Pencarian

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan pejabat pengawas lingkungan hidup dan tata cara pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3), Pasal 73, dan Pasal 74 diatur dalam Peraturan Pemerintah. Penjelasan Pasal 75 Cukup jelas. Bagian

…jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak. (2) Pemerintah dan pemerintah daerah dapat memfasilitasi pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak

…pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan

(1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup. (2) Hak mengajukan

Alat bukti yang sah dalam tuntutan tindak pidana lingkungan hidup terdiri atas: - keterangan saksi; - keterangan ahli; - surat; - petunjuk; - keterangan terdakwa; dan/atau - alat bukti lain, termasuk alat bukti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. P

Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Penjelasan Pasal

KLHS memuat kajian antara lain: - kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan; - perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup; - kinerja layanan/jasa ekosistem; - efisiensi pemanfaatan sumber daya alam

(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal. (2) Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria: - besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan; - luas wilayah penyeba

Pemerintah mendorong penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan kinerja lingkungan hidup. Penjelasan Pasal 48 Cukup jelas.

(1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan 31 / 61 DIVA | DIUNDUH PADA 06 NOVEMBER 2023 --- www.hukumonline.com penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. (2) Pena

…Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan: - penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar; - remediasi; - rehabilitasi; - restorasi; dan/atau - cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pen

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 55 diatur dalam Peraturan Pemerintah. Penjelasan Pasal 56 Cukup jelas.

Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin. Penjelasan Pasal 60 Cukup jelas.

(1) Arahan Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk KSNT yang terkait pengendalian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf b disusun untuk: 39 / 75 --- www.hukumonline.com/pusatdata - daerah cadangan karbon biru; dan - kawasan yang signifikan

…fungsi dan daya dukung lingkungan hidup ditetapkan dengan 68 / 94 DIVA | DIUNDUH PADA 21 JULI 2023 --- www.hukumonline.com kriteria: - merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati; - merupakan aset nasional berupa kawasan lindung yang ditetapkan bagi

…Injeksi; - Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air Lampiran V; - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.102/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018 tentang Tata

…fungsi dan daya dukung lingkungan hidup ditetapkan dengan 68 / 94 DIVA | DIUNDUH PADA 07 NOVEMBER 2023 --- www.hukumonline.com kriteria: - merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati; - merupakan aset nasional berupa kawasan lindung yang ditetapkan

Pelaku Usaha Perkebunan yang tidak menerapkan: - analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup; - analisis risiko lingkungan

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman sebagai Ketua Tim Koordinasi Nasional dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai Ketua Harian menyampaikan laporan pelaksanaan Rencana Aksi kepada Presiden paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu jika