Pencarian

Laporan hasil pengawasan setiap tahapan Pemilu Kada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, dilakukan secara berjenjang dari Pengawas Pemilu Kada di tingkatan bawah kepada Pengawas Pemilu Kada di tingkatan atasnya dengan ketentuan sebagai berikut:

(1) Pengawasan proses tahapan Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD dilaksanakan dengan menggunakan strategi pencegahan dan penindakan. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melakukan tindakan, langkah, dan upaya optimal mencegah secara dini terhadap potensi pela

Pencegahan pelanggaran dalam tahapan Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD dilakukan dengan cara: a. koordinasi; b. kerjasama; c. sosialisasi; d. publikasi; e. himbauan; f. pengawasan melekat; g. rekomendasi; dan h. pelibatan masyarakat.

Sosialisasi dan publikasi pengawasan tahapan Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD dilakukan oleh Pengawas Pemilu kepada pemangku kepentingan melalui: a. siaran pers; b. iklan layanan masyarakat; c. penerbitan media informasi; d. media elektronik; e. penerbitan buku sa

Pengawasan melekat terhadap tahapan Kampanye Pemilu Anggota DPR, www.djpp.kemenkumham.go.id DPD, dan DPRD dilakukan oleh Pengawas Pemilu melalui aktivitas pengawasan langsung terhadap subjek dan objek kampanye.

Pelibatan masyarakat dalam pengawasan tahapan Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD dilakukan dengan cara: a. mendorong secara aktif peran masyarakat untuk melakukan Pengawasan Pemilu; b. menyediakan informasi, sarana atau fasilitas yang memadai untuk memudahkan masyar

Biro Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan urusan fasilitasi penyelesaian sengketa proses Pemilu.

Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf c mempunyai tugas melaksanakan urusan penanganan pelanggaran dan tindak pidana Pemilu, teknis persidangan pelanggaran Pemillu, serta penyelesaian se

(1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang pengawasan Pemilu di tingkat kecamatan, dibentuk Sekretariat Panwaslu Kecamatan. (2) Sekretariat Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat ad hoc dan nonstruktural.

(1) Dalam hal terdapat dugaan pelanggaran Pemilu dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing- masing melakukan tindak lanjut laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran

(1) Dalam melakukan pengawasan setiap tahapan Pemilu, Pengawas Pemilu wajib menuangkan setiap kegiatan pengawasan dalam formulir model A. (2) Apabila hasil pengawasan yang dituangkan dalam formulir model A terdapat dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilu dapat mela

(1) Dalam rangka mengoptimalkan pengawasan penyelenggaraan Pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota dapat membentuk perjanjian kerja sama dengan lembaga terkait. (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip kemandirian, keterbukaan, k

Pengawasan pemutakhiran data dan daftar Pemilih dalam Pemilu dilaksanakan oleh: a. Bawaslu; b. Bawaslu Provinsi; c. Bawaslu Kabupaten/Kota; d. Panwaslu Kecamatan; e. Panwaslu Kelurahan/Desa; dan f. Panwaslu LN.

(1) Pengawasan pemutakhiran data dan daftar Pemilih Pemilu luar negeri dilaksanakan oleh Bawaslu. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Panwaslu LN.

Dalam melakukan pengawasan penyusunan daftar Pemilih Pemilu bagi daerah yang menyelenggarakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau wali kota dan wakil wali kota serentak 2018, Bawaslu Kabupaten/Kota memastikan: a. KPU Kabupat

(1) Pengawasan tahapan pencalonan peserta Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN menjadi tanggung jawab Bawaslu. (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu dapat dibantu oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Pengawasan pelaksanaan Kampanye meliputi pengawasan Kampanye Peserta Pemilu.

(1) Bawaslu melakukan pengawasan pelaksanaan Kampanye Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN dengan memastikan Pasangan Calon membentuk Tim Kampanye tingkat nasional. (2) Bawaslu Provinsi melakukan pengawasan pembentukan Tim Kampanye tingkat daerah provinsi. (3) Bawaslu Kabupaten/Kota mela

(1) Bawaslu melakukan pengawasan terhadap Iklan Kampanye Pemilu Pasangan Calon di media cetak, dan media elektronik di tingkat nasional. (2) Bawaslu Provinsi melakukan pengawasan Terhadap Iklan Kampanye Pemilu calon anggota DPR dan calon anggota DPD di media cetak dan media

(1) Dalam rangka optimalisasi pengawasan Dana Kampanye Pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat melakukan kerja sama dengan instansi/lembaga terkait. (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip kemandirian, keterbukaan, keadilan,