Pencarian

PP 64/1991 Pasal 6

(1) Wilayah Kota Administratif Langsa berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Kota Langsa yang meliputi 51 (limapuluh satu) Kelurahan/Desa, yaitu: 1. Desa Pondok Kemuning; 2. Desa Seulalah; 3. Desa Pondok Pabrik; 4. Desa Sidodadi; 5. Desa Sidorejo; 6. Desa Baru; 7. Desa Baroh; 8. Des

PP 67/2013 Pasal 4

UGM bertujuan: - mewujudkan UGM sebagai lembaga nasional ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan pendidikan tinggi yang menanamkan dan mengajarkan ilmu pengetahuan dan kebudayaan kepada Mahasiswa demi kelangsungan dan kehidupan manusia pada umumnya, demi perkembangan bangsa dan rakyat pad

PP 67/2013 Pasal 11

UGM mempunyai lambang, bendera, atribut, himne, dan bahasa pengantar yang berfungsi sebagai sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi UGM, serta manifestasi kebudayaan yang berakar pada sejarah dan cita-cita UGM.

PP / Pasal 11

…lambang, bendera, busana, himne, dan mars. (2) Lambang, bendera, busana, himne, dan mars, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai identitas, eksistensi, sarana pemersatu, nilai budaya, dan kejuangan yang berakar pada sejarah dan --- 2021, No.240 -8- cita

UU 012/2003 Pasal 18

Syarat untuk dapat menjadi anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota: - warga negara Republik Indonesia; - setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 194

UU 10/2009 Pasal 4

Kepariwisataan bertujuan untuk: a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi; b. meningkatkan kesejahteraan rakyat; c. menghapus . . . c. menghapus kemiskinan; d. mengatasi pengangguran; e. melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya; f. memajukan kebudayaan; g. mengangkat citra bangsa; h. memupuk rasa <

UU 12/2003 Pasal 18

UU 138/2024 Pasal 3

Kabupaten Soppeng terdiri atas 8 (delapan) Kecamatan, yaitu - Kecamatan Marioriwawo; - Kecamatan Liliriaja; - Kecamatan Lilirilau; - Kecamatan Lalabata; - Kecamatan Marioriawa; - KecamatanDonri-Donri; - Kecamatan Ganra; dan - Kecamatan Citta.

UU 18/2019 Pasal 3

Pesantren diselenggarakan dengan tujuan: - membentuk individu yang unggul di berbagai bidang yang memahami dan mengamalkan nilai ajaran agamanya danf atau menjadi ahli ilmu agama yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, mandiri, tolong-menolong, seimbang, dan moderat; - membentuk pema

UU 1/2015 Pasal 1

…Calon Bupati dan Calon Walikota adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang mendaftar atau didaftarkan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. 5. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok w

UU 39/2008 Pasal 22

…dapat diangkat menjadi Menteri, seseorang harus memenuhi persyaratan: a. warga negara Indonesia; b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita prok

UU 22/2014 Pasal 13

**(1) Warga negara Republik Indonesia yang dapat** ditetapkan menjadi calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: - bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; - setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara

UU 32/2004 Pasal 58

Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah warga negara Republik INDONESIA yang memenuhi syarat: a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, cita-cita Proklamasi 17

UU 39/1999 Pasal 76

(1) Untuk mencapai tujuannya, Komnas HAM melaksanakan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang hak asasi manusia. (2) Komnas HAM beranggotakan tokoh masyarakat yang profesional, berdedikasi dan berintegritas tinggi, menghayati cita-cita ne

UU 39/1999 Pasal 76

**(1) Untuk mencapai tujuannya, Komnas HAM melaksanakan fungsi** pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tantang hak asasi manusia. **(2) Komnas HAM beranggotakan tokoh masyarakat yang profesional,** berdedikasi dan berintegritas tinggi, menghayati cita-

UU 40/2009 Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun. 1. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab

UU 4/1999 Pasal 3

**(1) Untuk dapat menjadi Anggota MPR, seseorang harus memenuhi** syarat sebagai berikut: - warga negara Republik Indonesia yang telah berusia 21 tahun serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; - dapat berbahasa Indonesia dan cakap menulis serta membaca dan berpendidikan serendah-rendahnya

UU 64/2024 Pasal 8

Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia, seseor€rng harus memenuhi persyaratan : - bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; - warga negara Indonesia; - setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1

UU 6/1982 Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan: - Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi;

UU 7/2017 Pasal 72

Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN meliputi: - Warga Negara Indonesia; - berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun; - setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik