Pencarian

**(1) Suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dinyatakan sah apabila:** - surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS dan - tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu Pasangan Calon; atau - tanda coblos terdapat dalam salah satu kota

**(1) Terhadap penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dapat diajukan** keberatan hanya oleh Pasangan Calon kepada Mahkamah Konstitusi dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU. **(2) Keber

Penyelenggaraan tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada daerah- daerah yang tidak mungkin dilakukan kegiatan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara normal diatur oleh KPU bersama Pemerintah. Bagian Pertama Pengawasan

**(1) Pengawasan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilakukan oleh** Pengawas Pemilu. **(2) Pengawas …** --- --- Page 44 --- PRESIDEN - 44 - **(2) Pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pengawas** Pemilu<

**(1) Pengawas Pemilu mempunyai tugas dan wewenang:** - mengawasi semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; - menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; - menyelesaikan

Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dibentuk sebelum pendaftaran pemilih dimulai dan tugasnya berakhir 30 (tiga puluh) hari setelah

**(1) Pelanggaran Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada setiap tahapan** Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaporkan kepada Pengawas Pemilu. **(2) Laporan pelanggaran Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dapat diajukan** oleh: - warga

**(1) Pengawas Pemilu mengkaji setiap laporan pelanggaran yang diterima.** **(2) Pengawas Pemilu memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak** menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat- lambatnya 7 (tujuh) hari setelah laporan diterim

**(1) Pengawas Pemilu menyelesaikan sengketa melalui tahapan sebagai** berikut: - mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa untuk musyawarah dan mufakat; - apabila tidak tercapai kesepakatan, Pengawas Pemilu menawarkan alternatif penyelesaian kepada pih

**(1) Pemantauan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dapat** dilakukan oleh Pemantau Pemilu. **(2) Pemantau Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lembaga** swadaya masyarakat, badan hukum, dan perwakilan pemerintah luar neg

Khusus untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004 partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi persyaratan perolehan suara pada Pemilu anggota DPR sekurang-kurangnya 3% (tiga persen) dari jumlah kursi DPR atau 5% (lima persen) dari perolehan suara

**(1) Pengawas Pemilu Lapangan melakukan pengawasan atas** pelaksanaan Kampanye di tingkat desa/kelurahan. **(2) Pengawas Pemilu Lapangan menerima laporan dugaan adanya** pelanggaran pelaksanaan Kampanye di tingkat desa/kelurahan yang dilakukan oleh

Pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan setelah pengumuman hasil pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

**(1) Pemberian suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden** dilakukan dengan memberikan tanda satu kali pada surat suara. **(2) Memberikan tanda satu kali sebagaimana dimaksud pada** ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip memudahkan Pemilih, akurasi dalam penghi

Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip: - mandiri; - jujur; - adil; - berkepastian hukum;

Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu bertujuan untuk: - memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis; - mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas; - menjamin konsistensi pengaturan sistem Pemilu; - memberikan kepastian hukum dan mencegah d

**(1) Untuk menyelenggarakan Pemilu sebagaimana diatur dalam** Undang-Undang ini, KPU membentuk Peraturan KPU dan keputusan KPU. **(2) Peraturan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1)** merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan. **(3) Untuk melaksanakan tugas

**(1) Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu terakhir yang** memenuhi ambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah secara nasional ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu berikutnya. **(2) Partai politik yang ti

Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan: - Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih; - bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; - bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan