Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon a quo adalah sebagaimana tersebut di atas; Menimbang bahwa sebelum membahas pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 1. Apakah Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus permohonan pengujian UU Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD terhadap UUD; 2. Apakah hak konstitusional para Pemohon a quo dirugikan oleh berlakunya Pasal 107 ayat (2) b, Pasal 93 ayat (1), Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 106 b dan c, Pasal 1 angka 7 dan 8 UU Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD sehingga berdasar Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, mereka memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian (judicial review) pasal-pasal dimaksud; Terhadap kedua masalah dimaksud, Mahkamah Konstitusi berpendapat sebagai berikut: 22 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD juncto Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 50 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD terhadap UUD; KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING). Bahwa yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang, badan hukum publik atau privat, atau lembaga negara. Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 menguraikan bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD. Bahwa hak konstitusional warga negara Indonesia (WNI) yang ditentukan dalam UUD antara lain tercantum dalam Pasal 27, Pasal 28, Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J, Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1) dan (2), Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34. Sementara itu terkait dengan permohonan a quo yang didalilkan para Pemohon ialah hak konstitusional yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) dan (2), Pasal 19 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 22E ayat (1) dan (2), Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD; 1. Bahwa Pemohon I, Pemohon III, Pemohon V dan Pemohon VI tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai para Pemohon dalam pengujian UU Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, karena tidak terbukti bahwasannya hak konstitusional mereka dirugikan oleh berlakunya Pasal 107 ayat (2) b, Pasal 93 ayat (1), Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 106 b dan c, Pasal 1 angka 7 dan 8 UU Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Para Pemohon dimaksud bukanlah calon anggota DPR, bukan calon 23 anggota DPD, dan bukan pula calon anggota DPRD; bahkan para Pemohon dimaksud tidak terbukti pernah menjadi calon anggota DPR, DPD, dan DPRD untuk Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD periode tahun 2004. Bahwa meskipun Pemohon I, III, V dan Pemohon VI adalah warga negara Indonesia dan merupakan calon pemilih, setelah dicermati ternyata tidak ada satu pun hak-hak konstitusional para Pemohon a quo baik potensial maupun aktual yang dirugikan; Bahwa dengan demikian, para Pemohon a quo tidak memiliki legal standing untuk mengajukan pengujian Pasal 107 ayat (2) b, Pasal 93 ayat (1), Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 106 b dan c, Pasal 1 angka 7 dan 8 UU Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD terhadap UUD sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, oleh karena itu permohonan para Pemohon a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima; 2. Bahwa Pemohon II (Dra. Mursyidah Thohir, MA.) dan Pemohon IV (Dra. Hamdanah, M.Hum.) berdasarkan bukti yang diajukan oleh para Pemohon (bukti P-5 dan P-9), memenuhi persyaratan kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 107 ayat (2) b, Pasal 93 ayat (1), Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 106 b dan c, Pasal 1 angka 7 dan 8 UU Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003. Pemohon II (Dra. Mursyidah Thohir, MA.) adalah warga negara Indonesia dan merupakan calon anggota DPR RI dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Daerah Pemilihan Jawa Timur III, dan Pemohon IV (Dra. Hamdanah, M.Hum.) adalah warga negara Indonesia yang juga merupakan calon anggota DPRD Kabupaten Jember dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang berasal dari Daerah Pemilihan I dengan nomor urut 6. Mereka terdaftar sebagai calon anggota DPR dan calon anggota DPRD Kabupaten Jember dan mereka menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Pasal 107 ayat (2) b, Pasal 93 ayat (1), Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 106 b dan c, Pasal 1 butir 7 dan 8 UU Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD; oleh karena itu walaupun Pemohon II dan Pemohon IV belum secara nyata dirugikan dengan 24 berlakunya UU Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, tetapi sebagai calon anggota DPR dan DPRD mereka mempunyai kepentingan dan kemungkinan dirugikan hak konstitusionalnya. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi dan kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon a quo, Rapat Permusyawaratan Hakim Mahkamah Konstitusi pada tanggal 11 Maret 2004 secara mufakat berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perkara a quo dan sebagian dari para Pemohon yakni Pemohon II (Dra. Mursyidah Thohir, MA.) dan Pemohon IV (Dra. Hamdanah, M.Hum.) mempunyai kedudukan hukum (legal standing); POKOK PERMOHONAN Menimbang bahwa pengujian undang-undang yang dimohonkan para Pemohon a quo adalah Pasal 107 ayat (2) b, Pasal 93 ayat (1), Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 106 b dan c, Pasal 1 angka 7 dan 8 UU Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang dianggap bertentangan dengan UUD karena tidak adil, bersifat diskriminatif, merugikan hak konstitusional para Pemohon a quo dan pihak lain, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut : 1. Bahwa Pasal 107 ayat (2) b UU Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, menurut para Pemohon a quo memberikan kedudukan yang sangat istimewa terhadap keberadaan nomor urut seorang calon anggota DPR maupun DPRD untuk bisa menjadi calon tetap anggota DPR maupun DPRD, dan bukan atas dasar perolehan suara. Hal itu menurut para Pemohon a quo merupakan perampokan demokrasi dan kedaulatan rakyat. Dalam Pemilu proporsional terbuka tahun 2004 yang dilaksanakan secara demokratis seharusnya rangking perolehan suaralah yang menentukan terpilihnya seorang calon, sehingga konflik internal partai dapat dihindari. Dengan demikian maka pasal 107 ayat (2) b UU Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, bertentangan dengan UUD Pasal 28I ayat (2), karena penentuan calon terpilih anggota DPR dan DPRD yang hanya berdasarkan nomor urut adalah tindakan yang diskriminatif; 2. Bahwa Pasal 93 ayat (1) UU Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, mengesahkan cara pemilihan hanya dengan mencoblos tanda gambar saja, 25 yang berarti tidak terjadi reformasi pemilu yang menggunakan sistem proporsional terbuka dan tetap, yang sebelumnya menggunakan sistem proporsional tertutup. Apabila dalam Pemilu ada partai politik yang hanya dicoblos tanda gambarnya saja berarti partai politik tersebut tidak berhak memperoleh wakil di lembaga legislatif, sebab calon legislatif dari partai tersebut tidak ada yang dipilih langsung oleh rakyat, sedangkan jumlah suara selan