Pencarian

Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam peraturan perundang- undangan di bidang lingkungan hidup. Bagian Kedua Keteknikan

**(1) Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib** memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan. **(2) Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana** dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan kondisi: - andal dan aman bagi instalasi; - aman dari bahaya bag

--- --- Page 23 --- PRESIDEN - 23 - Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam peraturan perundang- undangan di bidang lingkungan hidup. Bagian Kedua Keteknikan

**(1) Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib** memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan. **(2) Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana** dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan kondisi: - andal dan aman bagi instalasi; - aman dari bahaya bag

Perlindungan lingkungan hidup dari bahaya kontaminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dilakukan dengan: a. menghindari atau meminimalisasi potensi penyebaran TENORM ke lingkungan melalui air, angin atau udara; b. membangun sistem untuk mencegah kont

Inventarisasi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai Sumber Daya Alam yang meliputi: a. potensi dan ketersediaan; b. jenis yang dimanfaatkan; c. bentuk penguasaan; d. pengetahuan pengelolaan; e.

(1) Bupati sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (2) Bupati d

(1) Pejabat pengawas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) berwenang: a. melakukan pemantauan; b. meminta keterangan; c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan; d. memasuki tempat tertentu; e. memotret; f. membuat re

Inventarisasi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai Sumber Daya Alam yang meliputi: a. potensi dan ketersediaan; b. jenis yang dimanfaatkan; c. bentuk penguasaan; d. pengetahuan pengelolaan; e.

(1) Bupati sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (2) Bupati d

(1) Pejabat pengawas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) berwenang: a. melakukan pemantauan; b. meminta keterangan; c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan; d. memasuki tempat tertentu; e. memotret; f. membuat re

Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Lingkungan Hidup dan Pertambangan. Fungsi

(1) Badan Lingkungan Hidup Daerah merupakan unsur pendukung tugas Gubernur di bidang lingkungan hidup. (2) Badan Lingkungan Hidup Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sek

Badan Lingkungan Hidup Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup.

(1) Perkara lingkungan hidup meliputi perkara tata usaha negara, perdata, dan pidana yang menyangkut pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam: a. UNDANG-UNDANG Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

(1) Penomoran perkara Tata Usaha Negara Lingkungan Hidup dengan objek sengketa Keputusan Tata Usaha Negara sebagai berikut: a. pada pemeriksaan pengadilan tingkat pertama dengan format 00/G/LH/tahun/kode satuan kerja pengadilan; b. pada pemeriksaan pengadilan tingkat bandin

Organisasi Lingkungan Hidup dapat mengajukan gugatan atas kepentingan lingkungan hidup dengan syarat sebagai berikut: a. berbentuk badan hukum atau organisasi yang disahkan oleh pejabat yang berwenang; b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa

Subdirektorat Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 376 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan pemetaan urusan pemerintahan, penyusu