Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Pendapat Berbeda (Dissenting Opinion) Terhadap putusan di atas, Hakim Konstitusi Soedarsono, S.H. dan Maruarar Siahaan, S.H. menyampaikan pendapat berbeda sebagai berikut: Hakim Konstitusi Soedarsono, S.H. I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Bahwa Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), yang antara lain dijabarkan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (yang selanjutnya disebut UU MK) menyebutkan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;” 68 Bahwa bagian ke delapan UU MK mengenai pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar pada Pasal 51 ayat (1) huruf a menyebutkan, “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia;” Oleh karena dalam Pasal tersebut di atas disebutkan “hak konstitusional perseorangan” yng adalah sebagai hak dasar manusia (fundamental rights), maka kerugian konstitusional di sini harus ditafsirkan secara luas; tidak hanya akibat berlakunya undang-undang akan tetapi mencakup pula akibat putusan pengadilan yang merugikan hak konstitusional seseorang, oleh karena kedua-duanya berlaku mengikat dan harus dipatuhi. Bahwa dengan penafsiran yang demikian, Pasal a quo dapat menampung adanya pengaduan konstitusional (constitutional complaint) atas pelanggaran hak konstitusional warga negara. Bahwa Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) sebagai lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggungjawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi; harus berwenang mengadili pelanggaran hak konstitusional warga negara baik yang ditimbulkan karena berlakunya undang-undang maupun adanya putusan pengadilan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa para Pemohon dalam permohonannya menyatakan keberatan terhadap putusan Mahkamah Agung (selanjutnya disebut MA) Nomor 01 PK/PILKADA/2005 tanggal 16 Desember 2005 karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, saya berpendapat Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. 69 “ II. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon Bahwa ketentuan Pasal 51 UU MK menyebutkan: (1) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. (2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).” Bahwa Mahkamah dalam pertimbangan hukum Putusan Perkara No. 006/PUU-III/2005 dan Perkara No. 010/PUU-III/2005 telah menentukan 5 (lima) persyaratan mengenai kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK, yaitu: a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat khusus (spesifik) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; Bahwa para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia, terbukti dari surat bukti yang dilampirkan dalam permohonannya berupa foto kopi KTP WNI Pemerintah Kota Depok yang telah disahkan di persidangan. 70 Bahwa para Pemohon menganggap hak konstitusionalnya dirugikan dengan dikeluarkannya putusan MA Nomor 01 PK/PILKADA/2005 tanggal 16 Desember 2005 yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung Nomor 01/PILKADA/2005/PT.BDG tanggal 04 Agustus 2005 yang sudah bersifat final dan mengikat, di mana para Pemohon sebagai pasangan calon walikota dan calon wakil walikota Depok setelah dimenangkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat tersebut, beralasan untuk tidak jadi dilantik sebagai walikota dan wakil walikota Depok. Bahwa hak warga negara untuk menjadi walikota dan wakil walikota adalah hak konstitusional yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan, “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.” Dengan demikian para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo. III. Pokok Permohonan Permohonan para Pemohon beserta penjelasannya yang diberikan di persidangan, pada pokoknya bermaksud sebagai berikut: • Bahwa para Pemohon adalah pasangan calon walikota dan calon wakil walikota Kota Depok peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) Kota Depok Tahun 2005 dengan nomor urut 3 (tiga), yang dengan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung Nomor 01/PILKADA/2005/PT.BDG tanggal 04 Agustus 2005 dinyatakan sebagai pemenang pertama dengan perolehan suara 269.551 suara. • Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat tersebut dibatalkan oleh MA dengan putusannya yang bernomor 01 PK/PILKADA/2005 tanggal 16 Desember 2005, sehingga beralasan para Pemohon tidak jadi dilantik sebagai walikota dan wakil walikota Depok. • Bahwa Putusan MA a quo yang bersumber dari pikiran Gustav Radbruch yang memprioritaskan keadilan baru kepastian hukum dinilai oleh para Pemohon tidak seharusnya mengenyampingkan Undang-undang Republik Indonesia 71 Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Pemda) yang bersumber dari UUD 1945. Di mana ketentuan Pasal 106 ayat (7) UU Pemda menyebutkan, “(7) Putusan Pengadilan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersifat final”, dan dalam penjelasan Pasal 106 ayat (7) tersebut menjelaskan, “Putusan Pengadilan Tinggi yang bersifat final dalam ketentuan ini adalah putusan pengadilan tinggi yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan tidak bisa lagi ditempuh upaya hukum.” • Bahwa pada saat putusan MA tersebut menjadi yurisprudensi maka kekuatannya dan kedudukannya setara dengan undang-undang atau lebih tinggi dari undang-undang dengan cara menunjuk/merujuk yurisprudensi itu dan mengenyampingkan undang-undang. • Bahwa ketika putusan MA menjadi yurisprudensi yang berkedudukan setara dengan undang-undang berada dalam ruang lingkup tugas Mahkamah untuk mengujinya terhadap UUD 1945; berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.” • Bahwa atas dasar uraian tersebut, para Pemohon mohon Mahkamah memeriksa dan memberi putusan yang menyatakan Putusan MA Nomor 01 PK/PILKADA/2005 tanggal 16 Desember 2005 adalah bertentangan dengan Pasal 24 UUD 1945 juncto Pasal 106 UU Pemda, sehingga harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili perkara ini, saya berpendapat memang seyogyanya Mahkamah tidak menilai substansi putusan MA Nomor 01 PK/PILKADA/2005 akan tetapi Mahkamah harus memeriksa dan mengadili