Pencarian

( 1) Pimpinan Instansi Pengelola PNBP menyusun substansi yang akan dimintakan persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2). **(2) Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)** meliputi: - Jerns PNBP berdasarkan kewenangan yang di perin tahkan

( 1) Pimpinan Instansi Pengelola PNBP menyampaikan permintaan persetujuan terhadap substansi yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat ( 1) melalui surat kepada Menteri dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Anggaran. **(2) Penyampaian permintaan persetujuan

**(1) Terhadap permintaan persetujuan sebagaimana** dimaksud dalam Pasal 32 ayat ( 1), Direktur J enderal Anggaran melaksanakan evaluasi atas: - kesesuaian jenis PNBP yang diusulkan dengan yang diperintahkan Undang-Undang dan/ atau Peraturan Pemerintah; - besaran tar

**(1) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam** ### Pasal 33 ayat (1) dapat berupa pembahasan bersama dengan: - Instansi Pengelola PNBP yang menyampaikan permintaan persetujuan; - unit eselon I lain di lingkungan Kementerian Keuangan;dan/atau - Kementeria

Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ### Pasal 34 ayat (4), Menteri dapat melakukan penerbitan www.jdih.kemenkeu.go.id --- --- Page 33 --- 33 surat persetujuan atas substansi yang akan diatur dengan Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga berdasarkan ke

Berdasarkan surat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pimpinan Instansi Pengelola PNBP dapat menetapkan Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga yang mengatur tarif atas jenis PNBP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan

( 1) Pimpinan Instansi Pengelola PNBP menyusun substansi yang akan dimintakan persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2). **(2) Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)** meliputi: - Jems PNBP dan besaran tarif atas jenis PNBP sampai dengan

( 1) Pimpinan Instansi Pengelola PNBP menyampaikan permintaan persetujuan terhadap substansi yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat **(1) melalui surat kepada Menteri dengan tembusan** kepada Direktur Jenderal Anggaran. **(2) Penyampaian permintaan perset

**(1) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam** ### Pasal 40 ayat (1) dapat berupa pembahasan bersama dengan: - Instansi Pengelola PNBP yang menyampaikan permintaan persetujuan; - unit eselon I lain di lingkungan Kementerian keuangan;dan/atau - Kementerian/

( 1) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (4), Menteri dapat melakukan penerbitan surat persetujuan atas substansi penetapan tarif atas jenis PNBP sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) dengan pertim bangan terten t

( 1) Terhadap jenis dan tarif atas jenis PNBP yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kementerian/Lembaga yang memenuhi kriteria untuk diatur dalam Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat

Penyusunan jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada le bih dari satu Instansi Pengelola PNBP dapat dilakukan berdasarkan: - usulan Pimpinan Instansi Pengelola PNBP; atau - hasil evaluasi Direktur Jenderal Anggaran. www.jdih.kemenkeu.go.id --- --- Page 42 --- - 42 B

Berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan jenis dan tarif atas jenis PNBP oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) dan/ atau oleh Direktur Jenderal Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4), Pimpinan Instansi Penge

Tata cara evaluasi atas pelaksanaan jenis dan tarif atas jenis PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan penyampaian rekomendasi se bagai hasil evaluasi atas pelaksanaan jenis dan tarif atas jenis PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dilaksanakan sesuai d

Instansi Pengelola PNBP menyusun standar layanan PNBP dan diumumkan pada ruang pelayanan atau laman situs resm1. Pasal60 Dalam hal telah tersedia sistem penyampaian dan evaluasi usulan jenis dan tarif atas jenis PNBP yang dikelola oleh Kementerian Keuangan, penyampaian dan evaluasi us

(1) Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf b, huruf c, dan huruf d, wajib membuat: - Faktur Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan - laporan realisasi PPN ditanggung pemerintah. (2) Pengusaha Kena

Jenis Senjata Api Dinas sebagaimana dimaksud dalam ### Pasal 2 melipu ti: www.jdih.kemenkeu.go.id --- --- Page 5 --- - 5 - - Senjata api standar militer, terdiri dari: 1. senjata api laras pendek; dan 1. senjata api laras panjang; - Senjata api standar non militer

**(1) Pejabat Bea dan Cukai dan/ atau Kapal Patroli yang** dilengkapi dengan Senjata Api Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib memiliki: - Izin Penguasaan Pinjam Pakai; dan - Izin PengangkutanjPenggunaan Senjata Api Dinas. **(2) Izin Penguasaan Pinjam Paka

**(1) Pejabat Bea dan Cukai dapat diberikan Izin** Pengangkutan/Penggunaan Senjata Api Dinas standar non militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat **(3) huruf b dalam hal memenuhi syarat sebagai** berikut: - sehat jasmani dan rohani; - berumur paling

**(1) Tahapan penggunaan Senjata Api Dinas oleh Pejabat** Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf a terdiri atas: - kehadiran Pejabat Bea dan Cukai; - perintah lisan; - penggunaan tangan kosong lunak; - penggunaan tangan kosong k