Langsung ke konten

Pencarian

KEMENKEU 223/pmk Pasal 6

**(1) Sebagai organ1sas1 perguruan tinggi di bawah** Kementerian Keuangan, PKN STAN memiliki logo atau lambang, bendera, busana akademik, dan mars yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri. **(2) Logo atau lambang, bendera, busana akademik, dan** mars sebagaimana dimaksud pada ayat (1) b

KEMENKEU 2/pmk Pasal 5

( 1 ) PKN STAN mempunyai lambang, bendera, busana akademik, dan mars sebagaimana tercantum dalam --- Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Lambang, bendera, busana akademik, dan mars sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) berfungsi

KEPPRES 012/2003 Pasal 18

Syarat untuk dapat menjadi anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota: - warga negara Republik Indonesia; - setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 194

KEPPRES 12/2003 Pasal 18

Syarat untuk dapat menjadi anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota: a. warga negara Republik INDONESIA; b. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945; c. mempunya

KEPPRES 16/2005 Pasal 3

…H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan ttd Lambock V..N ahattands --- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor : 16 Tahun 2005 Tanggal : 8 Juni 2005 ANGGARAN

KEPPRES 21/1997 Pasal 2

pasal.id (1) DEKOPIN berasaskan Pancasila. (2) DEKOPIN berladaskan : a. konstitusional: Pasal 33 UNDANG-UNDANG Dasar 1945 serta penjelasannya b. struktural: UNDANG-UNDANG Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. c. mental : kesadaran berpribadi, setia kawan, kekeluargaan, dan kegotong royonga

KEPPRES 35/1986 Pasal 2

Tujuan pembangunan Taman Hutan Raya Dr. Mohammad Hatta ialah : 1) pelestarian plasma nutfah flora hutan Sumatera; 2) sarana penelitian tipe vegetasi hutan pegunungan Sumatera; 3) sarana pendidikan, latihan, dan penyuluhan bagi generasi muda serta masyarakat pada umumnya; 4) tempat wisata alam sebag

KEPPRES 3/1985 Pasal 2

Tujuan pembagunan Taman Hutan Raya Ir.H.Djuanda ialah untuk : 1. pelestarian plasma nutfah flora hutan INDONESIA; 2. sarana penelitian tipe vegetasi hutan pegunungan INDONESIA; 3. sarana pendidikan, latihan dan penyuluhan bagi generasi muda serta masyarakat pada umumnya; 4. tempat wisata alam sebaga

KEPPRES 50/1984 Pasal 2

…kolonialisme, dan feodalisme dari bumi INDONESIA. Selanjutnya bersama-sama rakyat INDONESIA mempertahankan, mengisi dan memperkembangkan Negara Kesatuan Republik INDONESIA berdasarkan Proklamasi 17 Agustus 1945 dan segenap Nilai-nilai Juang '45. Dengan demikian maka Angkatan '45 yang dijiwai oleh s

KEPPRES 77/1999 Pasal 5

…dapat berbahasa Indonesia, cakap menulis dan membaca huruf latin serta berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang berpengetahuan sederajat dan berpengalaman dibidang kemasyarakatan dan atau kenegaraan; c. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Da

PER3 7/2017 Pasal 21

…30 Ttd; puluh) tahun untuk calon anggo-ta XR1; XabupatenfXdiif h. m, n, putusan Bawaslu c. setia . . . PRESIDEN REPUBLIK INOONESIA J. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1045, NJgara Kesanran Reprrblik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ucita_<

PERATURAN BAWASLU/10 Pasal 8

Syarat untuk menjadi calon anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri adalah: a. warga negara INDONESIA; b. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945; c. mempunyai integritas, p

PERATURAN BAWASLU/19 Pasal 8

Syarat untuk menjadi Panwaslu LN meliputi: a. Warga Negara INDONESIA; b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun; c. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik INDONESIA, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita

Syarat untuk menjadi calon anggota Panwaslih Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS, yaitu: a. warga negara INDONESIA; b. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun untuk Panwaslih Kecamatan dan PPL serta paling rendah 18 (delapan belas) tahun untuk Pengawas TPS; c. setia kepada Pancasila sebagai da

PERATURAN BAWASLU/3 Pasal 53

(1) Untuk dapat diangkat sebagai Pengawas TPS, calon harus memenuhi persyaratan: a. warga negara INDONESIA; b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun; c. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, dan cita-cita

(1) Sasaran Pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, dilaksanakan melalui optimalisasi pelaksanaan dan penerapan fungsi Keluarga dengan pendekatan siklus atau tahapan kehidupan. (2) Fungsi Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. fungsi agama; b. fun

PERATURAN BPIP/3 Pasal 6

Program Paskibraka bertujuan untuk: a. mengarusutamakan Pancasila dalam wadah Negara Kesatuan Republik INDONESIA yang Berbhinneka Tunggal Ika oleh Paskibraka yang merupakan putra dan putri terbaik bangsa; b. menguatkan pembinaan kepemimpinan, keterampilan, dan kedisiplinan yang menjunjung nilai keba

PERATURAN BPIP/3 Pasal 27

(1) Calon Paskibraka terpilih pada tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf b dan Pasal 24 ayat (3) wajib mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan sebelum pelaksanaan tugas pengibaran/penurunan Duplikat Bendera Pusaka pada Hari Ulang Tahun Pr

PERATURAN BPIP/3 Pasal 56

Purnapaskibraka Duta Pancasila wajib: a. memegang teguh konsensus berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila, UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik INDONESIA, dan Bhinneka Tunggal Ika; b. menjadi teladan dalam mengarusutamakan Pancasila dalam berbagai aspek

PERATURAN BPK/5 Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Tahun 1945. 2. Nilai Dasar BPK adal