Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap UUD 1945

Pendapat Berbeda (Dissenting Opinion): Menimbang, bahwa terhadap putusan Mahkamah tersebut di atas, Hakim Konstitusi Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, SH., mempunyai pendapat berbeda sebagai berikut:---------------------------------------------------------------------- Kebebasan Berkontrak (‘vrijheidscontract’, ‘freedom of contract’) meliputi hak kreditor guna secara bebas menggugat debitor yang dipandang bercedera janji di depan hakim;------------------------------------------------------------- Tatkala Pembuat Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menentukan bahwa suatu subyektum kreditor yang memohon pernyataan pailit terhadap suatu perusahaan asuransi dan/atau perusahaan reasuransi hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan ke Pengadilan Niaga (vide Pasal 2 ayat (5)), pada hakikatnya membatasi kebebasan berkontrak dari para pihak yang mengikatkan diri pada perjanjian asuransi dan/atau perjanjian reasuransi yang substansi perjanjian daripadanya dipandang berkekuatan undang- undang (‘…. hebben aangegaan tot wet’) bagi mereka, sebagaimana dimaksud Pasal 1338 BW. Selain persyaratan prosedural tersebut tidak diperjanjikan maka hal dimaksud melemahkan atau cenderung menghalangi pembebanan kewajiban salah satu pihak guna memenuhi janjinya, menurut Pasal 1338 BW, juga ketentuan semacamnya secara tegas dilarang dalam Konstitusi Amerika Serikat, article one, section ten, clause I sehubungan dengan’ ….law impairing the obligation of contracts’;--------------------------------- Hal dimaksud tidak dibenarkan pula, berdasarkan asas kebebasan berkontrak, manakala suatu subyektum debitor yang memohon penundaan kewajiban pembayaran utang hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan (vide Pasal 223);-------------------------------------------------------------------------------- Secara konstitusional, persyaratan prosedural yang ditentukan de wetgever tersebut mengandung perlakuan diskriminasi tatkala kreditor dan/atau debitor dari perjanjian lainnya tidak dikenakan ketentuan 166 semacamnya, sebagaimana dilarang konstitusi atas dasar Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945;------------------------------------------------------------------------ Dalam pada itu, manakala keterlibatan Menteri Keuangan dipandang sebagai upaya perlindungan tata usaha negara dalam kaitan penyelenggaraan tipe negara kesejahteraan modern (‘the modern welfare state’) maka bestuurszorg yang diemban pejabat publik dimaksud telah melampaui misi publieke bevoegheden daripadanya bak bendul lonceng yang berayun terlalu jauh (‘the pendulum of the clock has gone too far’) karena jika intervensi Menteri Keuangan dalam hal pengajuan permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang dimaksud adalah ‘… untuk membangun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi sebagai lembaga pengelola resiko dan sekaligus sebagai lembaga pengelola dana masyarakat yang memiliki kedudukan startegis dalam pembangunan dan kehidupan perekonomian’ (Penjelasan Pasal 2 ayat (5)) maka upaya perlindungan badan atau pejabat tata usaha negara seyogianya diadakan pada tahapan upaya preventif dengan cara membuat aturan-aturan administratif (‘besluit van algemene strekking’) dan pelbagai K.TUN-K.TUN, bukan melibatkan diri dalam tahapan penyelesaian represif yang memasuki domain beracara di pengadilan;------------------------------------------------------------ Seyogianya Mahkamah mengabulkan seluruh permohonan Para Pemohon;----------------------------------------------------------------------------------------- ***** Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan hakim yang dihadiri oleh 9 (sembilan) Hakim Konstitusi pada hari Senin, 16 Mei 2005 dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum pada hari ini Selasa, 17 Mei 2005, oleh kami Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H., Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LL.M., Prof. H. A. Mukthie Fadjar, S.H. M.S., H. Achmad Roestandi, S.H., Dr. Harjono, S.H., M.C.L., I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H., Maruarar Siahaan, S.H., serta Soedarsono, S.H., masing-masing sebagai Anggota, 167 dengan dibantu oleh Eddy Purwanto, S.H., Cholidin Nasir, S.H., dan Ida Ria Tambunan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasa Pemohon, Pemerintah/atau yang mewakilinya dan Dewan Perwakilan Rakyat/atau yang mewakilinya. KETUA, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie S.H. ANGGOTA-ANGGOTA Prof. Dr. H. M Laica Marzuki, S.H. Prof.. H.A.S Natabaya.S.H. LLM Prof. H. Abdul Mukthie Fadjar, S.H. M.S. H. Achmad Roestandi, S.H. Dr. Harjono, S.H., M.CL., I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H. Maruarar Siahaan, S.H. Soedarsono, S.H. PANITERA PENGGANTI, Eddy Purwanto, S.H. Cholidin Nasir, S.H. Ida Ria Tambunan, S.H.