Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap UUD 1945

pertimbangan hukum bahwa tagihan kurator Sdr. Yuhelson, SH belum mendapatkan penetapan dari Hakim Pengawas, antara lain dikutipsebagai berikut:--------------------------------- "Menimbang, bahwa karena mengenai biaya yang telah dikeluarkan Yuhelson SH, MH., belum jelas dan belum ada Penetapan Hakim, maka dalil sebesar Rp. 162.910.440,- tidak terbukti, oleh karenanya Termohon (Baca: PT Prudential Life Assurance) tidak mempunyai kewajiban untuk membayar sejumlah (uang) utang kepada Yuhelson, SH,MH, dengan demikian pula dalil Pemohon yang memperoleh pengalihan piutang dari Yuhelson, SH, MH, menjadi tidak beralasan menurut hukum, Termohon tidak mempunyai utang kepada Pemohon;"(Bukti Pmt 3);---- 5. Selain itu, Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, juga menolak permohonan pailit yang diajukan oleh penerima llcessie" lainnya, Sdr. Tito Andi Wibowo terhadap PT. Prudential Life Assurance dalam putusan Nomor 40/Pailit/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst, antara lain menyatakan sebagai berikut:--------------------------------------- " Menimbang, bahwa biaya pengumuman putusan pailit yang telah dimuat didalam beberapa surat kabar tertanggal 28 April 2004 dan telah dibayar oleh Kurator Yuhelson, SH.MH., sekalipun biaya tersebut dapat dimasukkan dalam biaya kepailitan dan dibebankan kepada Debitor (Termohon), namun Kurator tidak dapat secara Iangsung menagih kepada Debitor sebelum memperoleh Penetapan Hakim, karena mengenai jumlah biaya kepailitan harus dengan Penetapan Hakim, Kurator harus terlebih dahulu mengajukan mengenai biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk dimasukkan sebagai biaya kepailitan kepada Hakim Pengawas, sesuai dengan tugasnya, Hakim Pengawas akan meneliti, apakah biaya-biaya 66 yang diajukan dapat dimasukkan sebagai biaya Kepailitan': (Bukti Pmt- 4);-------------------------------------------------------------------------- 6. Kedua putusan Pengadilan Niaga yang telah berkekuatan tetap tersebut membuktikan bahwa tagihan Sdr. Yuhelson,SH tersebut secara hukum belum layak untuk ditagih, apalagi untuk dijual dan dialihkan kepada orang lain yang kemudian mengaku sebagai kreditor dan mengajukan permohonan pailit terhadap PT Prudential Life Assurance secara bergantian. Apakah YLKAI tidak terpanggil untuk memeriksa fakta ini demi perlindungan dan kepastian hukum dari hak-hak konsumen Asuransi?------------------- 7. Karena itu, alasan kedua Pemohon perseorangan dalam permohonan pengujian Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang mendalilkan telah dirugikan hak konstitusionalnya atas dasar ditolaknya Permohonan Pernyataan Pailit atas dasar Pasal 6 ayat (3) Undang- undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sangat tidak beralasan dan mengada-ada. Mohon kiranya dipertanyakan kembali oleh Ketua/Majelis Hakim Konstitusi yang mulia, mengenai maksud dan tujuan yang sebenarnya kedua Pemohon tersebut;-------------------------- 8. Adalah memang sangat beralasan kiranya untuk dipertanyakan motif dan kewenangan dari Pemohon, Sdr. Aryunia Chandra dan Sdr. Suharyanti dalam permohonan pengujian Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengingat selain diwakili oleh tim kuasa hukum yang sama dengan kuasa hukum yang juga mewakili YLKAI, beberapa dari anggota dari kuasa hukum yang mengajukan permohonan pengujian ini juga merupakan kuasa hukum dari Sdr. Suharyanti pada perkara Permohonan Pernyataan Pailit terhadap PT Prudential Life Assurance yang diajukan di Pengadilan Niaga Semarang, yang juga merupakan kuasa hukum dari Sdr. Tito Andi Wibowo dalam perkara Nomor 40/Pailit/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst. pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang sebelumnya permohonannya 67 telah dengan tegas ditolak oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat seperti yang dijelaskan di atas;---------------------------------------------------- 9. Hal ini patut menjadi pertimbangan yang serius bagi Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengingat dalam perkara Nomor 40/Pailit/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst., Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat secara tegas menyatakan bahwa tagihan Sdr. Yuhelson, SH belum mendapatkan penetapan dari Hakim Pengawas sehingga Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh Sdr. Tito Andi Wibowo ditolak oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, dan terhadap putusan Nomor 40/Pailit/2004/PN Niaga.Jkt.Pst, baik Sdr. Tito Andi Wibowo maupun kuasa hukumnya juga telah tidak mengajukan upaya hukum kasasi ataupun upaya hukum khusus, Peninjauan Kembali, dalam batasan waktu yang telah diberikan oleh Undang-undang yang memberikan konsekuensi hukum putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde);------------------------------------------------------------------------------ 10.Tanpa menghiraukan penolakan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam perkara Nomor 35/Pailit/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst. dan perkara Nomor 40/Pailit/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst untuk materi kasus yang sama yang sebelumnya diwakilinya, kembali para kuasa hukum tersebut, mewakiii Sdr. Suharyanti sebagai salah seorang penerima "cessie", untuk mengajukan kembali Permohonan Pernyataan Paiiit terhadap PT. Prudential Life Assurance di Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara Nomor 05/Pailit/2004/PN.Niaga.Smg., meskipun kuasa hukum tersebut di atas telah tahu atau setidak-tidaknya patut mengetahui bahwa terhadap Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh Sdr. Suharyanti tersebut sama dengan substansi permohonan paiiit yang teriebih dahulu teiah diajukan oleh Sdr. Leo Budi S. Ginting dan Sdr. Tito Andi Wibowo yang nyata-nyata sebelumnya diwakili. Apakah YLKAI sebagai lembaga yang menyatakan dirinya sangat serius untuk membela hak-hak konsumen asuransi tidak merasa perlu untuk memperhatikan hal-hal tersebut di atas?--------------------------- 68 11.Apakah YLKAI tidak merasa perlu untuk memperhatikan adanya para kuasa hukum yang nyata-nyata telah mengetahui bahwa domisili hukum dari PT Prudential Life Assurance berada di Jakarta, akan tetapi masih bersedia mewakili Sdr. Suharyanti untuk memohonkan pailit PT Prudential Life Assurance di Pengadilan Niaga Semarang, dimana seharusnya para kuasa hukum tersebut mengetahui bahwa Pengadilan Semarang tersebut tidak berwenang berdasarkan pasal Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?--------------- Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Pemerintah berpendapat bahwa kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon sebagai badan hukum privat dan perseorangan dalam permohonan pengujian ini tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum pada Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sehingga Pemerintah memohon agar Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Namun demikian apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, berikut ini disampaikan argumentasi Pemerintah tentang materi pengujian Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;----------------------------------------------------------------------- III. ARGUMENTASI PEMERINTAH ATAS PENGUJIAN PASAL-PASAL UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG. Sehubungan dengan anggapan Para Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan:-------------------------------------------------------------------------- 1. Pasal 2 ayat (5);------------------------------------------------------------------------ 2. Pasal 6 ayat (3); ----------------------------------------------------------------------- 3. Pasal 223; dan-------------------------------------------------------------------------- 4. Pasal 224 ayat (6); -------------------------------------------------------------------- Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1