Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer

Pencarian

Peraturan Pasal (5.000) Putusan
PERATURAN BKN/11 Pasal 6

Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan yang dapat dinilai Angka Kreditnya meliputi: a. pemantauan kualitas lingkungan; b. pembinaan Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; c. pengembangan perangkat Pelindungan da
PERATURAN BKN/12 Pasal 25

(1) Capaian SKP sebagai bahan usulan PAK disampaikan oleh atasan langsung Pengawas Lingkungan Hidup kepada pejabat yang mengusulkan Angka Kredit melalui pimpinan unit kerja. (2) Bahan usulan PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pejabat yang mengusulkan

PERATURAN BKN/12 Pasal 36

(1) Kebutuhan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pengawas Lingkungan Hidup, yaitu: a. Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama, pangkat penata muda, golongan ruang III/a, yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menj
PERATURAN BKN/29 Pasal 5

(1) Kepala Badan Kepegawaian Negara MENETAPKAN keputusan pengalihan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Lingkungan Hidup menjadi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2) Dalam MENETAPKAN keputusan pengalihan sebagaimana dim
PERATURAN BNPB/11 Pasal 91

Direktorat Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Hidup terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. 28. Ketentuan huruf d dan huruf f Pasal 96 diubah, sehingga Pasal 96 berbunyi sebagai berikut:
PERATURAN BPK/1 Pasal 8

Tugas dan wewenang Anggota IV meliputi pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara bidang lingkungan hidup, pengelola sumber daya alam, dan infrastruktur.
PERATURAN KOIN/17 Pasal 13

(1) RPPLH Ibu Kota Nusantara merupakan Pedoman penyelenggaraan pembangunan serta Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Wilayah Ibu Kota Nusantara. (2) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan: a. RPPLH berbasis media lingkungan

PERATURAN KOIN/17 Pasal 76

(1) Penilaian substansi dokumen Andal dan dokumen RKL- RPL dan uji kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (4) sampai dengan Pasal 73 dilakukan dalam jangka waktu: a. kategori A paling lama 40 (empat puluh) hari; b. kategori B paling lama 30 (tig
PERATURAN KOIN/17 Pasal 106

(1) Kepala melalui Deputi melakukan penilaian DELH atau pemeriksaan DPLH melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup. (2) Hasil penilaian DELH atau pemeriksaan DPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam berita acara yang memuat informasi: a. DELH atau DPLH

PERATURAN KOIN/17 Pasal 113

(1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan kepada Kepala melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup. (2) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala melakukan: a. uji kelayakan A
PERATURAN KOIN/17 Pasal 140

(1) Setiap Orang yang melakukan: a. Pencemaran Lingkungan Hidup; dan/atau b. Perusakan Lingkungan Hidup, wajib melakukan penanggulangan. (2) Penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: a. pemberian informasi peringatan pence
PERATURAN KOIN/17 Pasal 141

(1) Setiap Orang yang melakukan: a. Pencemaran Lingkungan Hidup; dan/atau b. Perusakan Lingkungan Hidup, wajib melaksanakan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup. (2) Pemulihan fungsi Lingkungan Hidup
PERATURAN KOIN/17 Pasal 143

Setiap Orang berhak: a. atas Lingkungan Hidup yang baik dan sehat; b. mendapatkan pendidikan Lingkungan Hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas Lingkungan Hidup yang baik dan s
PERATURAN KOIN/17 Pasal 169

(1) Sistem informasi pelaporan Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (2) huruf b digunakan untuk merekam dan menggambarkan data dan informasi pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup dari penanggung jawab Usaha dan/atau
PERATURAN LKPP/5 Pasal 33

Penyediaan infrastruktur dan pengadaan barang/jasa yang lainnya dilaksanakan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup dan/atau berkelanjutan.
PERATURAN PEMERINTAH/NO.22 Pasal 1

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 dan Pasal 185 huruf b Unda
PERATURAN PRESIDEN/NO.165 Pasal 5

www.hukumonline.com Pasal 5 Dalam hal organisasi dan tata kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) angka 24 belum terbentuk maka Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan memimpin dan mengkoordinas
PERATURAN PRESIDEN/NO.165 Pasal 6

www.hukumonline.com Pasal 5 Dalam hal organisasi dan tata kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) angka 24 belum terbentuk maka Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan memimpin dan mengkoordinas
PERATURAN PRESIDEN/NO.165 Pasal 7

www.hukumonline.com Pasal 5 Dalam hal organisasi dan tata kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) angka 24 belum terbentuk maka Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan memimpin dan mengkoordinas
PERATURAN PRESIDEN/NO.165 Pasal 8

www.hukumonline.com Pasal 5 Dalam hal organisasi dan tata kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) angka 24 belum terbentuk maka Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan memimpin dan mengkoordinas