Direct Synchronization Test maupun Indirect Synchronization Test”, yang dilakukan dengan cara memperbandingkan undang-undang yang dimohon pengujian dengan undang-undang yang dihapuskan oleh undang-undang yang diuji, yang dipandang konsisten dengan undang-undang yang menjadi sumbernya. Pengujian tersebut boleh terjadi melalui proses yang disebut Pemohon, karena asas kecermatan dan keserasian yang harus diterapkan dalam pembuatan undang-undang adalah juga merupakan asas yang diterima dan diakui dalam satu Negara Hukum, dan ketidakcermatan serta ketidakserasian antara satu produk undang- undang dengan undang-undang yang lain, akan memicu satu pengujian yang manakah diantara dua undang-undang yang tidak serasi tersebut yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar dalam pengertiannya yang utuh, sebagai Norma Dasar dan Hukum tertinggi yang menjadi dasarnya; ---- Tetapi seberapa jauh hal ini dapat dilakukan sehingga tidak dipandang melanggar asas kepastian Hukum yang juga menjadi asas yang dianut dalam Negara Hukum dan harus dipertahanan ? Tafsiran yang diperkenankan demikian tentu saja sepanjang tidak melanggar rechtsorde dalam tata urutan perundang-undangan dalam satu sistem yang serasi, sehingga tidak menimbulkan pertentangan arti maupun maksud dengan aturan yang lebih tinggi maupun yang sederajat, dan tidak menimbulkan keragu-raguan