apakah dalam putusan MA a quo terdapat pelanggaran hak konstitusional seseorang warga negara in casu pelanggaran hak konstitusional para Pemohon, sehingga putusan MA tersebut bertentangan dengan UUD 1945. Bahwa ketentuan Pasal 106 UU Pemda menyebutkan: (1) Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada Mahkamah Agung 72 “ dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon. (3) Pengajuan keberatan kepada Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pengadilan tinggi untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi dan kepada pengadilan negeri untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota. (4) Mahkamah Agung memutus sengketa hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan keberatan oleh Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/ Mahkamah Agung. (5) Putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat. (6) Mahkamah Agung dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kepada Pengadilan Tinggi untuk memutus sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten dan kota. (7) Putusan Pengadilan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersifat final.” Dalam penjelasan Pasal 106 UU Pemda, disebutkan, “Ayat (1) cukup jelas; Ayat (2) cukup jelas; Ayat (3) dalam hal daerah tersebut belum terdapat pengadilan negeri, pengajuan keberatan dapat disampaikan ke DPRD; Ayat (4) cukup jelas; Ayat (5) cukup jelas; Ayat (6) cukup jelas; Ayat (7) putusan pengadilan tinggi yang bersifat final dalam ketentuan ini adalah putusan pengadilan tinggi yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan tidak bisa lagi ditempuh upaya hukum. Bahwa walaupun nampak terdapat ketidakkonsistenan perumusan Pasal 106 ayat (5) UU Pemda yang menyebutkan putusan MA bersifat final dan mengikat, sedangkan pada ayat (7) menyebutkan putusan pengadilan tinggi bersifat final; saya berpendapat hal tersebut tidak menyebabkan adanya ketidakpastian hukum karena dalam penjelasannya disebutkan putusan 73 pengadilan tinggi yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan tidak bisa lagi ditempuh upaya hukum; Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 UU Pemda dan penjelasannya tersebut dapat dipahami sebagai berikut: • Bahwa kewenangan mengadili keberatan atas penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah kewenangan MA secara atributif. Kewenangan mengadili tersebut “dapat” didelegasikan kepada pengadilan tinggi dalam hal untuk memutus sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten dan kota; Dengan demikian pendelegasian wewenang mengadili tersebut tidak bersifat imperatif, dalam arti MA masih dapat mengadili sendiri untuk memutus sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten dan kota; Bahwa dari surat-surat bukti yang diajukan yang berupa Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung Nomor 01/PILKADA/2005/PT.BDG tanggal 04 Agustus 2005 dan Salinan Putusan MA Nomor 01 PK/PILKADA/2005 tanggal 16 Desember 2005, ternyata Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung dalam memutuskan sengketa a quo didasarkan atas alat-alat bukti yang berkenaan dengan teknis dalam penyelenggaraan pemilihan, yang untuk memeriksa dan memutuskan bukan menjadi wewenang MA maupun pengadilan tinggi sebagai penerima delegasi wewenang untuk memutuskan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah; sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 106 UU Pemda tersebut di atas; Bahwa hak konstitusional yang didalilkan para Pemohon diperoleh dari putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang menyatakan para Pemohon sebagai pasangan calon memperoleh jumlah suara terbanyak dalam Pilkada Kota Depok Tahun 2005 dan mempunyai hak untuk menjadi walikota dan wakil walikota Depok — menjadi batal pula —. Karena hak konstitusional tersebut diperoleh dari putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di mana dalam mengadili sengketa a quo tidak melaksanakan wewenangnya seperti yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 106 UU Pemda. MA sebagai pemberi delegasi sudah tentu dapat mengadili sendiri 74 sengketa hasil penghitungan suara Pilkada Kota Depok Tahun 2005 sesuai wewenang yang diberikan oleh ketentuan Pasal 106 UU Pemda a quo. Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Putusan MA Nomor 01 PK/PILKADA/2005 tanggal 16 Desember 2005 tidak bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian permohonan para Pemohon tidak beralasan dan oleh karenanya harus ditolak. Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan, S.H. Yang menjadi pertanyaan pertama yang harus dijawab, apakah dengan analogi yang diutarakan pemohon tentang kedudukan putusan MA sebagai jurispudensi benar setara dengan UU, karenanya menjadi tunduk pada wewenang pengujian MK? Putusan MA tidak selalu dapat dikatakan sebagai jurisprudensi. Dikatakan demikian jika putusan MA tentang satu masalah hukum tertentu telah demikian rupa secara tetap atau ajeg dipedomani sehingga menjadi hukum yang berlaku. Akan tetapi terlepas dari fakta bahwa putusan MA a quo belum merupakan satu jurisprudensi, karena baru merupakan pendapat hukum MA yang menyangkut arti putusan final dan mengikat, yang menyebabkan dibukanya pintu PK dalam perkara a quo, dan sesungguhnya masih merupakan res judicata, yaitu satu putusan yang telah ditetapkan oleh hakim yang berwenang dan diterima sebagai satu bukti kebenaran (evidence of truth) untuk perkara pilkada Depok. Dalam urutan peraturan perundang-undangan dalam UU 10 Tahun 2004, jurisprudensi bukanlah termasuk satu peraturan perundangan yang ada dalam hierarki secara formal. Oleh karena Pasal 24C UUD l945 dan Pasal 10 UU 24 Tahun 2004 menyebut secara formal yang diuji adalah Undang-undang, maka seandainya juga Putusan MA telah mengesampingkan satu UU, maka prima facie hal demikian bukan menjadi kompetensi MK. Akan tetapi menjadi satu hal yang serius sekarang, jika hal demikian terjadi, sebagaimana dikemukakan oleh Pemohon, apakah kasus demikian bukan menjadi satu keluhan akan tindakan lembaga Negara yang dianggap bertentangan dengan Konstitusi, yang sesungguhnya merupakan const