Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas; Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Mahkamah terlebih dahulu harus memutuskan hal-hal sebagai berikut: 1. Apakah Mahkamah berwenang untuk mengadili dan memutus permohonan a quo; 2. Apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak selaku pemohon dalam permohonan a quo; Terhadap kedua hal tersebut Mahkamah berpendapat sebagai berikut: TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH Menimbang bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 10 UUMK, salah satu kewenangan Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Sedangkan Pasal 50 UUMK dan Penjelasannya menyatakan, undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah undang-undang yang diundangkan setelah 197 perubahan UUD 1945, yaitu setelah tanggal 19 Oktober 1999. Sementara itu, UU Nomor 22 Tahun 2001 yang dimohonkan kepada Mahkamah untuk diuji diundangkan pada tanggal 23 November 2001. Dengan demikian, terlepas dari adanya perbedaan pendapat di kalangan para hakim konstitusi mengenai Pasal 50 UUMK, Mahkamah berwenang untuk mengadili dan memutus permohonan ini; KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON Menimbang bahwa Pasal 51 UUMK menyatakan, Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga negara, yang dengan demikian berarti bahwa untuk dapat diterima sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 seseorang atau suatu pihak terlebih dahulu harus menjelaskan: 1. kualifikasinya dalam permohonan a quo, apakah sebagai perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum (publik atau privat), ataukah sebagai lembaga negara; 2. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dideritanya dalam kualifikasi tersebut; 198 Menimbang bahwa yang diartikan sebagai hak konstitusional menurut Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UUMK adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945; Menimbang bahwa Pemohon I, Asosiasi Penasehat Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (APHI), adalah sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang menurut ketentuan Anggaran Dasarnya melakukan kegiatan- kegiatan, antara lain, adalah memberikan perlindungan, pembelaan dan penegakan keadilan, hukum, dan hak asasi manusia; Menimbang bahwa Pemohon II, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), adalah sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang menurut ketentuan anggaran dasarnya adalah didirikan dengan tujuan, antara lain, untuk melayani kebutuhan bantuan hukum bagi warga negara Indonesia yang hak asasinya dilanggar, mewujudkan negara dengan sistem yang sesuai dengan cita-cita negara hukum, mewujudkan sistem politik yang demokratis dan berkeadilan sosial, mewujudkan sistem hukum yang memberikan perlindungan luas atas hak-hak asasi manusia; Menimbang bahwa Pemohon III, Yayasan 324, adalah sebuah yayasan yang bertujuan, antara lain, mempromosikan cita-cita/semangat demokrasi, perdamaian, dan pelestarian lingkungan hidup; Menimbang bahwa Pemohon IV, Solidaritas Nusa Bangsa (SNB), adalah sebuah yayasan yang menurut anggaran dasarnya bertujuan, antara lain, menciptakan tatanan masyarakat bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan dan persamaan manusia serta martabat manusia; menciptakan masyarakat yang mempunyai pola pikir, sikap, dan pola tindak yang tidak membeda-bedakan (diskriminatif) berdasarkan ras, suku, suku bangsa, warna kulit, dan keturunan serta golongan; membina dan memperbarui aturan-aturan hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis dan kebijakan- kebijakan pemerintah yang mengandung muatan-muatan atau materi-materi 199 yang bersifat diskriminasi ras; memberikan bantuan hukum terhadap setiap orang yang hak-hak dan atau kepentingannya dilanggar karena perbedaan ras, suku, suku bangsa, warna kulit, dan keturunan serta golongan; Menimbang bahwa Pemohon V adalah Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan FSPSI Pertamina, yang menurut anggaran dasarnya bertujuan untuk, antara lain, menghimpun dan mempersatukan kaum pekerja di Pertamina guna mewujudkan rasa setia kawan dan persaudaraan sesama kaum pekerja; turut serta aktif dalam mengisi dan mewujudkan dilaksanakannya UUD 1945 setelah diamandemen secara murni dan konsekuen terutama hak-hak asasi manusia, seperti hak untuk memperoleh kehidupan dan penghasilan yang layak sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 setelah diamanademen, hak pekerja dalam kebebasan berserikat sesuai dengan Pasal 28 UUD 1945 setelah diamanademen; hak asasi manusia sesuai dengan Bab XA UUD 1945 setelah diamandemen, hak atas kesejahteraan pekerja dan keluarga dan kesejahteraan sosial dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945 setelah diamandemen; meningkatkan kehidupan dan penghidupan pekerja di Pertamina yang adil dan makmur; Menimbang bahwa Pemohon I sampai dengan V, terlepas dari tidak dapat dibuktikannya apakah Para Pemohon dimaksud berstatus sebagai badan hukum atau tidak, namun berdasarkan anggaran dasar masing-masing perkumpulan yang mengajukan permohonan ini (Pemohon I sampai dengan V) telah ternyata bahwa tujuan perkumpulan tersebut adalah untuk memperjuangkan kepentingan umum (public interests advocacy) yang di dalamnya tercakup substansi dalam permohonan a quo, sehingga Mahkamah berpendapat Pemohon I sampai dengan V memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon dalam permohonan a quo; Menimbang bahwa Pemohon VI, DR. Ir. Pandji R. Hadinoto, PE., M.H. adalah Wakil Rektor II Universitas Kejuangan 45, tidak menerangkan dengan 200 jelas kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya berkenaan dengan kualifikasinya sebagai Pembantu Rektor II Universitas Kejuangan 45 akibat diberlakukannya undang-undang a quo, sehingga tidak tampak adanya hubungan kepentingan antara substansi permohonan dan kualifikasi Pemohon yang bertindak atas nama Universitas Kejuangan 45, dan oleh karenanya Mahkamah berpendapat, terlepas dari adanya 2 (dua) Hakim Konstitusi yang berpendapat lain, Pemohon VI tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon di hadapan Mahkamah dalam permohonan a quo; POKOK PERKARA Menimbang bahwa oleh karena Para Pemohon memohon agar Mahkamah melakukan pengujian terhadap undang-undang a quo baik yang bersifat formil, dengan dalil bahwa prosedur persetujuan RUU Minyak dan Gas Bumi bertentangan dengan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 jo. Pasal 33 ayat (2) huruf a dan ayat (5) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD jo. Keputusan DPR RI Nomor 03A/DPR RI/2001-2002 tentang Peraturan Tata Tertib DPR, maupun secara materiil, dengan dalil bahwa materi muatan undang-undang a quo bertentangan dengan UUD 1945, maka Mahkamah terlebih dahulu akan memeriksa dan mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon yang berkenaan dengan prosedur pembentukan undang-undang a quo (pengujian formil); 1. PENGUJIAN FORMIL Menimbang bahwa pada intinya Pemohon mendalilkan, Undang- undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bertentangan dengan UUD 1945 karena prosedur persetujuannya bertentangan dengan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945.