Pencarian

**(1) Atas impor Barang Kena Pajak yang dibebaskan dari** pungutan Bea Masuk tetap dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah berdasarkan ketentuan perundang undangan perpajakan yang berlaku. **(2) Menyimpang dari ketentuan

KEMENKEU 143/pmk Pasal 1

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, y

KEMENKEU 143/pmk Pasal 66

( 1) Dalam penggunaan UP tunai, PPK menerbitkan surat perintah bayar (SPBy) kepada Bendahara Pengeluaran. www.jdih.kemenkeu.go.id --- --- Page 50 --- - 50 - **(2) SPBy dilampiri dengan:** - kuitansi/bukti pembelian yang telah disahkan PPK beserta faktur paj ak dan bukti penerim

KEMENKEU 147/pmk Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 1. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan

KEMENKEU 147/pmk Pasal 9

(1 ) Kepala KPP berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan dapat melakukan perubahan data Wajib Paj ak dalam hal: www.jdih.kemenkeu.go.id --- --- Page 12 --- - 1 2 - - data dan/ a tau informasi yang terdapat dalam administrasi perpajakan berbeda denga

KEMENKEU 147/pmk Pasal 12

(1 ) Kepala KPP atas permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan dapat melakukan penghapusan NPWP terhadap Wajib Pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/ atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. **(2) Penghapus

KEMENKEU 147/pmk Pasal 22

**(1) Selain memperhatikan pemenuhan persyaratan subjektif** dan/ atau objektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), penghapusan NPWP dilakukan sepanjang Wajib Pajak memenuhi ketentuan sebagai berikut: - tidak mempunyai utang pajak; - tidak sedang dilakukan tindakan: 1. pemer

KEMENKEU 147/pmk Pasal 23

**(1) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2** ayat (6) huruf c wajib mendaftarkan diri pada KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tern pat kedudukan. **(2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)** meliputi: - Wajib Pajak yang memiliki kewajiban

KEMENKEU 147/pmk Pasal 27

**(1) Kepala KPP berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau** secara jabatan dapat melakukan perubahan data Wajib Pajak dalam hal: - data dan/ atau informasi yang terdapat dalam administrasi perpajakan berbeda dengan keadaan yang sebenarnya; dan - perubahan data dimaks

KEMENKEU 147/pmk Pasal 30

**(1) Kepala KPP atas permohonan Wajib Pajak atau secara** jabatan dapat melakukan penghapusan NPWP terhadap Wajib Pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/ atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. **(2) Pengha

KEMENKEU 147/pmk Pasal 33

**(1) Selain memperhatikan pemenuhan persyaratan subjektif** dan/ atau objektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), penghapusan NPWP dilakukan sepanjang Wajib Pajak memenuhi ketentuan sebagai berikut: - tidak mempunyai utang pajak; - tidak sedang dilakukan tindakan: 1 . pe

KEMENKEU 147/pmk Pasal 37

KEMENKEU 147/pmk Pasal 42

**(1) Selain memperhatikan pemenuhan persyaratan subjektif** danj atau objektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) , penghapusan NPWP dilakukan sepanjang Wajib Pajak memenuhi ketentuan sebagai berikut: - tidak mempunyai utang pajak; - tidak sedang dilakukan tindakan: 1. peme

KEMENKEU 147/pmk Pasal 43

Berdasarkan pertimbangan kemudahan administratif, Direktur Jenderal Pajak secara jabatan dapat melakukan penghapusan NPWP terhadap Wajib Pajak yang tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan/ atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pe

KEMENKEU 148/pmk Pasal 15

**(1) Atas pemindahtanganan Kendaraan Bermotor sebagaimana** dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), bea masuk dan pajak yang terutang harus dilunasi sesuai peraturan perundang undangan di bidang kepabeanan dan perpajakan. www.jdih.kemenkeu.go.id --- --- Page 12 --- - 1

KEMENKEU 151/pmk Pasal 18

**(1) Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat** ketetapan pajak kepada Pemungut Bea Meterai atas Bea Meterai yang tidak atau kurang dipungut dan tidak atau kurang disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketentuan umum dan tata cara perpajakan

KEMENKEU 151/pmk Pasal 19

Ketentuan mengenai: - penandatanganan SPT Masa Bea Meterai; - pengenaan sanksi administratif, dalam hal Pemungut Bea Meterai tidak atau terlambat menyampaikan SPT Masa Bea Meterai; dan - pembetulan SPT Masa Bea Meterai, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang

KEMENKEU 154/pmk Pasal 4

( 1) Pengusaha yang melakukan penyerahan bahan bakar. minyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal '2 ayat (1), wajib melaporkan usahanya kepada Direktur Jenderal Pajak untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang per

KEMENKEU 154/pmk Pasal 8

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) belum dibayar, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ditambah dengan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan di

KEMENKEU 155/pmk Pasal 15

Orang yang bertanggung jawab terhadap perusahaan tidak dapat diberikan izin Penyelenggara Gudang Berikat, 1zm Pengusaha Gudang Berikat, atau izin PDGB dalam hal: - pernah melakukan tindak pidana kepabeanan, Cukai, danjatau perpajakan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, p