Pencarian

**(1) Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat** dilakukan melalui: - pertemuan terbatas; - pertemuan tatap muka; - penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum; - pemasangan alat peraga di tempat umum; - iklan media massa cetak dan media massa elekt

Jadwal cuti Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan oleh Presiden dan Wakil Presiden disampaikan Menteri Sekretaris Negara kepada Komisi Pemilihan Umum paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum dimulainya masa kampanye.

Dalam penyelenggaraan Pemilu, semua pihak berpegang teguh pada prinsip kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila, UNDANG-UNDANG Dasar 1945, dan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku, serta tetap menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

KPU wajib menyampaikan laporan tertulis mengenai penyelenggaraan Pemilu tahun 1999 kepada PRESIDEN selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan Sidang Umum MPR tahun 1999.

(1) KPU wajib melakukan evaluasi pelaksanaan sistem Pemilu dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun setelah Pemilu. (2) Hasil evaluasi dilaporan kepada dan DPR-RI selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud dalam aya

PPI menyampaikan laporan tertulis mengenai pelaksanaan Pemilu kepada KPU dalam waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum KPU menyampaikan laporan hasil Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

Keseluruhan hasil penghitungan suara untuk DPR, DPRD I, dan DPRD II yang telah ditetapkan KPU adalah sah dan mengikat semua Partai Politik peserta Pemilu.

(1) Dalam hal Berita Acara Penghitungan Suara Daerah Tingkat I yang diterima oleh PPI menyebutkan bahwa hasil penghitungan suara tidak termasuk hasil pemungutan suara susulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, maka PPI tetap mengadakan rapat penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR. (2

Dalam melaksanakan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pejabat Negara menjalankan cuti dan tidak menggunakan fasilitas negara.

Dalam melaksanakan Kampanye Pemilu, Pejabat Negara wajib menjamin terwujudnya misi dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan negara, kepatutan demokrasi, dan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Jadwal Kampanye Pemilu dan/atau Wakil disampaikan oleh Sekretaris Negara kepada KPU paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum mulainya masa kampanye.

Jadwal Kampanye Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN yang dilakukan oleh PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN disampaikan Sekretaris Negara kepada KPU paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum mulainya masa kampanye. Pasal ...

(1) Dalam melaksanakan Kampanye Pemilu, Pejabat Negara tidak diperbolehkan menggunakan fasilitas negara yang berada di bawah kewenangannya. (2) Fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa : a. sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas Pejabat Nega

**(1) Peserta Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD** Kabupaten /Kota adalah partai politik. **(2) Peserta Pemilu untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan.**

**(1) Untuk dapat mengikuti Pemilu berikutnya, Partai Politik Peserta Pemilu** harus: - memperoleh sekurang-kurangnya 3% (tiga persen) jumlah kursi DPR; - memperoleh sekurang-kurangnya 4% (empat persen) jumlah kursi DPRD Provinsi yang tersebar sekurang-kurangnya

**(1) Struktur organisasi penyelenggara Pemilu terdiri atas KPU, KPU Provinsi,** dan KPU Kabupaten/Kota. **(2) KPU ...** --- --- Page 10 --- PRESIDEN - 10 - **(2) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah pelaksana Pemilu di** provinsi dan kabupaten/

KPU berkewajiban: - memperlakukan peserta Pemilu secara adil dan setara guna menyukseskan Pemilu; - menetapkan standarisasi serta kebutuhan barang dan jasa yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan peraturan perundang- undangan;

**(1) Untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kecamatan dan desa/ kelurahan,** dibentuk PPK dan PPS. **(2) PPK dan PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh KPU** Kabupaten/Kota.

**(1) Partai Politik Peserta Pemilu yang mengajukan calon anggota DPR, DPRD** Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota wajib menyerahkan: - surat pencalonan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik sesuai dengan tingkatannya; - surat pernyataan kesediaan menjadi calon

**(1) Dalam penyelenggaraan Pemilu, dapat diadakan kampanye Pemilu yang** dilakukan oleh peserta Pemilu. **(2) Dalam kampanye Pemilu, rakyat mempunyai kebebasan untuk menghadiri** kampanye. **(3) Kegiatan kampanye dilakukan oleh peserta