Langsung ke konten

Pencarian

PP 83/2012 Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. Partai . . . --- --- Page 3 --- - 3 - 1. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita

**(1) Kebijakan nasional pembangunan keluarga** dimaksudkan untuk memberdayakan keluarga agar dapat melaksanakan fungsi keluarga secara optimal. **(2) Fungsi keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)** meliputi: - fungsi keagamaan; - fungsi sosial budaya; - fungsi cinta

PP / Pasal 24

Kontra narasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat **(1) huruf a dilakukan melalui:** - penyusunan dan penyebarluasan narasi pesan perdamaian baik melalui media elektronik maupun nonelektronik; - penerapan pemahaman nilai agama yang cinta damai secara berkesinambung

UU 14/2025 Pasal 4

**(1) Menteri bertanggung jawab memberikan penyediaan** konsumsi kepada Jemaah Haji dengan memenuhi standar kesehatan, kebutuhan gizi, tepat waktu, tepat jumlah, dan cita rasa Indonesia. (21 Penyediaan konsumsi bagi Jemaah Haji sebagaimana dimalsud pada ayat (1) dapat dilakukan menggun

UU 18/2019 Pasal 40

Dakwah yang dilaksanakan oleh Pesantren harus: - menanamkan nilai ajaran agama dan menjaga moralitas umat; - memperhatikan tradisi dan kebudayaan masyarakat; - mengikuti perkembangan yang ada di masyarakat; - menjaga kerukunan hidup umat beragama; - selaras dengan nilai kebangsaan dan

UU 19/2006 Pasal 8

Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden, seseorang harus memenuhi persyaratan: - bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; - warga negara Indonesia; - setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan

UU 22/2014 Pasal 46

**(1) Warga negara Republik Indonesia yang dapat** ditetapkan menjadi calon wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota adalah yang memenuhi persayaratan sebagai berikut: - bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; - setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undan

UU 2/1988 Pasal 4

Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia berkewajiban membentuk kepribadian diri yang memancarkan sikap dan perilaku prajurit rakyat, prajurit pejuang, serta prajurit nasional, yang patriotik dan profesional, pengemban amanat penderitaan rakyat demi cita- cita ban

UU 2/2008 Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan p

UU 2/2008 Pasal 9

**(1) Asas Partai Politik tidak boleh bertentangan dengan Pancasila** dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. **(2) Partai Politik dapat mencantumkan ciri tertentu yang** mencerminkan kehendak dan cita-cita Partai Politik yang tidak bert

UU 2/2011 Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita- cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik ang

UU 31/2002 Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan: Partai Politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, d

UU 31/2002 Pasal 5

**(1) Asas partai politik tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan** Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. **(2) Setiap partai politik dapat mencantumkan ciri tertentu sesuai dengan** kehendak dan cita-citanya yang tidak bertentangan dengan Pancasila,

UU 8/2019 Pasal 40

**(1) Menteri bertanggung jawab memberikan penyediaan** konsumsi kepada Jemaah Haji dengan memenuhi standar kesehatan, kebutuhan gizi, tepat waktu, tepat jumlah, dan cita rasa Indonesia. (21 Dalam penyediaan konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri berkoordinasi dengan ahli

UU 13/2012 Pasal 18

(1) Calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur adalah warga negara Republik Indonesia yang harus memenuhi syarat: - bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; - setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita

Ayat (1) Huruf a Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang dinyatakan dengan surat pernyataan di atas kertas segel atau bermaterai cukup. Huruf b Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita-cita P

KEPPRES 14/2007 Pasal 43

Hubungan dengan Organisasi Kemasyarakatan Dalam rangka membina persatuan dan kesatuan bangsa, Legiun Veteran Republik Indonesia menjalin hubungan kemitraan dengan organisasi kemasyarakatan lainnya yang memiliki cita-cita dan tujuan sama dengan organisasi Legiun Vete

KEPPRES 50/1984 Pasal 9

pasal.id Usaha Untuk mencapai tujuannya, organisasi melaksanakan usaha-usaha : 1.Mempertahankan dan mengamankan persatuan dan kesatuan nasional, Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar 1945; 2.Aktif berpartisipasi dalam semua bidang pembangunan bangsa dan negara sesuai dengan cita-ci

KMK 350/2023 Pasal 17

(1) Pendidikan pada SD atau bentuk lain yang sederajat berfungsi: a. menanamkan dan mengamalkan nilai keimanan, akhlak mulia, dankepribadian luhur; b. menanamkan dan mengamalkan nilai kebangsaan dan cinta tanah air; c. memberikan dasar kemampuan intelektual dalam bentuk kemampuan dankec

PERMENPUPR 14/2025 Pasal 4

…kebutuhan gizi, tepat waktu, tepat jumlah, dan cita rasa Indonesia. (21 Penyediaan konsumsi bagi Jemaah Haji sebagaimana dimalsud pada ayat (1) dapat dilakukan menggunakan mekanisme tahun jamak dengan memperhatikan hasil evaluasi penyediaan konsumsi tahun sebelumnya. (3) Mekanisme tahu