Pencarian

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1 . Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan. 2 . PNBP Dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut dengan

**(1) Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan Pertukaran** Informasi dengan Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra. **(2) Pertukaran Informasi dengan Otoritas Pajak Negara Mitra** atau Yurisdiksi Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur Pera

**(1) Dalam rangka Pertukaran Informasi dengan Negara Mitra** atau Yurisdiksi Mitra, Direktur Jenderal Pajak berdasarkan Undang-Undang dapat meminta Informasi kepada Wajib Pajak atau pihak lain mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah perpajakan yang dipertukarkan. **(2)

**(1) Pertukaran Informasi secara spontan kepada Negara Mitra** atau Yurisdiksi Mitra dilakukan atas data konkret yang diterima/ diperoleh dari Wajib Pajak atau pihak lain termasuk data konkret yang berasal dari kegiatan: - pengawasan kepatuhan perpajakan; www.jdih.kemenke

**(1) Menteri Keuangan sebagai Pengguna Anggaran Bagian** Anggaran Bendahara Umum Negara menetapkan Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pembayaran subsidi Pajak Pengha

…11 Tahun 201 6 tentang Pengampunan Pajak. 1. Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan clan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta clan membayar Uang Tebusan sebag

**(1) Dalam rangka optimalisasi penerimaan negara, Menteri** meminta Instansi Pemeriksa untuk melakukan Pemeriksaan PNBP dalam kerangka pemeriksaan bersama Uoint audit) perpajakan dan PNBP pada subjek www.jdih.kemenkeu.go.id --- --- Page 14 --- - 14 - pemeriksaan ya

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 1. Pemotong dan/atau Pemungut Pajak Penghasilan adalah Wajib Pajak yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diwajibkan untuk melakukan pemotongan dan/ atau pemungutan Pajak Penghasilan. 1. Bukti

Dalam hal besaran subsidi tetap Jenis BBM Tertentu per liter untuk M inyak Solar (Gas OiQ sebagaimana dimaksud dalam ### Pasal 8 ayat (1) masih terdapat kewajiban perpajakan, diselesaikan oleh Badan Usaha sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

( 1 ) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pa.sal 4 huruf b, meliputi: - mengajar / melatih pada Diklat fungsional/ teknis di bidang perpajakan; - berperan serta dalam seminar / lokakarya/ konferensi di bidang Pemeriksaan, Pemeriksaan 3ukti Permulaan, dan/ atau Peny

**(1) Penghasilan yang diterima ·Perusahaan Daerah Air** Minum Tertentu dari penghapusan piutang negara merupakan objek Pajak Penghasilan dan terutang Pajak Penghasilan sesuai dengan keten tuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. **(2) Perusahaan Dae

**(1) Menteri Keuangan sebagai Pengguna Anggaran Bagian** Anggaran Bendahara Umum Negara menetapkan Direktur Potensi, . Kepatuhan, dan Penerimaan Perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pembay"ašan subsidi Pajak Pe

( 1) Penghasilan yang diterima Perusahaan Daerah Air Minun1 Tertentu dari penghapusan secara mutlak piutang negara nonpokok merupakan objek Pajak Penghasilan dan terutang Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan

**(1) Atas impor Barang Kena Pajak yang dibebaskan dari** pungutan Bea Masuk tetap dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai . dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. **(2)

**(1) Atas impor Barang Kena Pajak yang dibebaskan dari** pungutan Bea Masuk tetap dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah berdasarkan ketentuan perundang­ undangan perpajakan yang berlaku. **(2) Menyimpang dari ketentuan

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, y

( 1) Dalam penggunaan UP tunai, PPK menerbitkan surat perintah bayar (SPBy) kepada Bendahara Pengeluaran. www.jdih.kemenkeu.go.id --- --- Page 50 --- - 50 - **(2) SPBy dilampiri dengan:** - kuitansi/bukti pembelian yang telah disahkan PPK beserta faktur paj ak dan bukti penerim

(1 ) Kepala KPP berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan dapat melakukan perubahan data Wajib Paj ak dalam hal: www.jdih.kemenkeu.go.id --- --- Page 12 --- - 1 2 - - data dan/ a tau informasi yang terdapat dalam administrasi perpajakan berbeda denga

(1 ) Kepala KPP atas permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan dapat melakukan penghapusan NPWP terhadap Wajib Pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/ atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. **(2) Penghapus