Pencarian

Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar dan Kantor Wilayah Jakarta Khusus terdiri atas: - Bagian Umum; - Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan; - Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan; - Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan

**(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud** dalam Pasal 10, Bidang Data dan. Pengawasan Potensi Perpajakan menyelenggarakan fungsi: - pemberian bimbingan pengawasan; - pemberian bimbingan penggalian potensi perpajakan melalui intensifikasi dan eks

**(1) Seksi Data dan Potensi mempunyai tugas melakukan** pencarian, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi perpajakan, serta pembentukan dan pemutakhiran basis data pajak, melakukan analisis dan rekomendasi penetapan tempat terdaftar Wajib Pajak di atau dari

Kantor Wilayah selain Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar dan Kantor Wilayah Jakarta Khusus terdiri atas: - Bagian Umum; - Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan; - Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian; - Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyid

Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan dan pemantauan penyuluhan, pelayanan, konsultasi, dan pengelolaan dokumen perpajakan, melaksanakan kerja sama perpajakan dan urusan hubungan masyarakat,

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ### Pasal 44, Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi: - pemberian bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis penyuluhan perpajakan; - pemberian bimbingan dan pema

( 1) Seksi Bimbingan Penyuluhan dan Pengelolaan Dokumen mempunyai tugas melakukan pemberian bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis penyuluhan pajak, melakukan bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan dokumen perpajakan di lingku

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ### Pasal 58, KPP Pratama menyelenggarakan fungsi: - pelayanan pajak; - penyuluhan pajak; - pendaftaran Wajib Pajak dan/ atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak; - penatausahaan dan peny1mpanan dokumen perpajakan

Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan menyelenggarakan fungsi: - pelayanan pajak; - penyuluhan pajak; - pendaftaran Wajib Pajak dan/ atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak; - pemb

Direktorat Jenderal Pajak terdiri atas: .. -Ō a. Sekretariat Direktorat J enderal;, - Direktorat Peraturan Perpajakan I; - Direktorat Peraturan Perpajakan II; - Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan; - Direktorat Penegakan Hukum; - Direktorat

Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan terdi::"i atas: - Subdirektorat Potensi Perpajakan; - Subdirektorat Dampak Kebijakan; - Subdirektorat Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemantauan; - Subdirektorat Administrasi dan Evaluasi Penerimaan; - Subb

**(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan** urusan kepegawaian, tata usaha, kearsipan, dan rumah tangga Direktorat Perpaj akan In ternasional. **(2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan** tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Perjanjian clan Kerj

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan. 2 . PNBP dari Kegiatan Usaha Panas Bumi yang selanjutnya disebut dengan PNBP Panas Bumi

( 1) Instansi pemerintah, lembaga, asosias1, dan pihak lain wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak. --- \ (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah kumpulan angka, huruf, kata, dan/ atau c

**(1) Wajib Pajak harus melaksanakan kesepakatan dalam** APA yang dimuat dalam surat keputusan pemberlakuan APA sebagaimana dimaksud dalam ### Pasal 15 ayat (14) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. **(2) Kesepakatan dalam APA sebag

**(1) Peninjauan kembali APA sebagaimana dimaksud dalam** ### Pasal 18 ayat (3) huruf a juga dapat dilakukan berdasarkan permohonan peninjauan kembali APA yang diajukan oleh Wajib Pajak. **(2) Permohonan peninjauan kembali APA sebagaimana** dimaksud pada ayat (1) harus disam